MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2017-10-19 00:42 WIB

Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran

<p>Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, akan menindaklanjuti paparan Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi...

Rancak Transparansi Ini

AI Mangindo Kayo | Jumat, 22-07-2016 | 14:59 WIB | 538 klik | Kota Sawahlunto
<p>Rancak Transparansi Ini<p>

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal didampingi anggota, Adrian dan Sondri, berdialog dengan Kepala Desa Batu Tanjung Marwan, dalam rangka pemeringkatan badan publik 2016, Jumat (22/7/2016) di Sawahlunto. (Istimewa)

VALORAnews - Lepas dari jerat hukum dan tumbuh kepercayaan masyarakat, jawabannya adalah semangat keterbukaan.

"Masyarakat pasti curiga, jadi bahan gunjingan dan olok-olokan antara mereka, kalau pemimpin pemerintahannya tidak terbuka atau istilahnya transparan," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal, saat penilaian badan publik hari kedua di Kantor Kepala Desa Batu Tanjung, Kota Sawahlunto, Jumat (22/7/2016).

Apalagi dana melimpah dikelola pemerintahan desa lewat program Kementerian Desa yaitu Dana Desa, jika kepala desa tidak transparan, pasti akan menimbulkan kecemburuan bahkan bisa menjerumuskan kepala desa ke penjara.


"Rancak transparansi ko (ini-red), lihat bagaimana kegunaan uang desa dipajang di dinding pengumuman termasuk peruntukan dan realisasinya. Semua mata bisa melihatnya, ini bentuk keterbukaan informasi publik yang manfaatnya menghindari jerat hukum dan gunjingan warga," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner, Adrian dan Sondri.

Menurut Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan, keterbukaan informasi menjadi keharusan, bahkan pengelolaan dana desa harus menjadi informasi publik.

"Semangat dana desa oleh pak Menteri Desa adalah transparansi, tidak mungkin dana desa ditutupi bisa dilaporkan ke Pak Menteri kita," ujar Marwan.

Sehingga, Marwan tidak risih apa realisasi pembangunan dan dana di Batu Tanjung di-publish ke warganya.

"Kalau kita satu kepentingan dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan UU Desa dan aturan menteri, buat apa ditutup-tutupi, buka saja biar warga tahu," ujar Marwan.

Menurut Marwan, banyak desa di Sawahlunto belum bisa memaksimalkan lewat portal. "Kendalanya, terkait jaringan internet banyak desa belum maksimal jaringan, sehingga untuk informasi publik lewat portal belum bisa dilakukan," terangnya.

"Kalau portal oke, pasti kita beri tahu kedunia bagaimana terbukanya pengelolaan dana desa," tambah Marwan. (rls)

Komentar

Berita Metro

Berita Kota Sawahlunto

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker