MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2017-06-27 10:41 WIB

Padang Siapkan Lahan dan Perda Insentif untuk Calon Investor

<p>Padang Siapkan Lahan dan Perda Insentif untuk Calon Investor<p>

VALORAnews - Idul Fitri merupakan momen pulangnya perantau ke kampung halaman. Kedatangan perantau diharapkan akan membawa perubahan bagi kampung. ...

Kapolres Pessel Dipraperadilankan Gara-gara Terbitkan SP3

AI Mangindo Kayo | Jumat, 05-05-2017 | 10:24 WIB | 139 klik | Kab. Pesisir Selatan
<p>Kapolres Pessel Dipraperadilankan Gara-gara Terbitkan SP3<p>

Ilustrasi.

VALORAnews - Rocky Chandra, warga Jelutung, Kota Jambi, mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap penghentian tindak pidana atas laporannya yang dilakukan Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ke Pengadilan Negeri (PN) Painan, Kamis (4/4/2017).

Dalam persidangan perdana Kamis siang, Hakim Muhammad Hibrian menanyakan kepada pemohon yang diwakili Penasehat Hukumnya, Heroe Arioso Siswondo, apakah mau membacakan permohonannya atau dianggap sudah dibacakan.

"Dibacakan saja pak hakim," jawab Heroe Arioso Siswondo.


Heroe menerangkan, permohonan ini sehubungan dengan dihentikannya penyidikan oleh termohon atas laporan polisi nomor: LP/90/B/V/2016/SPKT-C/Res-Pessel tanggal 2 Mei 2016 tentang dugaan terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap barang (pasal 406 ayat 1 KUHP), sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Laporan Polisi LP/90/B/V/2016/SPKT-C/Res-Pessel tanggal 2 Mei 2016.

Kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan, tambahnya, diatur dalam pasal 80 KUHAP yang berbunyi: permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya, beber Heroe, pemohon adalah saksi pelapor sekaligus korban atas dugaan tindak pidana perusakan terhadap barang, yang dilakukan saudara Azwar, bukti lapor tersebut tertuang dalam laporan polisi LP/90/B/V/2016/SPKT-C/Res-Pessel tanggal 2 Mei 2016.

Dugaan tindak pidana perusakan terhadap barang tersebut terjadi pada 28 Maret 2016. Saat itu, saksi Dasril sedang bekerja di tanah pemohon, tiba-tiba tersangka Azwar datang dan mencabut serta memotong pancang-pancang dan jaring pembatas tanah milik pemohon yang terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aie Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Tak hanya itu, Azwar juga mengulangi kembali perbuatan yang sama pada 28 April 2016. Atas perbuatan tersebut, pemohon mengalami kerugian materil sebesar Rp5 juta, karena sejumlah pancang-pancang kayu dan jaring pembatas tanah yang dicabut dan dipotong, tadi tidak dapat dipergunakan lagi.

Heroe menegaskan, pancang-pancang dan jaring yang diletakkan pemohon di tanah tersebut, dilakukannya setelah 1 tahun membeli tanah tadi ke saudara Ibusman, tempatnya membeli pada 24 November 2014.

Bukti pembelian dikuatkan dengan Akta Jual beli (AJB) nomor 80/AJB/KT-XI/XI-2014 tertanggal 24 November 2014, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hadi Susilo.

Selanjutnya, Surat Keterangan Walinagari Sungai Nyalo Mudiak Aie yang diketahui Camat Koto XI Tarusan Nomor 79/WN-SNMA/IX-2014, tertanggal 29 September 2014.

Kemudian, Surat Pernyataan Penguatan Fisik Bidang Tanah yang dibuat saudara Ibusman tertanggal 29 September 2014.

Berdasarkan perihal tersebut, lanjut Heroe, nyata dan jelas tindak pidana yang dilaporkan pemohon kepada termohon adalah tentang tidak pidana perusakan barang sebagaimana diatur 406 ayat 1 KUHP.

"Alat bukti dan keterangan saksi juga sudah cukup, karena ada kesesuaian antara satu dan lain," kata Heroe.

Hanya saja, termohon justru mengeluarkan SP3 atas laporan pemohon.

"Ini jelas tidak bisa diterima oleh pemohon, karena dinilai tidak sah serta tidak berdasarkan hukum," kata Heroe.

Alasan dikeluarkannya SP3 oleh termohon, terangnya, telah tiga kali berturut-turut melimpahkan berkas ke Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan, akan tetapi berkas tersebut juga tiga kali pula dikembalikan dengan memuat petunjuk: "tempus delicti (waktu kejadian perusakan pagar) pada tanggal 28 Maret 2016, 28 April 2016, dan 30 April 2016 tidak relevan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.35 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan tertanggal 30 Agustus 2016. Arti kata, saat terjadi tindak pidana perusakan, status tanah belum jelas siapa pemiliknya"

Untuk itu, terang Heroe lagi, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk: Menyatakan perbuatan termohon menghentikan penyidikan tindak pidana atas laporan Polisi Nomor LP/90/B/V/2016/SPKT-C/Res-Pessel tanggal 2 Mei 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Kemudian, termohon diminta untuk melanjutkan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.

Serta, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Usai mendengarkan pembacaan permohonan praperadilan tersebut, Hakim Muhammad Hibrian menunda persidangan Jumat (5/4/2017), dengan agenda jawaban termohon serta Replik Pemohon. (tsp)

Komentar

Berita Kab. Pesisir Selatan

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker