MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2018-09-19 06:35 WIB

Portal sscn.bkn.go.id Belum Bisa Diakses, Ini Penjelasan Pendaftaran CPNS 2018

<p>Portal sscn.bkn.go.id Belum Bisa Diakses, Ini Penjelasan Pendaftaran CPNS 2018<p>

VALORAnews -- Portal sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan (CPNS) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan alamat http://sscn.bkn.go.id...

Hukuman Kurungan Ratusan Bulan Menanti Pemilih Jika Gunakan Data Warga Lain dan Mencoblos Dua Kali

AI Mangindo Kayo | Minggu, 24-06-2018 | 10:31 WIB | 216 klik | Kota Padang
<p>Hukuman Kurungan Ratusan Bulan Menanti Pemilih Jika Gunakan Data Warga Lain dan Mencoblos Dua Kali<p>

KPU Padang memberikan keterangam pers terkait kesiapan pencoblosan Pilwako Padamg 2018 yang akan digelar 27 Juni 2018, Ahad (24/6/2018). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - KPU dan Disdukcapil Setdako Padang, akan membuka layanan call centre hingga hari pencoblosan, Rabu (27/6/2018). Nomor layanan call centre ini hanya untuk penyelenggara mulai dari panitia adhoc hingga personel KPU.

"Layanan call centre ini untuk memastikan keabsahan dokumen kependudukan pemilih yang diragukan penyelenggara hingga tingkat KPPS. Ada 10 nomor yang bisa dihubungi yang datanya akan dibagikan KPU Padang melalui suraylt mulai Senin (25/6/2018)," ungkap Ketua Divisi Pendataan Pemilih KPU Padang, Yusrin Trinanda pada wartawan, Ahad (24/6/2018).

Dikatakan Yusrin, memastikan pemilih adalah warga dimana lokasi tersebut berada, merupakan ketentuan mutlak yang mesti dipastikan KPPS saat proses pencoblosan.


Pentingnya akurasi pemilih, tambah Ketua Divisi Hukum KPU Padang, Riki Eka Putra, karena akan ada sanksi bagi pemilih yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 178 huruf a dan b UU No 10 Tahun 2018.

"Maksimal hukuman kurungan 72 bulan bagi pemilih yang datang menggunakan data orang lain dan 108 bulan kurungan jika memilih lebih satu kali," ungkap Riki.

Dijelaskan Riki, hingga beberapa kali pemilihan tahun terakhir, belum ada warga yang tertangkap seperti kedua kasus tersebut.

"Ketentuan ini, merupakan langkah antisipatif agar tidak ada pemilih siluman, impor atau kecurigaan lainnya terhadap pemilih yang mencoblos tanpa hak di Pilwako Padang ini," terangnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kota Padang