MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2019-01-15 23:54 WIB

SMPN 4 Solsel Miliki Ruang Kelas Baru

<p>SMPN 4 Solsel Miliki Ruang Kelas Baru<p>

VALORAnews - Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, H Yulian Efi meresmikan ruang kelas baru dan Ulang Tahun ke-40 SMPN 4 Solok Selatan, Selasa...

Wabup Solsel Raker dengan Komite IV DPD RI, Ini yang Disampaikan

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 07-09-2019 | 10:38 WIB | 131 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Wabup Solsel Raker dengan Komite IV DPD RI, Ini yang Disampaikan<p>

Wabup Solsel, Abdul Rahman menyampaikan sejumlah harapan seperti status honorer K2, dana perimbangan yang belum berkeadilan pada rapat kerja (Raker) dengan Komite IV DPD RI di kantor gubernur Sumatera Barat, Jumat (6/9/2019). (humas)

VALORAnews - Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, 70 persen dari daerah yang dipimpinnya itu, merupakan kawasan hutan. Hanya 30 persen saja kawasan APL. Dari 70 persen itu, didalamnya terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang sebagian besar berada di Solok Selatan.

"Jika bicara dana perimbangan, Solok Selatan punya potensi cukup besar. Namun, dana perimbangan untuk potensi kehutanan masih belum berada di angka yang pas," ungkap Abdul Rahman pada rapat kerja (Raker) dengan Komite IV DPD RI di kantor gubernur Sumatera Barat, Jumat (6/9/2019).

Dengan kondisi tersebut, katanya, masyarakat sangat terbatas lahannya untuk bertani dan bercocok tanam. Oleh sebab itu, tugas pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan belum maskimal, apalagi daerah pemekaran dan daerah baru perlu percepatan dalam pembangunan infrastruktur dasar dijalan jembatan irigasi termasuk sarana telekomunikasi air bersih.


Dia menambahkan, kalau mengandalkan PAD, memang potensi langsung ke menjadi PAD sangat sedikit.

"Kami punya perkebunan yang sudah pasti bukan ke PAD kami, kehutanan, pertambangan juga tidak, sektor tambang kami punya geotermal dan hidro power, namun belum banyak mendongkrak PAD kami, oleh sebab itu ini perlu jadi pertimbangan dalam hal memberikan pertimbangan APBN untuk membantu daerah yang keluar dari status daerah tertinggal," terangnya.

"Kami masih sangat butuh anggaran besar untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Dia juga menyinggung tentang honorer K2. Di Solok Selatan masih ada sekitar 600 orang tenaga K2. Karena masih ada peluang, dia berharap, tiap tahun ada penerimaan pegawai P3K dari honorer K2 khususnya dari tenaga teknis.

"Karena masih ada peluang, tentu mereka sangat berharap untuk diangkat menjadi pegawai setidaknya berstatus P3K," ungkap Abdul Rahman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit menyebutkan, rata-rata kabupaten/kota di Sumatra Barat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 10 persen dari APBD, sehingga 90 persen dana bergantung pada pemerintah pusat.

Hal itu, sebutnya, dikarenakan tidak ada sumber daya alam yang bisa mengangkat PAD karena berada di hutan konsevasi seperti taman nasional.

"Di Sumbar ada laut, ada hutan sekitar 400.000 Hektar untuk paru-paru dunia. Semantara itu, kontribusi yang dijanjikan pemerintah pusat untuk daerah yang menjaga hutan tidak ada, soal ilegal loging diserahkan kepada daerah masing-masing, tapi tidak diberi bantuan untuk kegiatan tersebut," keluhnya.

Dia mengatakan, kalau daerah diminta untuk menjaga hutan tentu ada kontribusi yang didapatkan oleh masing-masing kabupaten/kota, agar ada keseimbangan dalam pembagian dari pada APBN.

Disisi lain, katanya, PAD yang diharapkan hanya dari retribusi kendaraan bermotor, seperti sawit juga tidak bisa apa-apa, tidak ada kontribusi langsung ke daerah karena langsung masuk ke pemerintah pusat.

"Kami menjaga laut, hutan, ilegal loging, ilegal fishing, tentu harapan kami ada pertimbangan alokasi anggaran dalam APBN sehingga ada pemerataan dalam pembangunan," ungkapnya.

Kedatangan Komite IV DPD RI yang dipimpin Ketua Komite Ajiep Padindang tersebut, dalam rangka raker dengan Pemprov Sumbar dan beberapa Bupati/Wali Kota dalam rangka mempersiapkan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2020.

Dikesempatan itu, ia menyampaikan beberapa informasi terkait DPD dan kewenangannya. Menurutnya, di dalam APBN 2020 ada kebijakan untuk penambahan Dana Alokasi Khusus (DAU). Di antaranya untuk lanjutan program kegiatan kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp3 triliun.

Dia mengatakan, itu masuk dari DPD RI karena mengingat dana untuk Desa juga sudah besar, untuk mengimbanginya tentu dana untuk kelurahan juga disamakan.

Selain itu, juga ada DAU tambahan untuk menutupi alokasi anggaran pembayaran honor P3K yang sudah diangkat beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, pagu dana dan rinciannya masih dalam pembahasan .

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 11 Tahun 2019, lanjutnya, ada DAU untuk menutupi tunjangan perangkat desa, hal ini bertujuan agar tidak ada lagi perangkat desa yang menerima upah dibawah upah minimum kabupaten.

Ditambahkannya, DPD RI hanya berwewenang untuk memberi pertimbangan. "Kewenangan kami memberi pertimbangan," ungkapnya.

Untuk Dana Alokasi Khusus, ia mengatakan, yang sering menjadi kendala adalah petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang berbeda-beda. Dia berharap, kedepan kendala seperi itu tidak terjadi lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan Presiden Jokowi, yang akan meringkas birokrasi yang sering menyulitkan pemerintah sendiri.

Ia juga mengatakan, Dana insentif daerah di tahun 2020 naik menjadi Rp15 Triliun. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kab. Solok Selatan