MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

Lapas tak lagi Dilengkapi TPS di Pemilu 2019, Ini Tanggapan KPU Padang

AI Mangindo Kayo | Rabu, 17-10-2018 | 22:59 WIB | 102 klik | Kota Padang
<p>Lapas tak lagi Dilengkapi TPS di Pemilu 2019, Ini Tanggapan KPU Padang<p>

Ketua KPU Padang, M Sawati berdialog dengan Lurah Rimbo Kaluang, Syafardi Z didampingi Martius (PPK Padang Barat) dan PPS Rimbo Kaluang di kantor kurah, Rabu (17/10/2018). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Pemilih yang berstatus narapidana di Lapas Muaro Padang, dicatatkan sebagai pemilih sesuai domisili yang tertulis di dokumen kependudukan warga binaan tersebut.

"Bagaimana nantinya teknis penggunaan hak pilih narapidana ini. Penghuni Lapas Muaro itu, bisa saja dari seluruh daerah Sumbar bahkan luar provinsi. Sementara, aturannya, TPS tak ada lagi di Lapas pada pemilu 2019 ini," ungkap Ketua PPK Padang Barat, Martius, dalam monitoring Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Pemilu 2019 oleh KPU Padang di kecamatan Padang Barat, Rabu (17/10/2018).

GMHP Pemilu 2019 ke kecamatan Padang Barat ini dipimpin Ketua KPU Padang, M Sawati bersama sejumlah staf. Di Kota Padang, GMPH digelar serentak dengan menyasar sejumlah titik di 11 kecamatan yang ada di ibu kota provinsi Sumbar ini.


Kelima anggota KPU memimpin tim ke masing-masing kecamatan, meneliti setiap warga yang ditemui. Apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdata, penyebabnya dicatat dalam sebuah form untuk kemudian warga tersebut dicatatkan sebagai pemilih pemilu 2019.

Dikatakan Martius, di Lapas Muaro sedikitnya ada 900 orang warga binaan yang merupakan penduduk Padang. Jika tak ada lagi kebijakan TPS di Lapas, warga binaan yang ada di Lapas Muaro tak bisa gunakan hak pilihnya.

"Mulai dari surat suara hingga proses pencoblosan akan sulit dilakukan di dalam Lapas," terangnya.

"Petunjuk dari KPU RI belum ada terkait proses pencoblosan di Lapas ini. Kita tunggu saja, kan waktunya masih lumayan lama," ungkap M Sawati menjawab tanya Martius.

Saat dialog dengan Lurah Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang, Syafardi Z mengungkapkan, di wilayah kerjanya itu terdapat 298 warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik. Data ini merupakan data yang diberikan Dinas Capil Padang.

"Kita telah menyurati seluruh pengurus RT di Kelurahan Rimbo Kaluang ini, untuk menyarankan warga yang belum mengurus dokumen kependudukan itu, untuk segera melakukan perekaman data," ungkapnya.

"Saat ini, mengurus KTP elektronik cukup mengisi blangko F1.21. Tak rumit seperti dulu
Yang penting itu, Kartu Keluarga (KK) sudah ditandatangani oleh Kadisduk Capil dan surat pengantar RT, sudah bisa urus KTP elektroniknya," tambahnya.

Selain itu, Syafardi mengeluhkan proses perekaman data kependudukan di kecamatan yang tak lancar. Banyak persoalan teknis menghadang seperti kualitas jaringan internet, alat yang rusak, blangko KTP yang terbatas serta persoalan teknis lainnya.

"Tugas sebagai lurah, tentunya mengupayakan seluruh warga di wilayah kerja saya, terekam datanya secara elektronik. Kendala teknis, diluar kendali saya," terangnya.

Di pemilu 2019 nanti, terdapat 2.915 pemilih dalam DPT di Kerurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat. Mereka akan menggunakan hak pilih pada 9 TPS. Hasil GMHP yang akan berakhir 31 Oktober ini, diketahui dua warga dalam DPT telah meninggal dunia, pindah domisili 6 KK, kesalahan elemen data 2 KK. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kota Padang