MITRA VALORA NEWS

Senin, 2018-11-19 20:58 WIB

Sumbar Raih Penghargaan Integra 2018 Kategori Hubungan Industrial Terbaik

<p>Sumbar Raih Penghargaan Integra 2018 Kategori Hubungan Industrial Terbaik<p>

VALORAnews - Kementerian Ketenagakerjaan RI, memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam...

Polemik Imunisasi MR, Buya Gusrizal: Ingatlah, Yang Tuan Suntikan itu Barang Haram

AI Mangindo Kayo | Rabu, 12-09-2018 | 18:05 WIB | 239 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Polemik Imunisasi MR, Buya Gusrizal:  Ingatlah, Yang Tuan Suntikan itu Barang Haram<p>

Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar. (istimewa)

VALORAnews - Pro kontra terhadap pelaksanaan imunisasi MR terus mengejolak di tengah-tengah masyarakat. Walau MUI telah melahirkan fatwa membolehkan dengan pengecualian, dharurat syar'iyyah, sikap penolakan masyarakat Minangkabau terus mengental.

Hal ini membuat MUI Sumbar juga melahirkan keputusan yang kemudian diunggah diakun facebook Buya Gusrizal Gazahar. Sejak diunggah 8 September 2018, status facebook ini telah dibagikan sebanyak 30 kali.

Berikut tulisan yang diberi judul; "Yang Akan Divaksin Itu Buah Hati Kami, Bukan Budak Tuan-tuan !"


Karena masih terdengar dan terbaca juga tenaga kesehatan menggunakan fatwa secara tidak utuh untuk membujuk masyarakat agar mau diimunisasi dengan vaksin MR, dengan mengatakan telah "dibolehkan oleh MUI", maka saya harus mengingatkan kembali kepada kita semua, maka ketahuilah!

Kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah swt kelak di hari akhir. Jangan jadikan target duniawi dan ketakutan kepada makhluq serta kebanggaan kepada profesi di atas dari tujuan ukhrawi, ketakutan kepada Allah dan kebahagiaan berada dalam tuntunan Allah swt dan Rasulullah SAW.

Karena itu, saya sampaikan dalam rangka menjalankan tugas saling bernasehat dalam beragama, bahwa:

Fatwa no. 33 th. 2018 yang tuan-tuan pakai itu, memuat dua ketentuan hukum.

Hukum ashal : haram karena dalam proses pembuatan vaksin terdapat unsur babi dan human diploid cell.

Hukum pengecualian : karena dharurat syar'iyyah, dibolehkan untuk dipergunakan.

Hukum dibolehkan (mubah) adalah ikhtiyari (pilihan) sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan dalam pelaksanaan.

Karena itu, izin orang tua harus diminta sebelum vaksinasi.

Menyampaikan fatwa secara utuh adalah amanah dipundak siapapun di lapangan.

Jangan hanya sampaikan sebatas "MUI sudah membolehkan".

Karena penyampaian seperti itu, sama saja menyembunyikan unsur najis yang terdapat dalam proses pembuatan vaksin itu.

Bila fatwa telah disampaikan dengan jujur dan utuh, kemudian kajian medis tentang rubella telah disampaikan pula oleh tim kesehatan, maka serahkan keputusannya kepada orang tua!

Yang setuju anaknya divaksin, silahkan divaksin! Kalau ada yang tidak setuju, hormati keputusannya tanpa harus menakut-nakuti atau pakai ancaman!

Petugas harus lebih mendahulukan ketakutan kepada Allah swt dari segalanya!

Atasan, jabatan, ego ilmiah dan lainnya, tidak akan menyelamatkan kita di akhirat!

Ingatlah, yang tuan-tuan suntikkan ke dalam tubuh anak-anak itu adalah barang haram sebagaimana dalam fatwa no 33 th. 2018 tsb!

Perkara dia barang haram, sudah jelas dan tidak dipertikaian oleh MUI Pusat dan para ulama yang memahami kajian halal dan haram, namun perkara dharuratnya, banyak ulama yang menyangsikan tingkatan tersebut.

Semoga tuan-tuan memahaminya!

Wallahu a'lam. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat