MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2017-10-19 00:42 WIB

Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran

<p>Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, akan menindaklanjuti paparan Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi...

Dokumen APBD Terbuka, Indikator Clean Government

AI Mangindo Kayo | Rabu, 14-12-2016 | 14:02 WIB | 253 klik | Kota Solok
<p>Dokumen APBD Terbuka, Indikator Clean Government<p>

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal, saat jadi pembicara pada diskusi publik Membangun Negeri Tanpa Korupsi di Gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok, Rabu (14/12/2016). (humas)

VALORAnews - Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Syamsu Rizal menegaskan, keterbukaan informasi dan dokumentasi di badan publik, jadi indikator pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance dan clean government).

"Adalah aneh, kalau prediket laporan keuangan suatu pemerintahan atau badan publik wajar tanpa pengeculian, tapi pejabatnya masih ada yang tersangka atau terdakwa korupsi," ujar Syamsu Rizal saat jadi narasumber pada diskusi publik Membangun Negeri Tanpa Korupsi di Gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok, Rabu (14/12/2016).

Semakin aneh pula, kalau badan publik meneriakan lantang anti suap, anti korupsi tapi faktanya tidak terbuka. "Tekad memberantas korupsi harus dibarengi dengan komitmen dan aplikasi keterbukaan informasi publik di badan publik," ujar Syamsu Rizal.


Sedangkan Wakil Sekjend Transparansi Internasional Indonesia, Jhoni Chaniago mengatakan, tata kelola pemerintahan tidak akan bersih dari korupsi, kalau pemerintahan alergi pada partisipasi masyarakat sipil.

"Transparansi Internasional Indonesia selama 16 tahun keberadaannya, selalu mendorong dan jadi partisipatif aktif masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengujudkan tiga faktor yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas," ujar Jhoni.

APBD adalah dokumen publik, menurutnya, ujian transparansi pemerintahan yang baik, apakah pemerintahan berani beri akses publik untuk mengetahui dokumen APBD-nya. "Jika APBD tertutup, pasti pemerintahan itu tertutup. Menjadikan tata kelola pemerintahan anti dan bebas korupsi, TI Indonesia telurkan Pakta Integritas," ujar Jhoni pada pembukaan diskusi publik bertajuk Membangun Negeri Tanpa Korupsi.

Sementara, Walikota Solok, Zul Efian mengatakan, kegiatan ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Solok ke-46 tahun. "Membangun tanpa korupsi jadi komitmen Pemerintahan Kota Solok. Lewat diskusi ini, penting menerapkan visi dan misi pemerintahan lima tahun kedepan," ujar Zul.

Tiga visi kota Solok, menjadi kota yang diberkahi Allah SWT, menjadikan Solok kota modern. "Program pembangunan baik mental maupun phisik, semua itu tidak akan terujud kalau korupsi masih terjadi," ujarnya.

Kota Solok terus berbenah dalam kelengkapan infrastruktur seperti membangun RSUD, Stadion Olahraga berstandar nasional, pembangunan pasar dan pembangunan pusat pendidikan agama.

"Itu semua kami bertekad membangunnya tanpa korupsi, dan momentum setiap Hari Anti Korupsi Internasional memperkukuh tekad aparatur sipil negara Kota Solok anti korupsi," ujar Zul.

Diskusi publik peringatan Hari Anti Korupsi ini, merupakan kerjasama Lembaga Anti korupsi Integritas dengan Pemko Solok. Menghadirkan narasumber yang dikenal sebagai pejuang anti korupsi selain Syamsu Rizal dan Jhoni, ada Vino Manchun Oktavia, Direktur LBH Pers Padang Rony Saputra dan Direktur Integritas Arief Paderi dengan moderator akademisi Unand Padang, Carles Simabura. (rls/kyo)

Komentar

Berita Metro

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker