MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2019-12-07 16:49 WIB

Mahyeldi Harapkan Kampung KB Bukik Karan jadi Percontohan Nasional

<p>Mahyeldi Harapkan Kampung KB Bukik Karan jadi Percontohan Nasional<p>

VALORAnews - Kampung KB Bukit Karan diharapkan muncul jadi percontohan nasional dan salah satu lokus kunjungan pada Hari Keluarga Nasional 2020...

Antisipasi Bencana di Jalur Utama

Komisi IV DPRD Sumbar Desak Pemprov Bangun Jalan Alternatif Menuju Riau dari Nagari Galugur atau Tan

AI Mangindo Kayo | Senin, 15-05-2017 | 10:10 WIB | 612 klik | Kab. Lima Puluh Kota
<p>Komisi IV DPRD Sumbar Desak Pemprov Bangun Jalan Alternatif Menuju Riau dari Nagari Galugur atau Tan<p>

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas dan rombongan, berdialog dengan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, di ruang kerjanya, Jumat (12/5/2017). Kunjungan Komisi IV ini terkait peninjauan penanganan bencana banjir Pangkalan pascarehab-rekon beberapa waktu lalu. (Humas)

VALORAnews - Normalisasi Batang Maek yang menjadi salah satu faktor pemicu banjir di Pangkalan beberapa waktu lalu, tak ada dialokasikan di RAPBN 2018. Pengerjaan pembuatan jalan baru di Nagari Galugur atau Tanjuang di kecamatan Pangkalan, jadi hal mendesak dilakukan guna mengantisipasi jika musibah banjir atau longsor kembali terjadi, yang mengakibatkan terputusnya akses dari Sumbar menuju Riau.

"BWSS wilayah V sebagai perpanjangan Departemen PU Pera di daerah, yang memiliki kewenangan soal normalisasi sungai di Sumatera, mengaku tak memiliki anggaran untuk normalisasi Batang Maek. Ini harus kita perjuangkan bersama-sama ke pusat," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas, Senin (15/5/20017).

Pernyataan ini disampaikan Nurnas, sekaitan kunjungan kerja yang dilakukan Komisi IV DPRD Sumbar ke Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (12/5/2017) guna meninjau masa pascarehab-rekon Banjir Pangkalan yang telah usai beberapa waktu lalu. Di Limapuluh Kota, komisi yang membidangi infrastruktur ini berdialog dengan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan beserta jajaran.


Dikatakan Nurnas, mengetahui tak adanya alokasi APBN untuk normalisasi Batang Maek membuat Ferizal Ridwan tampak kecewa. "Di kesempatan itu saya mengajak Pemkab Limapuluh Kota untuk bersama-sama dengan provinsi, memperjuangkannya langsung ke istana, kementrian terkait serta ke Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur," aku Nurnas.

Untuk jangka pendek, Nurnas menyebut, Pemprov Sumbar sebaiknya melakukan pengerasan jalan alternatif dari Sumbar menuju Riau dari dua buah nagari di kecamatan Pangkalan. Kedua nagari yang bisa jadi alternatif pilihan itu yakni jalan di Nagari Tanjuang atau Galugur yang sama-sama menuju daerah Kampar, Riau.

"Di kedua daerah itu, hanya belasan kilometer saja lagi akses jalan menuju Riau yang belum diaspal. Sekarang kondisinya masih jalan tanah. Kalau ini diaspal, tentu jika terjadi bencana di jalur utama Sumbar-Riau, tak perlu membuat akses transportasi terhenti total," ungkap Nurnas.

"Selain jalan, dikedua titik itu juga perlu dibangun jembatan. Karena menghubungkan antar kabupaten beda provinsi, dana provinsi bisa masuk karena sudah jadi kewenangan kita. Sekarang kita tunggu, apakah Dinas PU provinsi ada mengusulkan. Jika tidak, nanti kita akan dorong dari DPRD agar hal ini terwujud," tambah Nurnas, anggota DPRD Sumbar Dapil Sumbar II (Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman) ini.

Diyakini Nurnas, pengerasan jalan di Nagari Galugur atau Tanjung itu, tak hanya sekadar menyediakan jalur alternatif menuju Riau atau sebaliknya. "Aktivitas perekonomian di daerah tersebut akan mengeliat cepat dengan adanya jalan ini," nilai Nurnas, politisi Partai Demokrat ini. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar