MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2018-12-16 21:11 WIB

Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari

<p>Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari<p>

VALORAnews - Gempabumi mengguncang sebagian wilayah Sumatera Barat, Ahad (16/12/2018), pada pukul 00.07 WIB. Hasil analisa BMKG Stasiun Geofisika...

Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo Bakal jadi 'Kota Baru Padang,' Ini yang Telah Dilakukan Mahyeldi

AI Mangindo Kayo | Selasa, 13-11-2018 | 19:42 WIB | 172 klik | Kota Padang
<p>Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo Bakal jadi 'Kota Baru Padang,' Ini yang Telah Dilakukan Mahyeldi<p>

Wali Kota Padang, Mahyeldi memaparkan tentang rencana Pembangunan "Kota Baru Padang" pada Rakor III Penyusunan Masterplan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Baru Padang, Selasa (13/11/2018). (humas)

VALORAnews - Walikota Padang, Mahyeldi mengungkapkan, pada tahun anggaran 2018 ini Kota Padang mendapatkan bantuan teknis kegiatan penataan dan pengembangan kota baru oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

"Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, Pemko Padang telah melakukan penetapan deliniasi kawasan Kota Baru Padang, menetapkan tema dari pembangunannya, menetapkan SK deliniasi dan tim pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang," papar Mahyeldi, pada Rakor III Penyusunan Masterplan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur dan Perumahan Permukiman di Kota Baru Padang, Selasa (13/11/2018).

Lembaga negara yang mendukung itu, ungkap Mahyeldi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.


Dukungan kementrian ini merupakan bagian dari pengembangan 10 Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera. Fokus pengembangannya yakni, sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya.

Kegiatan perencanaan Kota Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Kota Padang terdiri beberapa hal. Mulai penyusunan master plan Kota Baru Padang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Direktorat Penataan Kawasan.

Lalu, penyusunan masterplan dan development plan kawasan, pra studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur dan perumahan permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selanjutnya penyusunan perencanaan infrastruktur permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Berdasarkan Rakor antara Pemerintah Pusat dan Pemko Padang sebelumnya, telah disepakati bahwa deliniasi kawasan Kota Baru Padang berada pada 3 kecamatan di Kota Padang yakni, Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo dengan luas wilayah kawasan Kota Baru Padang sekitar 4.308,77 HA.

Sementara, tema pengembangannya adalah "Mewujudkan Kota Baru Padang sebagai pusat pelayanan publik terpadu berskala regional yang tangguh bencana, layak huni, cerdas dan berkelanjutan."

Terkait dengan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang ini telah dilakukan beberapa kali Rakor dan FGD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat yang dilaksanakan baik di Padang maupun di Jakarta.

Guna mendukung keberhasilan program ini, Pemko Padang merasa perlu membuat kebijakan serta peran terhadap perencanaan Kota Baru Padang. Sebagaimana kebijakan tersebut yaitu menuangkan perencanaan Kota Baru Padang ke dalam Dokumen Perencanaan RTRW, RPJPD, RPJMD serta perencanaan sektoral lainnya.

Beberapa upaya Pemko Padang terhadap perencanaan Kota Baru Padang tersebut, kata Mahyeldi, di antaranya berupa pengadaan/penyediaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan serta sarana dan prasarana lainnya di kawasan Kota Baru Padang.

Selanjutnya, melakukan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pusat, daerah dan antar OPD untuk mendukung pengembangan Kota Baru Padang. Lalu, mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan sumber dana pemerintah dan daerah untuk pengembangan kota baru dan penetapan regulasi pengembangan kawasan Kota Baru Padang.

"Semoga dengan adanya perencanaan pembangunan Kota Baru Padang, akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, penyebaran dan pemerataan pembangunan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Padang," terangnya.

"Pada hari ini Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sepakat melaksanakan secara bersamaan Rakor Ketiga dengan acara FGD II kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Padang," tambah Mahyeldi.

Tujuan dilakukannya Rakor dan FGD ini secara bersamaan adalah agar adanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan dari semua pihak dalam perencanaan tata ruang Kota Baru Padang.

"Saya berharap, melalui Rakor dan FGD ini kita saling memberikan masukan guna penyempurnaan materi perencanaan pembangunan Kota Baru Padang," tukasnya.

Rakor tersebut dihadiri Kasudit Perkotaan Bappenas, Mia Amalia, Kabid Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru BPIW, Melva Heryani, Kasubdit Cipta Karya Kementerian PUPR Kusumawardhani, pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan Pemko Padang serta stakeholder lainnya. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar