MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2019-07-23 16:20 WIB

Peta Proses Bisnis Disosialisasikan, Hendri Septa: Masih Banyak SOP Belum Terintegrasi

<p>Peta Proses Bisnis Disosialisasikan, Hendri Septa: Masih Banyak SOP Belum Terintegrasi<p>

VALORAnews - Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa membuka Sosialisasi dan Coaching Clinic Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kota...

Komisi II DPRD Sumbar Bahas SE Percepatan Tanam Padi

Kondisi Sawah di Tiap Daerah Tak Sama, Novrizon: Koordinasikan Dulu dengan Bupati/Walikota

AI Mangindo Kayo | Selasa, 14-03-2017 | 18:38 WIB | 383 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Kondisi Sawah di Tiap Daerah Tak Sama, Novrizon: Koordinasikan Dulu dengan Bupati/Walikota<p>

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman memimpin rapat kerja dengan Distanhorbun Submar, terkait SE Gubernur tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi, Selasa (14/3/2017) di ruang rapat utama DPRD Sumbar. (humas)

VALORAnews - Komisi II DPRD Sumbar meminta penjelasan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Provinsi, perihal substansi dari terbitnya SE Gubernur tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman menegaskan, banyak hal yang jadi alasan mengapa SE tersebut termasuk dalam pembahasan. "Kami ingin mendalami lebih jauh substansi dari keluarnya SE ini, agar persoalannya menjadi jelas dan masyarakat bisa memahami SE tersebut," kata Yuliarman saat memulai rapat kerja, Selasa (14/3/2017).

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nofrizon langsung saja meminta pelaksanaan SE tersebut ditunda dulu. Sebelum dilaksanakan, sebaiknya dilakukan pembicaraan dan koordinasi dengan bupati dan walikota serta dinas terkait di pemerintah kabupaten dan kota.


"Sebaiknya ini dibicarakan dulu dengan bupati dan walikota berikut dinas terkaitnya, sehingga diketahui kondisi pertanian di wilayah kabupaten dan kota," kata Novrizon.

Dikatakan, kondisi lahan pertanian terutama sawah tidak sama di setiap daerah. Ada daerah yang mencukupi jaringan irigasinya, banyak juga yang tidak. Bahkan, ada daerah yang jaringan irigasinya tidak memadai.

"Jadi, yang perlu dibicarakan adalah kesiapan kabupaten dan kota dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Anggota Komisi II, Zalman Zaunit menambahkan, dengan kondisi lahan yang tidak sama, pemerintah provinsi perlu membicarakan hal itu dengan pemerintah kabupaten dan kota sebelum melahirkan kebijakan-kebijakan.

Jangan sampai kebijakan yang dilahirkan pemerintah provinsi tidak bisa dilaksanakan kabupaten/kota karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga, program kerja tidak berjalan dengan baik.

"Kondisi lahan pertanian di setiap daerah jelas tidak sama. Ini yang perlu dipahami sehingga harus ada pembicaraan terlebih dulu sebelum mengeluarkan kebijakan," tegas Zalman Zaunit.

Menjawab semua itu, Kepala Distanhorbun Sumatera Barat, Candra menjelaskan, tujuan dari lahirnya SE adalah dalam rangka percepatan penguatan ketahanan pangan dengan menggenjot produksi pertanian. Dengan pengolahan lahan berkelanjutan, produksi padi masyarakat petani akan meningkat.

Dia memaparkan, untuk mencapai target produksi padi 3 juta ton per tahun, sedikitnya lahan pertanian padi harus bisa panen 2,6 kali setahun. Total luas baku tanam sawah di Sumatera Barat sekitar 200 ribu hektar lebih. Dengan 2,6 kali tanam setahun, realisasi luas tanam per tahun akan jadi sekitar 600 ribu hektar dengan asumsi produksi 5 ton per hektar. Dengan begitu, target bisa terpenuhi.

Percepatan pengolahan lahan seperti yang dituangkan dalam SE gubernur tersebut, juga dimaksudkan agar seluruh lahan pertanian yang ada menjadi lahan produktif. Lahan yang tidak diolah petani, akan dikerjasamakan pengelolaannya melalui UPT Pertanian di wilayah masing-masing dan TNI dengan pola bagi hasil.

"Langkah ini diharapkan dapat menggenjot pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan produktif, sehingga mendongkrak produksi petani dan memacu percepatan pencapaian target produksi padi daerah," tambahnya.

Candra juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi. Setiap tahun, lahan pertanian terutama sawah semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi permukiman. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar lahan tidak semakin menyempit yang nantinya akan mengancam ketahanan pangan di Sumatera Barat. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar