MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2017-10-19 00:42 WIB

Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran

<p>Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, akan menindaklanjuti paparan Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi...

Gawat... Siswa Mau Ujian, Jabatan Kepala Sekolah Berpolemik di Kabupaten Solok

AI Mangindo Kayo | Selasa, 07-02-2017 | 21:52 WIB | 415 klik | Kab. Solok
<p>Gawat... Siswa Mau Ujian, Jabatan Kepala Sekolah Berpolemik di Kabupaten Solok<p>

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat didampingi Marlina Suswati (wakil ketua) dan sejumlah anggota, menerima rombongan kepala SMAN di Kabupaten Solok yang mengadukan persoalan rotasi, mutasi dan promosi kepala sekolah di daerah itu. (humas)

VALORAnews - Pengalihan kewenangan pengelolaan SMAN dan SMK dari kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi mulai tahun anggaran 2017, menuai persoalan jabatan kepala sekolah di sejumlah SMAN di Kabupaten Solok. Pasalnya, bupati melakukan rotasi, promosi dan mutasi jabatan kepala sekolah, walau ada Surat Edaran Mendagri yang memastikan, kepala daerah baru bisa melakukan itu setelah 6 bulan pelantikan.

Persoalan ini kemudian dikadukan sejumlah kepala sekolah di daerah itu, pada Komisi V DPRD Sumatera Barat, Selasa (7/2/2017). Rombongan diterima Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat didampingi Marlina Suswati (wakil ketua) serta anggota Komisi V lainnya.

Kepala SMAN 1 Gunung Talang, Marlis mengungkapkan, dari 19 orang kepala SMAN/sederajat yang ada di kabupaten Solok, sebanyak 10 orang diberhentikan. Kemudian, ada dua orang kepsek yang tetap dan 17 orang termasuk pengganti yang diberhentikan merupakan hasil mutasi, rotasi dan promosi.


"Ini (mutasi, rotasi dan promosi) dilakukan bupati pada 2016, sedangkan pengalihan kewenangan efektif berlaku mulai Januari 2017," katanya.

Persoalan yang muncul, katanya, saat ini ada kepala sekolah yang tidak mau dipindahkan. Kemudian datang kepala sekolah baru yang diangkat berdasarkan SK bupati. Ada lagi kepala sekolah yang mau dipindahkan, tetapi kepala sekolah yang lama tidak mau melepas.

"Sehingga, ada sekolah yang seolah terjadi dualisme kepemimpinan membuat suasana kerja tidak nyaman," ujarnya.

Marlis mewakili kepala sekolah yang lain menegaskan, persoalan ini bukan soal jabatan. Namun, yang paling mendasar adalah, persoalan siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN). Banyak hal yang harus dilakukan, terutama persiapan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Bagi kami bukan persoalan jabatan, tetapi kita tengah mempersiapkan siswa menghadapi UNBK. Berbagai fasilitas masih kekurangan. Kami lebih memikirkan anak-anak daripada jabatan, namun kalau suasana kerja tidak nyaman, bagaimana bisa bekerja maksimal," paparnya.

Menanggapai pengaduan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Marlina Suswati mengakui adanya SE Mendagri yang meminta kepala daerah tidak melakukan mutasi selang enam bulan sebelum dan setelah pelantikan. Namun, kenyataannya, kepala daerah kabupaten dan kota masih saja melakukannya.

"Ini tidak saja terjadi di Solok. Pengaduan dan laporan yang sama juga telah kami terima dari daerah lain," ujarnya.

Meski demikian, Marlina meminta, para kepala sekolah lebih mempertimbangkan kepentingan siswa daripada persoalan itu. Ia meminta kepala sekolah tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan mempersiapkan siswa menghadapi UNBK yang sudah di depan mata.

Anggota Komisi V, Martias Tanjung mengingatkan, kisruh ini jangan sampai berdampak pada kesiapan siswa menghadapi UNBK. Kepala sekolah harus menjadikan kepentingan siswa, sebagai prioritas utama.

Dia meminta, pemerintah provinsi dan semua pihak tidak gegabah. Menurutnya, DPRD tidak main-main terkait pendidikan dan dia yakin, kepala sekolah juga memiliki keinginan untuk kemajuan di sekolahnya masing-masing. Untuk itu, dia meminta, para kepala sekolah untuk menahan diri dan berupaya agar pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar.

Endarmy, anggota Komisi V lainnya melihat, persoalan itu sudah tidak benar. Dia meminta, kepala sekolah yang lama tetap berada di posisinya dan memprioritaskan persiapan menghadapi UNBK.

Sementara, Hidayat menegaskan, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. DPRD akan meminta pemerintah provinsi, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum pelaksanaan UN, April mendatang. Dia mengingatkan agar tidak ada mutasi kepala sekolah, setidaknya sampai UNBK selesai.

"Yang sangat kami tekankan adalah pertimbangan asas manfaat dan mudarat. Kita harus melihat bahwa menghadapi UN adalah lebih besar daripada sekadar kisruh jabatan kepala sekolah. Pemprov agar menyikapi persoalan ini dan tidak melakukan mutasi sampai UN selesai," tegasnya. (kyo)

Komentar

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker