MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

DPRD Tumenggung Pelajari Pengelolaan Koperasi di Padang

AI Mangindo Kayo | Rabu, 28-03-2018 | 18:58 WIB | 264 klik | Kota Padang
<p>DPRD Tumenggung Pelajari Pengelolaan Koperasi di Padang<p>

Anggota Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona, Dasman, Rafli dan Mizwar Jambak foto bersama dengan rombongan DPRD Tumenggung, Provinsi Jawa Tengah yang gelar kunjungan kerja ke DPRD Padang, Rabu (28/3/2018). (humas)

VALORAnews - Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Padang, Guswenni mengungkapkan, Pemko Padang telah direkrut 114 orang tenaga pendamping mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota untuk menyukseskan gerakan koperasi di ibukota provinsi Sumbar ini. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 Miliar per tahun untuk operasional tenaga pendamping itu.

"Tenaga pendamping ini merupakan lulusan S-1. Mereka diberi pelatihan sebelum turun ke lapangan. Pelatihan tersebut dibagi dalam 5 kelompok dan ada pula perorangan. Dengan pelatihan dan pembinaan koperasi ini, diharapkan salah satu program Walikota dan Wakil Walikota Padang bisa terwujud 10.000 orang usahawan baru," ungkap Guswenni dihadapan rombongan DPRD Tumenggung, Provinsi Jawa Tengah yang gelar kunjungan kerja ke DPRD Padang, Rabu (28/3/2018).

Selain itu, jelas Guswenni, Pemko Padang juga membentuk Koperasi Syariah dengan manajer dan pengelola dengan pembiayaan di Dinas Koperasi. Sebelumnya mereka juga diberi pelatihan untuk tenaga di lapangan.


"Kita mencatat, sebanyak 2.953 UMKM tumbuh di Padang selama 4 tahun terakhir, hingga saat ini jumlah UMKM secara keseluruhan di daerah itu telah mencapai 81.182 unit," terang Guswenni. "Oleh karena itu, pembinaan terus dilakukan agar UMKM makin berkembang, sehingga menghasilkan UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Sedangkan, untuk pertumbuhan omset UMKM di Padang mencapai Rp300 juta per tahun. Agar omset UMKM ini terus berkembang, Pemkab rutin melakukan pembinaan, pendampingan UMKM dan memberikan pelayanan seperti memfasilitasi pendaftaran merek dan label halal.

Pelatihan yang diberikan itu antara lain pemberian motivasi dan pengembangan usaha, pelatihan kemasan produk, manajemen bagi UMKM, ekonomi kreatif serta pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi wirausaha baru.

Ia menyebutkan pembinaan terhadap UMKM terbagi ke dalam beberapa kelompok usaha yaitu kelompok usaha ritel, kelompk usaha produk, yakni makanan dan non-makanan serta kelompok usaha jasa.

"Hingga kini sudah ada wirausaha baru binaan berdasarkan kelompok usaha telah mencapai 7.120 UMKM," katanya.

Guswenni menilai, kemasan masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di daerah itu, sehingga sulit bersaing dengan produk dari pelaku usaha bermodal besar.

"Pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kemasan masih kurang, sehingga hal itu seakan-akan tidak menjadi perhatian," katanya.

Padahal, menurutnya, selain untuk membungkus dan melindungi produk, kemasan juga memiliki fungsi promosi dengan mempertimbangkan kecenderungan konsumen terhadap warna, ukuran, dan penampilan.

"Kemasan yang sesuai selera konsumen diyakini bisa meningkatkan nilai jual dan nilai saing produk," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Tumenggung, Tunggul Prasetio dalam kegiatan study banding dengan Komisi II DPRD Padang mengungkapkan, bawang putih jadi ikon pertanian di daerahnya, Pemkab mengalokasikan lahan seluas 25 hektar untuk areal bertanam palawija itu. Kabupaten Tumenggung ini berjarak sekitar 60 km dari Yogyakarta.

Di kesempatan itu, Tunggul berharap ke Gustin Pramona, Dasman, Rafli dan Mizwar Jambak yang mewakili Komisi II DPRD Kota Padang, juga membawa rombongan DPRD Padang untuk datang ke daerah itu. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kota Padang