MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2018-12-16 21:11 WIB

Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari

<p>Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari<p>

VALORAnews - Gempabumi mengguncang sebagian wilayah Sumatera Barat, Ahad (16/12/2018), pada pukul 00.07 WIB. Hasil analisa BMKG Stasiun Geofisika...

Beli BBM Sistem Non Tunai Picu Kegaduhan di Padang, Ini Pendapat Wali Kota

AI Mangindo Kayo | Selasa, 13-11-2018 | 17:59 WIB | 90 klik | Kota Padang
<p>Beli BBM Sistem Non Tunai Picu Kegaduhan di Padang, Ini Pendapat Wali Kota<p>

Wali Kota Padang, Mahyeldi menggelar pertemuan dengan PT Pertamina dan pihak terkait, membahas pemberlakuan pembayaran non tunai di SPBU yang ada di Kota Padang, Selasa (13/11/2018). (humas)

VALORAnews - Wali Kota Padang, Mahyeldi menyampaikan protes atas diberlakukannya aturan pembelian BBM dengan sistem non tunai di beberapa SPBU di Kota Padang. Dia menilai, aturan itu minus sosialisasi ke masyarakat. Apalagi, tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang dalam membuat kebijakan.

"Sudah jelas kebijakan ini bikin gaduh Kota Padang. Antrian panjang dimana-mana. Apalagi, barangnya juga langka. Hal ini, akan menimbulkan inflasi, ketidakstabilan dan merusak suasana kondusif yang sudah terjaga selama ini," ujar Mahyeldi saat menggelar rapat membahas pemberlakuan pembelian BBM non tunai di seluruh SPBU di Kota Padang, Senin (12/11/2018).

Rapat yang diadakan di kediaman wali kota Padang, Jl A Yani tersebut, diikuti Sales Area Manager Pertamina Sumbar, Hiswana Migas Sumbar, Pemilik SPBU, BPSK, dan SKPD terkait Pemko Padang.


Dijelaskan, jika cara baru ini merusak dan tidak lebih baik dari sebelumnya, sebaiknya dibatalkan saja. Apalagi, kebijakan non tunai dilakukan dengan terburu-buru dan tidak dengan perencanaan yang matang.

"Saya tekankan, hal ini dievaluasi lagi. Inovasi itu untuk mempermudah, bukan buat susah," tutur Mahyeldi.

"Mari kita persiapkan hal ini bersama-sama. Mulai dari teknologinya, SDM, tata kelola, kesedian kartu non tunai dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat atas kebijakan ini," tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setdako Padang, Edi Dharma menjelaskan, saat ini sebanyak 15 dari 25 SPBU di Kota Padang, telah menggunakan pembayaran non tunai dengan kartu Brizzi (BRI). Sisanya, segera akan memberlakukan pembayaran non tunai.

"Aturan ini berdasarkan MoU Pertamina dengan BI pada 6 Desember 2017 lalu dan diluncurkan penerapannya pada 19 September 2018," ungkap Edi.

Dijelaskan Edi, dari hasil rapat tersebut, langkah kedepan yang akan dilakukan yaitu perlunya pengawasan yang komprehensif terkait cara pembayaran, dengan menggunakan beberapa alternatif sebagai opsi yang lebih tepat dan lancar.

Misalnya, penggunaan alternatif EDC, e-Tab, pembayaran tunai atau untuk sementara menggunakan sistem pembayaran dual purpose, artinya bisa non tunai ataupun tunai sampai batas waktu yang ditentukan.

"Karena ini menyangkut kebijakan publik yang harus diformulasikan dengan tepat, maka perlu dibentuk tim untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Sehingga, warga aman dan nyaman dalam pembelian BBM ini," tutur Edi.

Ditambahkannya, pengawasan juga perlu dilakukan pada pendistribusian BBM Premium yang lebih merata; pompa premium SPBU (jangan hanya 1 pompa yang aktif); perlu sosialisasi atas penerapan program non tunai secara terpadu dan menyeluruh untuk diketahui masyarakat luas; dan dibentuknya tim terpadu untuk pengawasan. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar