MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

Kendaraan Roda Dua Tak Layak jadi Angkutan Publik

AI Mangindo Kayo | Senin, 09-04-2018 | 18:17 WIB | 407 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Kendaraan Roda Dua Tak Layak jadi Angkutan Publik<p>

Pengurus Pekat IB Solok Selatan, Ivan Agusta.

VALORAnews - Sejumlah kalangan di Kabupaten Solok selatan, menolak revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan ini, tentang diberlakukannya kendaraan roda dua menjadi angkutan umum atau angkutan online.

Salah satu tokoh masyarakat Solok Selatan, Yutrizal Angku Uban mengatakan, sedianya angkutan roda dua tersebut belum bisa dijadikan angkutan umum. Hal ini, perlu kajian yang mendalam. Tetutama tentang keselamatan lalu lintas.

"Roda dua dijadikan angkutan umum atau angkutan online, akan berdampak kepada keselamatan berlalu lintas. Karena, pengendara akan selalu memantau penumpangnya melalui aplikasi seluler," katanya.


Sementara, menurutnya, secara undang-undang pengendara kendaraan bermotor tidak dibenarkan menggunakan handphone saat berkendara. Hal ini, akan berakibat fatal bagi pengendara dan penumpangnya. Akan mengundang bahaya kecelakaan.

"Selain itu, dengan banyaknya angkutan umum bagi roda dua ini. Juga akan berpotensi memancingnya tindak kriminal yang tinggi. Hal ini, menjadikan pengendara sebagai tujuan empuk tindak kriminal," jelasnya.

Hal yang sama juga dilontarkan Wali Nagari Lubuk Gadang, Ultra Dinata, dirinya memprediksi dengan munculnya aturan ini akan menjadi permasalahan baru antar pengendara angkutan online dengan angukutan umum seperti angkot dan lainnya.

"Karena mereka berfikir akan menjadi saingan atau berebut penumpang dan akan berakir nantinya terhadap tindakan kekerasan," katanya.

Sebaiknya, ini menjadi bahan pertimbangan kembali bagi pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang ini.

Terpisah Pekai IB Solok Selatan, Ivan Aguspa juga meminta pemerintah untuk kembali melakukan analisa terhadap revisi undang-undang ini.

"Karena ini akan menjadi gejolak dimasyarakat. Apalagi, saat ini masuk kepada tahun politik. Bisa saja, pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengganginya," katanya.

Selain itu, proses revisi juga tidak segampang yang dilihat. Memakan waktu yang panjang, butuh pertimbangan dan juga memakan anggaran yang lumayan besar. Sementara, saat ini lebih baik anggaran tersebut dialihkan kepada pembangunan ekonomi kemasyarakatan. (dky)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah