MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2018-08-21 17:18 WIB

Bus Tranek Terbakar di Malibou Anai Sore Ini

<p>Bus Tranek Terbakar di Malibou Anai Sore Ini<p>

VALORAnews - Satu unit bus antar kota dalam provinsi (AKDP) merk Tranek Mandiri, terbakar di kawasan Malibou Anai, Selasa (21/8/2018) sekitar pukul...

Dipecat via Facebook, Ketua DPC Hanura Pessel Geleng-geleng Kepala

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 31-03-2018 | 22:00 WIB | 915 klik | Kab. Pesisir Selatan
<p>Dipecat via Facebook, Ketua DPC Hanura Pessel Geleng-geleng Kepala<p>

Pengurus Hanura Pessel memberikan keterangan pers terkait pemecatan, kemarin.

VALORAnews - Editiawarman, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, merasa ada yang aneh atas beredarnya surat pemecatan dirinya dari kepengurusan.

Pasalnya, selain tidak mendapat surat resmi dari pihak berkompeten, dirinya justru mendapat kabar tadi dari para kader di lapangan.

"Para kader memberitahu ke saya, kalau ada keluar surat pemecatan saya. Dan saat saya tanya tahu dari mana, si kader justru menjawabnya dari facebook," ucap Editiawarman dalam jumpa pers di Kantor DPC Hanura Pessel, Sabtu (31/3/2018).


Dia menerangkan, pada Rabu 28 Maret 2018 sore, salah seorang kader Hanura setempat melaporkan telah membaca sebuah status di laman media sosial Facebook.

Status tersebut memuat sebuah foto Surat Pernyataan berkop Surat DPD Partai Hanura Sumbar dengan nomor 022/H-SB/III /2018.

Surat Pernyataan tersebut, dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Yanni Anwar selaku Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumbar (tertanggal 27 Maret 2018).

Surat itu berbunyi, kalau Hendra Yanni Anwar menyatakan mencabut SK Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel dengan Ketua DPC atas nama Drs H Editiawarman MSi dan tidak berlaku lagi.

Dan, mengganti dengan SK No:Skep/333/DPP - Hanura/I/2018 tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel Masa Bakti 2016-2021.

"Atas kejadian ini, saya merasa ada yang ganjil," herannya sambil geleng-geleng kepala.

Kalau pun itu benar, kata Editiawarman, tentunya harus melalui mekanisme dan aturan Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura.

Sebab, didalam AD Partai Hanura,pasal 34 huruf K, jelas tertulis kalau kewenangan penetapan (pengangkatan/pemberhentian) DPD dan DPC adalah pihak DPP.

"Nah, sekarang justru ada surat pemecatan terhadap diri saya justru dari pihak DPD. Anehnya, justru berbunyi Surat Pernyataan, ditandatangani Wakil Ketua DPD lagi. Aneh kan?" ujar Editiawarman.

Untuk menyikapi itu tambah dia, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus dan para PAC di Pessel, pihak DPC akan mempertanyakan hal ini ke pihak DPP (melalui surat resmi).

"Sebab, keluarnya surat pernyataan dari Wakil Ketua DPD Hanura Sumbar ini, jelas sudah menimbulkan keresahan para kader di lapangan. Termasuk para bacaleg, " kata Editiawarman.

Selain itu, pihak penyelenggara pileg di Pessel (KPU & Panwaslu), dalam Minggu depan akan kami datangi. Termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pemkab, Kesbangpol dan lainnya.

"Langkah ini, upaya memberikan pemberitahuan/kejelasan terkait keabsahan status kepengurusan yang masih berlaku. Ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP Partai Hanura. Jadi, kalau pun ada SK lain muncul , layak juga untuk dipelototi keabsahan surat baru tersebut," papar Editiawarman.

Kesimpulannya, sepanjang masih memegang SK ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP, SK kepengurusan lama masih dinyatakan sah.

"Apalagi, hingga saat ini, belum ada surat masuk (SK) secara resmi dari DPP, terkait seperti yang ada di Facebook itu," papar Editiawarman, diamini Sekretaris DPC Hanura Pessel Dona Syahputra, dan Ketua Dewan Penasehat Sabarudin. (tsp)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Kab. Pesisir Selatan