MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

Bawaslu dan KPID Sumbar Teken MoU

KPID Sumbar Tegur Radio Solok Citra Nadanusa Gara-gara Lagu Bernuansa Kampanye

AI Mangindo Kayo | Senin, 22-10-2018 | 19:10 WIB | 70 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>KPID Sumbar Tegur Radio Solok Citra Nadanusa Gara-gara Lagu Bernuansa Kampanye<p>

Ketua KPID Sumbar, AFriendi meneken MoU tentang Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 bersama Bawaslu dan KPU Sumatera Barat, kemarin. (istimewa)

VALORAnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mengawasi kampanye pemilu 2019 khususnya di Lembaga Penyiaran televisi dan radio.

"Kami sudah teken MoU dengan Bawaslu Sumbar, kemudian juga dengam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar," kata Ketua KPID Sumatera Barat, Afriendi dalam siaran pers yang diterima.

MoU tersebut dilakukan di salah satu hotel di Kota Padang Ahad (21/10/2018).


Menurut Afriendi, dengan adanya MoU atau gugus tugas ini akan menguatkan peran KPID dalam pengawasan kampanye di televisi dan radio.

Ia juga mengingatkan pengelola lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, agar menyiarkan materi kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden secara berimbang dan dijadwal yang telah ditentuka .

Menurutnya, untuk kampanye di media saat ini belum boleh dilakukan oleh calon legislatif dan berdasarkan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, baru dapat ditayangkan pada 23 Maret sampai 13 April 2019.

"Kalau ada peserta pemilu yang sudah memasang iklan di lembaga penyiaran saat ini artinya mereka telah melanggar aturan, dan jika KPID menemukannya maka akan menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan Bawaslu," terangnya.

"Untuk durasi tayang di televisi maksimal 30 detik dan tidak lebih dari 10 kali sehari. Sementara, radio durasi 60 detik dengan intensitas tayang 10 kali sehari," ujarnya.

Selain itu, Afriendi juga menyampaikan KPID Sumbar sudah memberikan teguran ke Radio Solok Citra Nadanusa, karena dinilai sudah menyiarkan kampanye salah seorang caleg dalam bentuk lagu yang diputar di luar jadwal kampanye dan durasi lebih dari 60 detik.

Pasal yang dikenakan untuk pelanggaran tersebut yakni Pedoman Pelaku Penyiaran (P3) Pasal 50 Ayat 2, 4 dan 5 tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian, Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 Ayat 5 dan 6 tentang Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Ke depan pelanggaran-pelanggaran seperti ini pasti akan kami tindaklanjuti, apalagi sudah adanya gugus tugas antara Bawaslu, KPID dan KPU Sumbar" ujarnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efiritmen mengatakan, pihaknya juga sudah mulai menertibkan atribut kampanye di sejumlah kabupaten dan kota.

"Semoga dengan adanya peran KPID dapat mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, jujur dan damai," kata dia. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Provinsi Sumatera Barat