MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2019-03-23 21:38 WIB

Sarimaya Nilai Koperasi Wujud Nyata Ekonomi Kerakyatan

<p>Sarimaya Nilai Koperasi Wujud Nyata Ekonomi Kerakyatan<p>

VALORAnews - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Sarimaya mengatakan, Partai Berkarya tidak sekadar janji...

1.500 Sertifikat Gratis Bakal Diterbitkan BPN Solsel, Ini Lokasinya

AI Mangindo Kayo | Jumat, 14-09-2018 | 17:29 WIB | 741 klik | Kab. Solok Selatan
<p>1.500 Sertifikat Gratis Bakal Diterbitkan BPN Solsel, Ini Lokasinya<p>

Pj Sekda Solok Selatan, Fidel Efendi bersama Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional serta OPD saat pembahasan penerbitan sertifikasi tanah milik masyarakat. (humas)

VALORAnews -- Pemkab Solok Selatan, menyatakan alas hak atas tanah melalui sertifikasi bagi masyarakat penting untuk menghindari sengketa lahan. Hal ini sering menjadi masalah ditengah-tengah masyarakat.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Solok Selatan, Fidel Efendi mengatakan, program redistribusi yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu sertifikasi tanah tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memantik gairah masyarakat dalam mengolah tanah sebagai sumber pendapatan ekonomi.

"Pemerintah nagari yang menjadi sasaran diharapkan memfasilitasi masyarakat agar berkenan untuk mensertifikasi tanahnya. Selanjutnya, pihak nagari juga harus menyosialisasikan dengan bijak kepada masyarakat, bagaimana prosesnya agar dapat dipahami dengan baik," terangnya.


Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Solok Selatan, Suhartoyo mengatakan, untuk Kabupaten itu ada dua progam sertifikasi tanah yaitu melalui redistribusi dan Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Menurutnya, melalui program redistribusi untuk tanah pertanian ada dua nagari menjadi sasaran yakni Pauh Nan Batigo sebanyak 1.000 persil dan Alam Pauh Duo sebanyak 500 persil.

Sedangkan melalui PTSP diperuntukkan untuk sertifikasi tanah perumahan dan pekarangan sebanyak 3.200 persil.

"Tujuan program ini untuk mengakhiri sistem tuan tanah atau kepemilikan tanah oleh seseorang secara luas, sehingga menjadi sesuatu yang tidak adil bagi masyarakat kecil sehingga menjadi adil agar kemajuan sosial ekonomi di kalangan masyarakat jadi merata," ujarnya.

Proses pengukuran sendiri, sudah hampir selesai dimana PTSL tersisa 600 bidang lagi dan pihaknya di bantu Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN) di Yogyakarta.

Untuk program sertifikasi tanah ini pada 2018 ditarget 7 juta bidang di seluruh NKRI dan sejauh ini baru tercapai 5 juta sertifikat.

Untuk 2019 jumlah target program ini juga meningkat menjadi sembilan juta persil, tetapi jatah untuk Sumbar belum diterima. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

<p>Mamancuang Alex jadi Puncak Festival SRG<p> Jumat, 22-03-2019 10:08 WIB

Mamancuang Alex jadi Puncak Festival SRG

<p>Surat Suara Rusak di Solsel Disortir Ulang<p> Kamis, 21-03-2019 19:55 WIB

Surat Suara Rusak di Solsel Disortir Ulang

<p>Koperasi Tak Aktif di Solsel Diberi Pelatihan<p> Kamis, 21-03-2019 19:46 WIB

Koperasi Tak Aktif di Solsel Diberi Pelatihan

Berita Kab. Solok Selatan

Berita Terbaru

<p>Mahyeldi Tampung Aspirasi Warga Berok Nipah<p> Sabtu, 23-03-2019 20:07 WIB

Mahyeldi Tampung Aspirasi Warga Berok Nipah

<p>Batang Arau Dibersihkan<p> Sabtu, 23-03-2019 19:49 WIB

Batang Arau Dibersihkan

<p>Padang Gelar Kompetisi Surfing Internasional<p> Sabtu, 23-03-2019 19:45 WIB

Padang Gelar Kompetisi Surfing Internasional

Berita Terpopuler

1
Sabtu, 23-03-2019 21:38 WIB

Sarimaya Nilai Koperasi Wujud Nyata Ekonomi Kerakyatan

2
Sabtu, 23-03-2019 20:07 WIB

Mahyeldi Tampung Aspirasi Warga Berok Nipah

3
Sabtu, 23-03-2019 19:55 WIB

Implementasi IVATest PKK Nanggalo Dinilai Tim Provinsi

4
Sabtu, 23-03-2019 19:49 WIB

Batang Arau Dibersihkan

5
Sabtu, 23-03-2019 19:45 WIB

Padang Gelar Kompetisi Surfing Internasional