MITRA VALORA NEWS

Inilah Kinerja DPRD Sumbar Selama Masa Sidang I Tahun 2017

AI Mangindo Kayo | Rabu, 03-05-2017 | 09:34 WIB | 938 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Inilah Kinerja DPRD Sumbar Selama Masa Sidang I Tahun 2017<p>

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi wakil ketua lainnya, menyerahkan buku laporan reses masa sidang I anggota DPRD Sumbar tahun 2017, pada rapat paripurna tutup masa sidang I dan buka masa sidang II, Selasa (2/5/2017). (humas)

VALORAnews - Selama masa sidang I tahun 2017, DPRD Sumbar merencanakan pembahasan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Tiga di antaranya merupakan lanjutan pembahasan dari masa persidangan sebelumnya.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat paripurna dengan agenda tutup masa sidang I dan pembukaan masa sidang II tahun 2017, Selasa (2/5/2017). Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Juga hadir pimpinan OPD, Forkopimda, BUMN/BUMD, perwakilan partai dan lainnya.

"Dari lima Ranperda yang diajukan itu, tiga di antaranya telah tuntas dibahas. Saat ini menunggu hasil fasilitasi dan evaluasi Kemendagri, sebelum dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan bersama antara DPRD dan kepala daerah," ungkap Hendra.


Dua Ranperda tersisa yakni tentang Nagari dan Pajak Daerah yang merupakan perubahan Perda No 4 Tahun 2011, masih dalam tahap pembahasan. "Direncanakan, pada masa sidang kedua tahun 2017, dapat disepakati jadi Perda setelah difasilitasi dan dievaluasi Kemendagri," tambah Hendra.

Dikatakan Hendra, pada masa sidang I kemarin, DPRD bersama pemerintah daerah, juga melakukan pembahasan perubahan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Panitia khusus (Pansus) yang ditugasi melakukan pembahasan, telah menyepakati beberapa perubahan, baik terhadap kebijakan umum, program prioritas, target kinerja dan OPD penanggungjawab program dan kegiatan," tukas Hendra yang memimpin sidang didampingi wakil ketua lainnya, Guspardi Gaus, Darmawi dan Arkadius Dt Intan Bano.

"Namun, pembahasannya belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan yang semula telah dijadwalkan pada 26 April 2017. Hal itu disebabkan adanya sejumlah poin kesepakatan yang perlu didalami kembali oleh Pansus dan pemerintah daerah," tambah Hendra sembari menyebut, akan dijadwalkan kembali pada rapat Bamus 10 Mei 2017 mendatang.

Tiga Ranperda yang telah tuntas pembahasannya itu yakni tentang Ketenagalistrikan yang merupakan perubahan terhadap Perda No 2 Tahun 2013. Kemudian, Ranperda tentang Program Pembentukan Perda dan Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tunggakan di masa sidang tahun sebelumnya yang telah diselesaikan pada masa sidang I itu yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perseroan Terbatas, Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan 30 Januari 2017 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang ditetapkan 16 Maret 2017.

Sementara, kinerja DPRD Sumbar dari menjalankan fungsi anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006, baru dalam bentuk persiapan penyusunan rencana pembangunan daerah (RKPD dan Rancangan KUA/PPAS APBD 2018).

"Pada masa sidang I tahun 2017 ini, DPRD telah menyusun pokok-pokok pikiran yang nantinya akan jadi salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal RKPD provinsi Sumbar sebagaimana diatur dalam PP No 16 Tahun 2010 dan Permendagri No 54 Tahun 2010," tukas Hendra.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang telah dilakukan selama masa sidang I yakni melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah tahun 2016. Evaluasi ini dilaksanakan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja terkait.

Kemudian, melakukan pembahasan terhadap LKPj kepala daerah 2016 sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 3 Tahun 2007 serta dalam melakukan check and balances. Hasilnya, panitia khusus (Pansus) yang dibentuk dan bertugas selama 1 bulan sesuai Pasal 23 PP 3/2007 itu, mengagendakan untuk memparipurnakannya pada Rabu (3/5/2017).

Terkait tugas, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, 65 anggota DPRD Sumbar juga telah melakukan agenda reses masa persidangan I tahun 2017. Lalu, melakukan penetapan perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD) masa tugas 2017, melakukan perubahan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Sumbar sebagai tindak lanjut dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota serta peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan serta menerima aspirasi yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Selama masa sidang I tahun 2017 ini, DPRD Sumbar juga menghasilkan 16 keputusan DPRD, 16 keputusan pimpinan DPRD serta aspirasi masyarakat yang tergambar dalam laporan reses," tukas Hendra. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar