MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-10-18 12:02 WIB

Sirine Tsunami Bunyi Tanggal 13 dan 26, Artinya Lagi Ujicoba Rutin

<p>Sirine Tsunami Bunyi Tanggal 13 dan 26, Artinya Lagi Ujicoba Rutin<p>

VALORAnews - Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami, BPBD Kota Padang melakukan uji coba aktivasi...

Sumbar Kembali Menabung Deflasi Level Moderat, Ini Pemicunya

AI Mangindo Kayo | Kamis, 04-10-2018 | 16:13 WIB | 80 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Sumbar Kembali Menabung Deflasi Level Moderat, Ini Pemicunya<p>

Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, Endy Dwi Tjahjono.

VALORAnews - Indeks Pergerakan Harga Konsumen (IHK) Sumbar selama dua bulan berturut-turut, yakni Agustus-September 2018, tercatat mengalami deflasi pada level moderat. Pergerakan IHK bulanan pada September 2018, mencapai deflasi sebesar 0,30% (mtm) atau sedikit lebih rendah dibandingkan deflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,37% (mtm).

"Secara spasial, laju perkembangan harga Sumatera Barat tersebut terbentuk dari dua kota sampling inflasi yakni Padang yang mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm) dan Bukittinggi yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm)," ungkap Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, Endy Dwi Tjahjono dalam siaran pers yang diterima.

Dikatakan, laju deflasi bulanan Sumatera Barat pada September 2018, terpantau lebih dalam dibandingkan laju deflasi nasional yang mencapai 0,18% (mtm). Secara tahunan, perkembangan harga Sumatera Barat masih mencatat inflasi sebesar 2,69% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,88% (yoy).


Sementara, laju inflasi Sumatera Barat selama tahun berjalan Januari-September 2018 tercatat sebesar 1,31% (ytd), atau masih berada di bawah laju nasional sebesar 1,94% (ytd). Dengan realisasi deflasi bulanan tersebut, Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan peringkat deflasi terdalam ke-5 di Sumatera dan peringkat ke-15 dari 30 provinsi yang mengalami deflasi secara nasional.

Sulawesi Tengah (-1,22%, mtm); Papua Barat (-0,89%, mtm); dan Sulawesi Selatan (-0,86%, mtm) terpantau sebagai provinsi dengan deflasi terdalam pertama, kedua, dan ketiga di tingkat nasional.

"Menurunnya harga kelompok bahan pangan strategis menjadi penyumbang utama deflasi IHK umum Sumatera Barat pada September 2018," terang Endy.

Bila dilihat secara lebih rinci, urainya, deflasi pada September 2018 disumbang turunnya harga komoditas cabai merah dan bawang merah dengan andil deflasi masing-masing 0,18% (mtm); 0,11% (mtm). Deflasi pada kedua komoditas tersebut disebabkan oleh kecukupan pasokan, seiring dengan masih terjadinya musim panen dari sentra produksi baik di dalam maupun luar Sumatera Barat.

Selain itu, daging ayam ras dan telur ayam ras turut memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,11% (mtm) dan 0,05% (mtm). Turunnya harga pakan ternak, khususnya jagung, berimbas pada penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

"Deflasi pada periode laporan juga disumbang oleh komoditas jengkol dengan andil deflasi sebesar 0,03% (mtm). Turunnya harga jengkol disebabkan oleh kecukupan pasokan setelah aktivitas petani/pengambil jengkol kembali normal pasca lebaran. Selain komoditas tersebut, terpantau pula minyak goreng dan sepat siam turut mengalami deflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,02% (mtm) dan 0,01% (mtm)," terangnya.

Laju deflasi Sumatera Barat pada September 2018 tertahan lebih dalam lagi, seiring dengan kenaikan harga beras, emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Secara spesifik, komoditas beras memberikan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm) terhadap inflasi Sumatera Barat.

Kenaikan harga beras disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif untuk produksi maupun proses penjemuran gabah. Ditinjau dari jenisnya, kenaikan harga beras terutama berasal dari jenis produksi lokal seperti Cisokan Solok, IR 42 Solok, dan IR 42 Pesisir Selatan. Meski demikian, inflasi pada harga beras di Sumatera Barat tertahan lebih lanjut seiring dengan masa panen yang tidak bersamaan di Sumatera Barat sehingga pasokan relatif terjaga sepanjang tahun.

Di sisi lain, kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm) merupakan imbas dari naiknya harga emas dunia pascakebijakan The Fed untuk menaikan suku bunganya. Sementara itu, kenaikan harga tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,02% (mtm), terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan moda transportasi pesawat akibat penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional pada September 2018, seperti Tour de Singkarak.

Menghadapi berbagai risiko yang ada, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat secara aktif melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi di daerah. Upaya pengendalian inflasi selama tahun 2018 terutama difokuskan pada pada stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi (terutama beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam ras).

Dalam rangka stabilisasi harga beras, Bulog Divre Sumatera Barat selama September 2018 telah melakukan operasi pasar untuk komoditas beras sebanyak 749,5 ton. Secara agregat, operasi pasar Bulog untuk komoditas beras sepanjang tahun 2018 (Januari-September) adalah 4.927 ton untuk seluruh Sumatera Barat.

"Selain stabilisasi harga, TPID di Sumatera Barat terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi di tingkat kab/kota dan provinsi. Salah satu bentuk penguatan koordinasi tersebut adalah dengan penyelenggaran rapat koordinasi atau high level meeting yang dilakukan untuk memonitoring efektivitas program pengendalian inflasi di daerah," urai Endy.

Inovasi pengendalian inflasi di Sumatera Barat juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani, Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), serta peningkatan jumlah Toko Tani Indonesia di kabupaten/kota.

Di bawah kewenangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, kehadiran kelembagaan LDPM dan Toko Tani Indonesia tersebut diharapkan dapat memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen, sehingga harga yang diterima konsumen dapat terjangkau diiringi dengan kesejahteraan petani yang tetap terjaga.

Keseriusan TPID Sumatera Barat dalam pengendalian harga juga tercermin dari keikutsertaan beberapa TPID di Sumatera Barat untuk mengikuti program capacity building TPID Sumatera Barat ke TPID Jawa Tengah, khususnya untuk pendalaman pemahaman terkait upaya penanganan produksi pascapanen. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Bisnis