MITRA VALORA NEWS

Senin, 2019-10-21 19:14 WIB

Pimpinan DPRD Tanahdatar 2019-2014 dan Saidani Dilantik

<p>Pimpinan DPRD Tanahdatar 2019-2014 dan Saidani Dilantik<p>

VALORAnews - Ketua DPRD Tanahdatar, Roni Mulyadi Dt Bungsu dan Wakil Ketua Anton Yondra serta Anggota DPRD Saidani berikrar di hadapan tamu undangan....

Media Gathering Bawaslu Sumbar

Minat Literasi Makin Rendah, Vifner: Ini Tantangan Pengawasan Pemilu

AI Mangindo Kayo | Jumat, 13-09-2019 | 17:11 WIB | 157 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Minat Literasi Makin Rendah, Vifner: Ini Tantangan Pengawasan Pemilu<p>

Ketua Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar, Vifner menjelaskan berbagai hal tentang pengawasan yang telah dilaksanakan pada media gathering Bawaslu Sumbar dengan tema "Publikasi Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bersama Media," di Padang, Jumat (12/9/2019). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Ketua Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan, sosialisasi tentang pengawasan kepemiluan dengan praktisi media masa memiliki banyak kelebihan. Salah satunya, ikut tersampaikannya materi sosialisasi ke ranah publik secara luas.

"Namun, praktisi media juga harus makin kreatif di tengah rendahnya minat literasi di tengah masyarakat terutama pada generasi milineal. Media harus mampu menjawab persoalan tersebut, karena masalah yang relatif sama juga dihadapi Bawaslu dalam menyosialisasikan peraturan pengawasan," terang Vifner di Padang, Jumat (12/9/2019).

Pernyataan itu dikatakan Vifner, pada kegiatan media gathering Bawaslu Sumbar dengan tema "Publikasi Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bersama Media." Berbagai perwakilan media cetak, elektronik dan siber, hadir dalam kegiatan yang digelar sehari penuh itu.


Menurut Vifner, kaum milineal yang menjadi populasi pemilih terbesar di Indonesia, berdasarkan hasil studi sejumlah penelitian, lebih menyukai gambar dan video.

"Fenomena kaum milenial yang tak begitu meminati ceramah atau membaca apalagi yang panjang-panjang, juga menyulitkan Bawaslu. Kita perlu masukan terutama dari teman-teman media, seputar mekanisme sosialisasi yang paling tepat terutama dalam menghadapi pemilihan kepala serentak 2020 ini," ungkap Vifner.

Selain itu, Vifner menyebutkan, Bawaslu Sumbar concern membenahi kemampuan personel jajaran Bawaslu ditingkat kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan. Begitu juga pembenahan personel pengawasan di tingkat badan adhoc.

"Selama ini, Bawaslu di tingkat kabupaten/kota masih berupa badan adhoc. Baru pada Pemilu 2019 ini jadi lembaga permanen. Banyak hal yang mesti dibenahi, sehingga pembenahan kualitas SDM ini jadi sangat penting dan strategis," terangnya.

"Di Bawaslu kami punya pandangan, pengawasan ini adalah ruhnya Bawaslu. Sedangkan penindakan adalah mahkotanya," tambah Vifner.

Sementara, Ketua Divisi Penindakan Bawaslu Sumbar, Nuhaida Yetti yang jadi pemateri pada sesi pertama ini mengungkapkan berbagai hal tentang mekanisme dan prosedur penindakan atas setiap temuan ataupun laporan terkait pelanggaran selama tahapan pemilu.

Selain itu, Nurhaida mengungkapkan, terdapat 46 kasus sengketa administrasi yang masuk ke Bawaslu Sumbar selama pelaksanaan Pemilu 2019. Sengketa ini terkait dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU.

"Sengketa administrasi ini melibatkan KPU sebagai penyelenggara dengan partai politik sebagai peserta pemilu," terangnya.

Selain itu, Nurhaida Yetti menyebutkan, terdapat 6 berkas PHPU yang diajukan peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa itu diajukan enam partai politik yakni PAN, PDIP, Partai Demokrat, PPP, Partai Berkarya dan Partai Nasdem di delapan kabupaten/kota di Sumbar. Yakni, Padang, Agam, Padangpariaman, Pessel, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanahdatar dan Dharmasraya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar