MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2019-12-07 16:49 WIB

Mahyeldi Harapkan Kampung KB Bukik Karan jadi Percontohan Nasional

<p>Mahyeldi Harapkan Kampung KB Bukik Karan jadi Percontohan Nasional<p>

VALORAnews - Kampung KB Bukit Karan diharapkan muncul jadi percontohan nasional dan salah satu lokus kunjungan pada Hari Keluarga Nasional 2020...

Ranperda Ketenagalistrikan, Mochklasin: Jika Lebih 50 Persen Diubah, Cabut Saja Perda Lama

AI Mangindo Kayo | Selasa, 21-03-2017 | 10:14 WIB | 549 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ranperda Ketenagalistrikan, Mochklasin: Jika Lebih 50 Persen Diubah, Cabut Saja Perda Lama<p>

Pembahasan Ranperda Ketenagalistrikan, mulai dibahas pansus DPRD Sumbar, Senin (20/3/2017). Pimpinan Pansus Ranperda Ketenagalistrikan ini, HM Nurnas bersama Wakil Ketua Komisi Iradatillah dan Sekretaris Yulfitni Djasiran. (humas)

VALORAnews -- Anggota Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan, Mochklasin meminta kejelasan pada Pemprov Sumbar, soal revisi yang akan dilakukan pada Ranperda yang merupakan perubahan atas Perda No 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.

"Apabila terlalu banyak yang harus diubah, melebihi 50 persen, sebaiknya Perda lama dicabut saja, bukan diubah. Kita juga berharap, ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran Perda ini," ungkap Mochklasin pada rapat pembahasan dan konsultasi Ranperda Ketenagalistrikan ini, Senin (20/3/2017).

Mochklasin juga meminta penjelasan, apakah perubahan terjadi dari Perda sebelumnya cukup signifikan. Selain itu, dia juga mempertanyakan, apakah Ranperda yang diusulkan Pemprov Sumbar ke DPRD ini, masih memerlukan sinkronisasi dengan aturan lain yang berkaitan.


"Sinkronisasi ini harus dilakukan, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terkendala. Sinkronisasi ini terkait peruntukan lahan di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aturan tentang pengusahaan air tanah dan sebagainya," kata anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat ini.

Dalam rapat yang dipimpin H M Nurnas bersama Wakil Ketua Komisi Iradatillah dan Sekretaris Yulfitni Djasiran itu, hadir Asisten II Setprov Syafruddin dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Herry Martinus. Rapat juga menghadirkan tenaga ahli dari akademisi, Profesor Werry Darta Taifur.

Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Chaidir meminta, Perda tersebut mengatur batasan-batasan terkait perizinan terhadap usaha-usaha kelistrikan milik masyarakat. Mana usaha yang memerlukan izin dan mana yang tidak.

Senada, anggota Komisi IV lainnya, M Algazali meminta, aturan tentang perizinan usaha kelistrikan jangan sampai memberatkan masyarakat. Pengurusan perizinan hendaknya sesuai dengan skala usaha yang dilakukan masyarakat.

Tanaga ahli Tim Pembahasan, Werry Darta Taifur berpendapat senada. Menurutnya, aturan tersebut memiliki hubungan dengan aturan lainnya, seperti RTRW, lingkungan hidup, kehutanan, termasuk dengan retribusi jasa usaha.

"Jadi, memang perlu disinkronkan dulu dengan aturan lainnya," kata mantan rektor Universitas Andalas ini.

Sementara, Kadis ESDM Sumatera Barat, Herry Martinus menjelaskan, masukan dan saran tersebut jadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Pada prinsipnya, pemprov Sumatera Barat akan berupaya memberikan regulasi yang aplikatif dan memihak kepentingan masyarakat.

"Untuk itu, tentunya perbaikan dan penyempurnaan dari DPRD sangat dibutuhkan. Sehingga, aturan ini bisa terlaksana tanpa kendala," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk sinkronisasi dengan aturan lainnya, hal itu sudaha diupayakan maksimal. Di antaranya dengan RTRW, tentang lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya.

"Apabila dalam pembahasan di DPRD nanti, masih ada yang perlu dimasukkan sebagai konsideran maka hal ini akan menjadi bagian dari penyempurnaan terhadap Perda Ketenagalistrikan," tambahnya.

Ranperda atas perubahan Perda No 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan ini diajukan pemerintah provinsi Sumatera Barat ke DPRD beberapa waktu lalu. Perubahan ini dilakukan seiring terjadinya perubahan dari kewenangan pemerintah daerah dalam UU No 23 Tahun 2014. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat