MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

KPU Padang Rangkul Warganet Ikut Kursus Pemilu, Ini Targetnya

AI Mangindo Kayo | Kamis, 25-10-2018 | 19:47 WIB | 87 klik | Kota Padang
<p>KPU Padang Rangkul Warganet Ikut Kursus Pemilu, Ini Targetnya<p>

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Padang, Mahyudin bersama Sutrisno (Kasubag Teknis dan Parmas) memandu Kursus Pemilu bersama Warganet (pengguna internet) di Sikola Cafe, Jl KIS Mangunsarkoro No 11, Padang, Kamis (25/10/2018). (humas)

VALORAnews - Alat peraga kampanye (APK) berupa poster dan spanduk dari calon anggota legislatif (Caleg) yang sudah terpasang diberbagai sudut kota, merupakan APK ilegal. Menyikapi fenomena ini, KPU telah melayangkan imbauan, agar APK itu ditertibkan para pihak terkait.

"Kita segera menertibkan APK ilegal itu. APK yang benar itu adalah yang dicetak KPU dengan lokasi pemasangan yang telah ditentukan di 104 kelurahan yang ada di Kota Padang," ungkap Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Padang, Mahyudin pada Kursus Pemilu bersama Warganet (pengguna internet) di Sikola Cafe, Jl KIS Mangunsarkoro No 11, Padang, Kamis (25/10/2018).

Diskusi bersama warganet ini sengaja dirancang KPU Padang, mengingat mayoritas pengguna media sosial itu adalah generasi muda yang karib disebut dengan generasi milenial. Populasinya mencapai angka 20 persen dari total pemilih.


"Pemilih milenial ini sangat aktif di dunia media sosial. Pantauan kami, mereka jarang mengobrol tentang kepemiluan. Melalui kursus ini kami harapkan, berbagai hal tentang kepemiluan jadi topik pembicaraan mereka, sehingga akhirnya jadi viral di kalangan generasi milenial ini," tukas Mahyudin.

Di kesempatan itu, Mahyudin juga mengungkapkan kewenangan Caleg selama masa kampanye terbuka yang telah dimulai sejak 23 September 2018 lalu. Salah satunya yakni kewenangan membuat bahan kampanye berupa leaflet, pamflet, flyer, poster atau kartu nama.

"Yang perlu diingat, setiap Caleg wajib melaporkan uang yang mereka habiskan selama masa kampanye. Jika tak melaporakan dana kampanye, berarti melanggar dan bisa gugur statusnya sebagai Caleg," tegas Mahyudin dalam kursus yang dimoderatori Kasubag Teknis dan Parmas KPU Padang, Sutrisno itu.

Pelaporan dana kampanye ini, tambah Mahyudin, juga wajib dilakukan setiap peserta pemilu (partai politik, calon DPD serta calon presiden dan wakil presiden-red). "Tak ada laporan dana kampanye, peserta pemilu bisa dibatalkan," tegas Mahyudin.

Selain berkampanye langsung ke masyarakat, ungkap Mahyudin, KPU juga memfasilitasi peserta pemilu dengan kampanye di media masa. Waktunya selama 21 hari yakni pada 23 Maret 2019 hingga H-3 pencoblosan pada 17 April 2019 nanti (sebelum masa tenang-red).

Dalam pengantar diskusi, Sutrisno menjelaskan, warganet yang ikut kursus ini adalah follower dari sejumlah platform media sosial (Medsos) yang digunakan KPU Padang seperti facebook, twitter dan instagram (IG), dalam menyosialisasikan tahapan pemilu 2019.

"Kita sengaja mengundang warganet untuk berdiskusi tentang kepemiluan, dengan tujuan agar warganet juga aktif menyosialisasikan berbagai persoalan tentang kepemiluan di media sosial yang mereka gunakan," terang Sutrisno.

"Jika selama ini statusnya hanya bersifat curhatan pribadi, mulai sekarang mulai menulis tentang kepemiluan. Silahkan tulis di media sosialnya, lalu tautkan tulisan itu ke akun KPU Padang. Nanti akan kita sebarkan tulisan itu," tambah Sutrisno menantang peserta kursus.

Menurut Sutrisno, kursus ini juga dimaksudkan untuk mendorong anak muda yang beraktivitas di media sosial, ikut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. KPU telah mencanangkan, angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 ini sebesar 75 persen.

"Pada pemilihan walikota Padang 2018 kemarin, partisipasi di Padang baru di angka 62 persen. Masih ada kekurangan sebesar 14 persen lagi, agar target nasional terpenuhi," ungkapnya.

"Salah satu kontribusi sederhana untuk negara dan bangsa dari warganet yakni memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih. Sekarang ini, KPU RI telah meluncurkan aplikasi di playstore, untuk bisa melihat terdaftar atau belum. Aplikasi ini, harus diviralkan warganet setidaknya ke teman dan keluarga," harap Sutrisno.

Dalam diskusi yang berlangsung hingga jelang Magrib itu, berbagai hal ditanyakan peserta kursus. Mulai dari perbedaan pilihan dalam keluarga, banyaknya mahasiswa tak ikut memilih karena jauh dari kampung tempatnya terdaftar sebagai pemilih, pemilih disabilitas hingga adanya keraguan masyarakat ke penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu-red). (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kota Padang