MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2018-12-16 21:11 WIB

Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari

<p>Gempabumi Tektonik Aktifitas Sesar Sumatera Kejutkan Warga di Dinihari<p>

VALORAnews - Gempabumi mengguncang sebagian wilayah Sumatera Barat, Ahad (16/12/2018), pada pukul 00.07 WIB. Hasil analisa BMKG Stasiun Geofisika...

Pembubaran Tim Apraisal Pembebasan Lahan Jalan Tol Mencuat, Ini Latarbelakangnya

AI Mangindo Kayo | Jumat, 30-11-2018 | 22:35 WIB | 51 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Pembubaran Tim Apraisal Pembebasan Lahan Jalan Tol Mencuat, Ini Latarbelakangnya<p>

Wagub Sumbar, Nasrul Abit memimpin rapat pembahasan pembebasan lahan untuk jalan tol di kantor gubernur, Kamis (29/11/2018). (humas)

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, pembebasan lahan dari titik 0-4,2 kilometer merupakan pengalaman pahit atas keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah, serta tak bisa diganggu gugat.

"Dari 80 pemilik, hanya 3 orang yang sepakat soal harga. Ini solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi, untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar, tidak terlalu rendah," ungkap Nasrul Abit setelah rapat lengkap dengan pihak terkait soal pembangunan Jalan Tol Padang Pariaman -- Pekanbaru, di kantor gubernur, Kamis (29/11/2018).

Nasrul Abit menambahkan, gubernur sudah buat surat ke Kepala Staf Kepresidenan. Isinya, meminta beliau menjembatani dengan menteri terkait penyelesaian jalan tol ini.


"Kita tak mau berlama-lama larut dalam permasalahan ganti rugi lahan yang mandek di titik 0-4,2 kilometer," terang dia.

"Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkab Padangpariaman serta pihak yang masuk dalam tim, siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Pembebasan lahan lanjutan dilakukan di kilometer 4,2 ke 30,4," tambahnya.

Dikatakan Nasrul Abit, empat orang camat yang wilayahnya dilalui jalur tol, dipanggil serta pihak terkait lainnya. "Semua menyatakan setuju dilanjutkan. Jadwal kerja segera disusun. Kemudian sosialisasi tentang tahapan-tahapan ke masyarakat, yang nantinya ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah itu tim appraisal turun lagi ke lapangan," beber Nasrul Abit.

Terkait tim appraisal, Nasrul Abit menyebut, terdapat usulan agar tim lama diganti. Sebab, dinilai tak berhasil dalam pembebasan lahan tahap awal. Usulan itu berasal dari Kapolres Padangpariaman.

"Kalau bisa ganti tim appraisalnya, cari yang bisa diskusi. Kami hargai independensi mereka, tapi jangan terlalu kaku," harapnya.

Dikesempatan itu, Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengungkapkan, tidak ada masyarakat Padangpariaman yang menolak proyek jalan tol. Namun harapan warga, ganti rugi tanah yang terkena proyek harus masuk akal. Jangan sampai terjadi lagi seperti masalah pembebasan tahap awal.

"Di Kecamatan Batang Anai itu, harga tanah yang termahal di Kabupaten Padangpariaman. Tim appraisal yang sama, dulu menilai ganti rugi jalan untuk kereta api bandara, lalu normalisasi sungai Batang Anai, kemudian jalan tol," ungkapnya.

"Ternyata, untuk jalan tol harga ganti ruginya lebih rendah, ini yang masyarakat tidak terima. Harganya dibawah nilai jual objek pajak. Jangan sampai ini terulang di pembebasan lahan lanjutan," harapnya. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat