MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2019-01-17 21:19 WIB

Ratusan Rumah di Tiga Kecamatan Direndam Banjir

<p>Ratusan Rumah di Tiga Kecamatan Direndam Banjir<p>

VALORAnews - Hujan deras melanda Kabupaten Solok Selatan, sepanjang Kamis (17/1/2019) sore membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya, ratusan rumah...

Inflasi Sumatera Barat di Akhir 2018 Terkendali

AI Mangindo Kayo | Kamis, 03-01-2019 | 17:56 WIB | 68 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Inflasi Sumatera Barat di Akhir 2018 Terkendali<p>

Grafis perkembangan inflasi di Sumbar pada akhir 2018. (istimewa)

VALORAnews - Perkembangan inflasi Sumatera Barat pada akhir tahun 2018 terkendali. Laju inflasi bulanan pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,19% (mtm), secara tahunan sebesar 2,60% (yoy).

"Inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2018 tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2017 yang sebesar 2,03% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi rata-rata historis 3 tahun terakhir (2015- 2017) yang sebesar 2,67% (yoy)," ungkap Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, Endy Dwi Tjahjono dalam siaran pers yang diterima, Kamis (3/1/2019).

Secara spasial, terang Endy, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi terkendali, dengan besaran masing-masing 2,55% (yoy) dan 2,99% (yoy). Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2018 tercatat sedikit di atas rata-rata Kawasan Sumatera yang sebesar 2,41% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,13% (yoy).


Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2018 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5 1% (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional.

Sumatera Utara (1,23%; yoy); Sulawesi Barat (1,80%; yoy); dan Nangroe Aceh Darussalam (1,83%; yoy) tercatat sebagai provinsi dengan inflasi terendah pertama, kedua, dan ketiga secara nasional. Adapun laju inflasi tertinggi tahun 2018 terjadi di provinsi Sulawesi Tengah (6,46%; yoy), Papua (6,35%; yoy) dan Papua Barat (5,22%; yoy).

Dijelaskan, tekanan inflasi Sumatera Barat pada akhir 2018 terutama berasal dari kenaikan harga pada kelompok transportasi, komunikasi, jasa keuangan, dan kelompok bahan pangan strategis. Secara historis pada kelompok transportasi, tekanan inflasi terutama dari peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan meningkatnya permintaan pada saat liburan akhir tahun.

Tarif angkutan udara pada Desember 2018 tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,22% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang memberikan andil deflasi sebesar -0,06% (mtm). Namun secara tahunan peningkatan tarif angkutan udara pada 2018 tidak setinggi 2017, mengingat tidak diberlakukannya lagi penerapan tarif batas atas angkutan udara oleh operator penerbangan.

Secara tahunan, tekanan inflasi pada kelompok transportasi, terutama berasal dari bensin dan bahan bakar rumah tangga, dengan andil inflasi masing-masing 0,42% (yoy) dan 0,07% (yoy). Kenaikan harga bensin terjadi karena imbas penyesuaian harga BBM non subsidi yang ditetapkan sejak tanggal 10 Oktober 2018. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga disebabkan oleh gangguan distribusi LPG 12 kg.

Dari kelompok bahan pangan strategis, beberapa komoditas seperti beras, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras merupakan komoditas penyumbang inflasi bulan Desember 2018. Secara agregat, keempat komoditas tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,27% (mtm) terhadap inflasi IHK umum Sumatera Barat pada Desember 2018.

Secara tahunan, tekanan inflasi tahun 2018 terutama dari kenaikan harga komoditas beras dan bawang merah yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,44% (yoy) dan 0,16% (yoy). Naiknya harga beras disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang kondusif sehingga menghambat proses produksi dan penjemuran gabah.

Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Sumatera Barat, kenaikan harga beras terjadi hampir di semua varietas, dengan kenaikan tertinggi berasal dari jenis Sirenda Bukittinggi, IR 42 (Solok, Padang/Muara Labuh, dan Pesisir Selatan/Pariaman) dan Cisokan Solok. Sedangkan naiknya harga bawang merah karena terbatasnya pasokan baik dari dalam dan luar Sumatera Barat (Jawa).

Terkendalinya tekanan inflasi tahun 2018 tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat dalam upaya dalam pengendalian inflasi di daerah. TPID Sumatera Barat secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penguatan sinergi dan koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID Kab/Kota di Sumatera Barat.

Wujud nyata upaya TPID Sumatera Barat dalam pengendalian inflasi adalah dengan menyusun dan melaksanakan program kerja pengendalian inflasi daerah tahun 2018 dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi TPID tahun 2016 -- 2019.

Program kerja tersebut terutama difokuskan pada stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi khususnya beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam ras. Program kerja tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan atau gangguan dari berbagai aspek yakni mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, tata niaga, kelembagaan, regulasi, akses dan infrastruktur, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Lebih rinci, program kerja pendendalian inflasi di Sumatera Barat antara lain, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah; pelaksanaan sidak pasar; launching Toko Tani Indonesia Center (TTIC) untuk memotong rantai penjualan dan menyediakan pangan murah serta berkualitas; perbaikan irigasi pertanian; peningkatan akses jalan pertanian; monitoring distribusi/pemasaran produksi; hingga kerjasama perdagangan dengan daerah lain.

Selain program existing, TPID Sumatera Barat juga melakukan upaya inovasi pengendalian inflasi daerah, yakni kesepakatan kerja sama perdagangan antar daerah di Sumatera Barat. Upaya tersebut dituangkan dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Gubernur Sumatera Barat) dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada 12 November 2018.

"Kesepakatan bersama tersebut merupakan gerbang untuk membuka kerja sama daerah terkait perdagangan komoditas barang kebutuhan pokok antar kab/kota di Provinsi Sumatera Barat," tegas Endy.

Adapun tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat Sumatera Barat, serta mendistribusikan barang kebutuhan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit secara merata ke wilayah Sumatera Barat sebelum diperdagangkan keluar provinsi. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar