MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2017-10-19 00:42 WIB

Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran

<p>Empat Daerah Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Irwan: Kita Layangkan Teguran<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, akan menindaklanjuti paparan Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi...

Porsi Anggaran untuk Insentif Walinagari belum Sebanding Beban Tugas

AI Mangindo Kayo | Selasa, 28-02-2017 | 19:24 WIB | 229 klik | Kab. Solok
<p>Porsi Anggaran untuk Insentif Walinagari belum Sebanding Beban Tugas<p>

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Achyar bersama Sabrana, Aristo Munandar dan Rahayu Purwanti melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Bukit Sundi, Selasa (28/2/2017). Kunjungan ini dalam rangka memonitoring pelaksanaan ADD di kecamatan itu. (humas)

VALORAnews -- Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) cukup tinggi di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Dari lima nagari yang ada di kecamatan itu, rata-rata melebihi angka 90 persen, bahkan ada yang sampai 99 persen.

"Persentase penggunaan ADD sebesar 70 persen untuk kegiatan fisik dan 30 persen untuk pemberdayaan, kami nilai belum optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Achiar Datuak Bagindo Mole usai monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan terendah yaitu nagari (desa) di Sumbar, Selasa (28/2/2017).

Selain itu, juga ditemukan permasalahan terkait ketersediaan tenaga pendamping berlatar belakang teknik sipil. Kondisi ini ditemukan hampir merata di seluruh daerah di Sumatera Barat. "Kekurangan tenaga pendamping dari teknik sipil, juga terjadi di nagari-nagari di Kecamatan Bukit Sundi ini," ujarnya.


Hal lain yang menjadi perhatian Komisi I adalah mengenai insentif walinagari. Nominal yang dialokasikan dinilai sangat kecil, belum sebanding dengan beban tugas seorang walinagari.

"Kondisi ini juga terjadi di nagari atau desa lainnya di Sumatera Barat. Kami rasa, tidak sebanding dengan beban tugas walinagari yang harus siap 24 jam melayani masyarakat," katanya.

Komisi I DPRD Sumatera Barat, lanjutnya, akan menjadikan hal ini sebagai bahan kajian untuk dibicarakan di DPRD secara kelembagaan. Apa yang jadi kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, akan dicarikan jalan keluar.

Dia berharap, ke depan, penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak menemui lagi kendala dan kesulitan sehingga percepatan pembangunan daerah berbasis nagari bisa terwujud.

Dalam kunjungan kerja tersebut, juga ikut dalam rombongan Wakil Ketua Komisi I, Sabrana dan anggota komisi antara lain Aristo Munandar dan Rahayu Purwanti. (rls/kyo)

Komentar

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker