MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-12-13 15:32 WIB

OPD Pemko Padang Dilatih Jitu Pasna

<p>OPD Pemko Padang Dilatih Jitu Pasna<p>

VALORAnews - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, kerap kesulitan memetakan kebutuhan korban pascabencana. Kerap, membutuhkan...

Tokoh Sembilan Nagari di Lengayang Gagas Forkip

AI Mangindo Kayo | Rabu, 30-03-2016 | 21:39 WIB | 672 klik | Kab. Pasaman
<p>Tokoh Sembilan Nagari di Lengayang Gagas Forkip<p>

Wakil Ketua KI Sumbar, Arfitriati berdialog dengan Forkip Lengayang, yang datang berkunjung, Selasa (30/3/2016). Forkip ini merupakan lembaga perdana di tingkat kecamatan di Sumbar, yang mengawal semangat keterbukaan informasi publik. (istimewa)

VALORAnews - Forum Komunikasi Informasi Publik (Forkip) Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan (Pessel) mendatangi kantor KI Sumbar di Padang, Selasa (30/3/2016). Forkip ini beranggotakan sejumlah tokoh dari sembilan nagari, dengan inisiator Hendri Kampai, putera daerah Pessel yang juga komisioner KI Jambi.

"Adanya Forkip ini, wujud nyata semangat keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, sudah menjalar sampai ke masyarakat akar rumput," ujar Hendri saat dialog dengan Wakil Ketua KI Sumbar, Arfitriati didampingi Adrian Tuswandi (Komisioner Membidangi Sengeketa Informasi).

Arfitriati juga mengapresiasi kehadiran Forkip di Lengayang. "Adanya Forkip Lengayang adalah pertama kelompok masyarakat tingkat kecamatan terbentuk di Sumbar," ujar Arfitriati.


KI Sumbar, kata Arfitriati, berharap Forkip jadi perpanjangan tangan terkait semangat keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat.

"Harapan KI Sumbar tentu Forkip bisa jadi perpanjangan tangan keterbukaan informasi publik sebagaimana hak ingin tahu yang diatur Pasal 28F UUD1945. Forkip tentu harus melengkapi organisasi jadi berbadan hukum, meski dalam permohonan informasi, individu warga negara dibolehkan," ujar Arfitriati.

Sementara, Adrian mengatakan, adanya Forkip tentu akan jadi kelompok masyarakat yang mengawal transparansi pengelolaan dana nagari.

"Forkip harus jadi garda terdepan dalam mengawal dana nagari, yang semangat pengelolaannya seperti disebutkan Wakil Presiden maupun Menteri Desa, harus transparan," ujar Adrian. (kyo)

Komentar

Berita Ranah