MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2019-06-22 09:14 WIB

Irfendi Arib Ajak KPM PKH Tingkatkan Kreatifitas

<p>Irfendi Arib Ajak KPM PKH Tingkatkan Kreatifitas<p>

VALORAnews - Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mendorong para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), untuk lebih kreatif...

Politik Uang Makin Marak di Masa Tenang, Ansyar: Warga Enggan Melapor

AI Mangindo Kayo | Jumat, 12-04-2019 | 17:40 WIB | 215 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Politik Uang Makin Marak di Masa Tenang, Ansyar: Warga Enggan Melapor<p>

Ketua Bawaslu Solok Selatan, M Ansyar.

VALORAnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan, melakukan investigasi terhadap dugaan politik uang oleh peserta Pemilu.

"Berdasarkan informasi awal dari masyarakat ada dugaan politik uang dan kemudian kami lakukan investigasi kelapangan dengan mendatangi orang-orang yang diduga menerima tetapi tidak satupun dari mereka yang mau mengaku dan menjadi saksi," ujar Ketua Bawaslu Solok Selatan, M Ansyar, Jumat (12/4/2019).

Investigasi yang dilakukan Bawaslu terhadap dugaan politik uang yang dilakukan pada Februari 2019 itu, setelah ada informasi awal dari masyarakat.


Dia mengatakan, Bawaslu melakukan investigasi di lapangan selama dua hari, tetapi tidak ada hasilnya karena masyarakat tidak mau menjadi saksi.

"Sulitnya mencari masyarakat untuk mau melaporkan dan bersaksi, jadi hambatan dalam mengungkap dugaan politik uang," ujarnya

Dia berharap, masyarakat mau melaporkan dan menjadi saksi terkait adanya politik uang karena berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penerima tidak dikenai sanksi pidana.

Menurut dia, politik uang akan merusak demokrasi dan masa depan bangsa dan mereka menjual suaranya hanya dengan uang ratusan ribu rupiah dan akan menanggung akibatnya lima tahun kedepan.

"Masyarakat jangan mau menggadaikan masa depan bangsa hanya dengan uang ratusan ribu," ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi di lapangan, KTP asli masyarakat menjadi jaminan setelah dibayar dengan nilai tertentu.

Berdasarkan PKPU 3 Tahun 2018 tentang Tungsura, katanya, pemilih selain membawa Form C6 (surat pemberitahuan memilih) juga diharuskan membawa kartu indentitas pemilih seperti KTP.

"Bagi pemilih yang sudah terlanjur menjaminkan KTP harus diminta kembali agar bisa memilih saat Pemilu," ujarnya. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar