MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-10-18 12:02 WIB

Sirine Tsunami Bunyi Tanggal 13 dan 26, Artinya Lagi Ujicoba Rutin

<p>Sirine Tsunami Bunyi Tanggal 13 dan 26, Artinya Lagi Ujicoba Rutin<p>

VALORAnews - Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami, BPBD Kota Padang melakukan uji coba aktivasi...

Pilpres di Sumbar, Alex: Kepala Daerah Jangan Ragu Bersikap

AI Mangindo Kayo | Senin, 17-09-2018 | 12:13 WIB | 109 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Pilpres di Sumbar, Alex: Kepala Daerah Jangan Ragu Bersikap<p>

Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Sumbar, Alex Indra Lukman. (istimewa)

VALORAnews - Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Sumbar, Alex Indra Lukman meminta kepala daerah, tidak perlu ragu dalam menyatakan sikap dukungan, jika untuk kepentingan rakyat. Pernyataan Alex ini sekaligus terkait dengan beredarnya map berisi lembaran kertas dukungan terhadap Presiden Jokowi.

Dijelaskan Alex, sikap tegas kepala daerah dalam menentukan dukungan politik tidak melanggar aturan, karena kepala daerah adalah jabatan politik. Posisi itu berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merujuk pada Pasal 63 Ayat 2 Peraturan KPU No 23 Tahun 2018.

"Dalam pasal tersebut jelas disebutkan kalau kepala daerah diperbolehkan menjadi anggota tim kampanye. Catatannya, selama menjalani rutinitas sebagai juru atau anggota tim kampanye, kepala daerah mesti mengajukan cuti pada hari kerja," ungkap Alex yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar.


"Tidak perlu ragu untuk menyatakan dukungan. Toh, itu tidak melanggar, sepanjang aturan yang mengikatnya dilakukan, seperti cuti kampanye. Saya rasa, kepala daerah memang mesti bersikap. Apalagi itu menyangkut kepentingan masyarakat. Hormat dan apresiasi saya pada kepala daerah yang bersikap jelas dalam mengarahkan dukungannya, siapapun pilihan mereka," tambah Alex.

Ketika disinggung soal adanya map dukungan sejumlah kepala daerah di Sumbar untuk Jokowi, Alex menanggapinya positif. "Itu baik dan sah saja. Barangkali kepala daerah sudah merasakan bagaimana pedulinya Presiden Jokowi pada Sumbar. Kepedulian itu diejawantahkan dengan gelontoran anggaran yang tak sedikit. Apa salahnya mereka (kepala daerah-red) berterimakasih, dan menyatakan dukungannya pada Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan di republik ini," tutur Alex yang merupakan anggota DPR RI asal Sumbar.

Dukungan tersebut dianggap realistis di tengah kian memanasnya mesin politik jelasng Pilpres 2019. Jokowi, menurut Alex, memang memiliki perhatian penuh kepada Sumbar. Perhatian itu bukan disebabkan karena pada Pilpres 2014 Jokowi-JK, mengalami kekalahan telak di Ranah Bundo Kanduang ini, namun lebih kepada kesantunan Jokowi dalam menghormati Sumbar sebagai rahim pelahir banyak bapak bangsa.

"Jokowi tak sekadar menganggap Sumbar sebagai daerah politik yang mesti ditaklukkan. Beliau merasa memiliki keterikatan dengan ranah ini, mengingat banyaknya tokoh perjuangan dan kemerdekaan yang lahir di sini. Semua tak melulu soal politik," cetus Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.

Sikap dan kepedulian Jokowi pada Sumbar itu, menurut Alex, pantas saja dibalas dengan dukungan dari kepala daerah. "Orang Sumbar memiliki raso dan pareso yang kuat. Setiap kebaikan sudah digariskan untuk dibalas dengan kebaikan pula," terangnya.

"Terlepas dari cara apapun membalasnya. Barangkali itulah yang sedang dijalankan oleh para kepala daerah yang mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Itu pantas saja dan tidak melanggar etika dalam berpolitik," ungkapnya.

Senin (17/9/2018), dokumen pernyataan dukungan dari sejumlah bupati dan wali kota di Sumbar kepada Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode sebagai presiden, bocor ke awak media. Dokumen itu dibagikan ketika pelantikan Wako dan Wawako Sawahlunto di Kantor Gubernur Sumbar.

Dalam dokumen yang berisi tiga poin itu disebutkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kepala daerah di Sumbar mendukung pemerintahan dilanjutkan kembali.

Sebanyak 14 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar tertera dalam dokumen itu, tetapi hanya tujuh orang yang telah menandatangani yaitu Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. Kemudian Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni dan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dan Bupati Pasaman Yusuf Lubis. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar