MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2018-05-23 18:18 WIB

Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang

<p>Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang<p>

VALORAnews - Pemkab Solok Selatan (Solsel) kembali akan mengulang lelang jabatan bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan...

Pemko Padang Diapresiasi BPJS

AI Mangindo Kayo | Senin, 14-05-2018 | 22:20 WIB | 97 klik | Kota Padang
<p>Pemko Padang Diapresiasi BPJS<p>

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyerahkan penghargaan dari BPJS untuk Pemko Padang yang diterma Sekda, Asnel, Senin (14/5/2018) usai acara Universal Health Coverage (UHC) Class Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan se-Sumatera Barat, Senin (14/5/2018). (humas)

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang mendapatkan apresiasi dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ketepatan waktu dan akurat membayar iuran wajib Pemda dan PNS Program Jasa Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Apresiasi dalam bentuk piagam tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno didampingi Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Bagian Tengah-Jambi, Siswandi. Piagam itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Asnel pada acara Universal Health Coverage (UHC) Class Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan se-Sumatera Barat, Senin (14/5/2018).

Irwan Prayitno mengatakan, ketepatan pembayaran iuran wajib dan upaya peningkatan tanggungan kesehatan bagi masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Untik itu, disamping memberikan motivasi melalui apresiasi, pemerintah provinsi juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memperkuat komitmen untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat.


"Pemerintah provinsi akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai cakupan universal jaminan kesehatan bagi masyarakat, baik dengan penganggaran dari APBD maupun dari pembiayaan sosial lainya serta Baznas," kata Irwan.

Menurut dia, meskipun di satu sisi pemerintah dilematis terkait mewujudkan 100 persen cakupan jaminan kesehatan karena keterbatasan keuangan, namun pemerintah harus mengalokasikan keuangan di APBD. Tidak itu saja, untuk pengangkaran jaminan kesehatan tersebut bahkan ahrus ada anggarannlain yang dipangkas guna pemenuhannya.

"Di satu sisi pemerintah dilema karena keterbatasan keuangan sehingga harus memangkas untuk (pembangunan) yang lain," ujarnya.

Sementara, Asnel yang didampingi Kepala Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Jhon Kenedi menyebutkan, setiap tahunnya Pemko Padang mengalokasikan sedikitnya Rp32 miliar dari APBD untuk program untuk jaminan kesehatan. Di antaranya berkisar Rp17 miliar adalah untuk masyarakat diluar ASN.

"Pemko Padang sudah mengalokasikan untuk jaminan kesehatan dan selalu membayar iuran wajib tepat waktu," kata Asnel.

Kedepan, menurut Asnel, jaminan kesehatan bagi masyarakat tetus diupayakan lebih komprehensif sehingga semua masyarakat tercover. Jaminan kesehatan bisa dari Baznas dan perusahaan-perusahaan bagi karyawannya serta peserta mandiri.

"Kedepan dimaksimalkan sehingga nanti bisa 100 persen masyarakat Kota Padang, memiliki jaminan kesehatan. Baik dari APBN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun dari BaNas dan secara mandiri," tukas Asnel. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar