MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2020-02-23 21:24 WIB

Bukit Barisan Gowes Ranah Minang 2020, Tatang: Perjalanan Sangat Menarik

<p>Bukit Barisan Gowes Ranah Minang 2020, Tatang: Perjalanan Sangat Menarik<p>

VALORAnews - Olahraga dan pariwisata menjadi dua hal yang sulit terpisahkan. Berolahraga sambil menikmati wisata sungguh hal yang menarik. Salah...

Pencabutan Perwako Rugikan PKL, Miswar: Direvisi Boleh

AI Mangindo Kayo | Rabu, 21-12-2019 | 12:11 WIB | 277 klik | Kota Padang
<p>Pencabutan Perwako Rugikan PKL, Miswar: Direvisi Boleh<p>

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak.

VALORAnews - Anggota Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Jambak mengatakan, Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang, tidak bisa dicabut. Sebab, Perwako itu tak hanya mengatur soal PKL di Pasar Raya.

Pencabutan Perwako ini berdasarkan permintaan Komunitas Pedagang Pasar Raya Padang. Aturan dinilai merugikan Pedagang Kaki Lima.

"Kalau direvisi boleh, tapi kalau diubah atau dicabut, tidak. Sebab, Perwako tersebut tak hanya mengatur soal PKL di Pasar Raya, tapi di seluruh pasar di Kota Padang. Bagaimana tatanan kehidupan di pasar, dicakup dalam Perwako tersebut, mana yang boleh mana yang tidak," ungkap Miswar Jambak.


Jika seluruh PKL Pasar Raya dipindahkan, kata Miswar, kendalanya adalah lokasi tempat mereka dipindahkan.

"Kalau dipindahkan semuanya, kemana akan dipindahkan. Tidak bisa kita main pindahkan saja. Sekarangkan soal pengaturan saja," tukas politisi Partai Golkar ini.

Dikatakan, setelah Komisi II melakukan peninjauan ke lapangan beberapa waktu lalu, persoalannya hanya pengaturan jam berdagang bagi PKL. Menurut Miswar, tak perlu pencabutan Perwako, tetapi yang diperlukan adalah penertiban PKL, bukan mematikan usaha PKL.

"Kadang-kadang, PKL kan bukanya pagi. Ini yang dianggap mengganggu. Nah, semestinya kan ini saja yang dipertegas, jam PKL berjualan. Bagaimana juga, PKL itu juga warga kota, tidak bisa pula kita hitam putih kayak gitu, minta Perwako dicabut. Lagian, Pasar Raya bukan hanya untuk pedagang kaya, tetapi juga hak PKL di sana," tegaanya.

Sebenarnya, kata Miswar, keberadaan PKL justru meramaikan Pasar Raya. Jika PKL tidak ada, justru Pasar Raya atau pasar-pasar lainnya di Kota Padang akan lengang.

"Saya rasa hanya penertiban yang diperlukan, bukan mencabut Perwako atau memindahkan PKL," pungkasnya.

Membunuh PKL

Sementara itu, Suharyati dari PBHI yang selama ini kerap mendampingi PKL dan pegadang Pasar Raya menegaskan, pencabutan Perwako akan membunuh PKL. Di samping itu, pencabutan Perwako merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Untuk apa dicabut Perwako itu. Perwako kan pelaksanaan dari Perda. Perwako itu kan pengaturan, pengaturan zonasi. Dan memang dibunyikan seperti itu," kata Suharyati.

Perwako itu lahir, jelas Suharyati, merupakan pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012. Pada Pasal 51 ayat 2 huruf D dikatakan, "Ruas tertentu pada kawasan kota lama, kawasan Pasar Raya, dan ruas-ruas jalan yang secara khusus ditetapkan sebagai sektor informal, ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota."

Menurut Suharyati, kalau Perwako itu dicabut, maka yang dirugikan adalah PKL, perlu di Ingat Pasar Raya bukan hanya utk pedagang Kaya, PKL yg jumlahnya mencapai 24 ribu org itu merupakan juga penggerak ekonomi kota padang.

"Yang diperlukan itu konsistensi penegakan Perwako, bukan pencabutan," tegasnya.

Soal konsistensi penagakan Perwako, katanya lagi, itu merupakan pekerjaan Dinas Perdagangan.

"Jam berapa dibolehkan berdagang dalam Perwako, berapa jaraknya, itu kan diatur, sehingga tidak merugikan pedagang yang berjualan di dalam, tidak menutup akses ke dalam," urainya.

Dikatakan Suharyati, PKL juga punya hak untuk hidup, tidak boleh sembarang gusur. Mereka harus diatur dan dibina, sebagaimana dimaksud dalam Perwako.

"Dalam Perwako kan ada zonasi, yaitu zonasi tempat dan zonasi waktu," cakapnya.

Jika PKL Pasar Raya dipindahkan, tetapi tidak ada tempat, kata Suharyati, justru akan menimbulkan persoalan HAM, karena tidak ada solusi bagi PKL. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kota Padang