MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2017-10-22 19:56 WIB

Personel Kodim Agam Ungkap Penyelewengan DO Pupuk Bersubsidi

<p>Personel Kodim Agam Ungkap Penyelewengan DO Pupuk Bersubsidi<p>

VALORAnews - Personel Kodim 0304/Agam mengamankan satu unit truk bermuatan 20 ton pupuk bersubsidi di Pasar Lasi, Nagari Lasi, Kecamatan Candung,...

PDAM Padang Nyatakan PPOB Tak Diketemukan, Busyra: Itu Bukan Persoalan Pelik

AI Mangindo Kayo | Senin, 29-05-2017 | 22:32 WIB | 265 klik | Kota Padang
<p>PDAM Padang Nyatakan PPOB Tak Diketemukan, Busyra: Itu Bukan Persoalan Pelik<p>

Majelis Komisioner yang diketuai Arfitriati dengan anggota majelis Adrian dan Yurnaldi, memimpin sidang sengketa informasi antara pemohon Daniel St Makmur dengan termohon PDAM Padang. Pada sidang Senin (29/5/2017) itu, mengagendakan keterangan saksi ahli dari Fakultas Hukum Unand. (istimewa)

VALORAnews - perjanjian dan dokumen yang dibuat dua pihak, tapi membebani pihak ketiga yaitu publik, dalam hukum sebenarnya tidak boleh.

Hal itu dikatakan ahli hukum Universitas Andalas, Dr Busyra Azheri, pada sidang sengketa informasi publik antara pemohon Danil dengan termohon PDAM Kota Padang, Senin (29/5/2017) di ruang sidang utama Komisi Informasi Sumbar.

Majelis Komisioner yang diketuai Arfitriati dengan anggota majelis Adrian dan Yurnaldi, pada Senin itu mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dan kesimpulan para pihak.


"Jika ada perjanjian baru, apakah perjanjian lama batal. Bagaimana pula kalau dokumen perjanjian tidak ditemukan," ujar Arfitriati meminta penjelasan dari dosen Fakultas Hukum Unand itu.

Busyra menjelaskan, ada yang harus dipahami terlebih dulu yakni antara MoU dan MoA. Sebuah memorandum of understanding (MoU) sebenarnya mengikat dua pihak secara moral. Sedangkan Momerondum of Agreement (MoA) bersifat mengikat secara hukum para pihak.

"MoA itu biasa disebut perjanjian syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan causa nan halal," ujarnya.

Kalau membatalkan perjanjian sebelumnya, terang diam, harus di akte perjanjian baru yang memuat klausul pembatalan. "Sepangjang tidak ada, maka perjanjian lama tetap berlaku," ujarnya.

Menurut Busyra, jika ada dokumen perjanjian yang tidak ditemukan, hal itu bukan sesuatu yang pelik.

"Sebuah perjanjian tidak mensyaratkan tertulis, lalu kenapa perjanjian dibuat tertulis karena menjadi bukti ketika terjadi pertikaian para pihak maupun pihak ketiga," ujar Busyra.

PDAM Padang lewat kuasanya sekaligus Direktur Umum perusahaan itu, Hendrizal, di persidangan menyampaikan kesimpulan bahwa, lima informasi yang diminta penohon empat sudah diberikan pada persidangan Komisi Informasi Sumbar.

"Satu informasi soal perjanjian PDAM dengan Bukopin sebelum PPOB, kami sudah cari dan sudah minta ke Bukopin, tapi tidak ada ditemukan dokumennya," ungkapnya sembari meminta putusan yang seadil-adilnya.

Bahkan, soal tidak ada dokumen itu, dia menegaskan, tidak ada kaitannya dengan masalah kerugian uang daerah atau negara. "Kalau ulah dokumen itu ada kerugian, saya pastikan tidak ada karena PDAM sudah melewati pemeriksaan internal maupun eksternal waktu itu," ujarnya.

Menurut Busyra, sebuah dokumen yang tidak diketemukan sepanjang para pihak menyatakan ada, maka hal itu bisa jadi bukti.

"Pernyataan bahwa dulu ada perjanjian dan dokumennya sudah tidak ditemukan lagi, bisa jadi bukti dan menunjukan itikad baik badan publik terhadap keterbukaan informasi," ujar Busyra.

Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli, Ketua Majelis Komisioner mengatakan, akan menjadikan keterangan saksi ahli sebagai penguatan pertimbangan putusan majelis.

"Kita jadikan sebagai pertimbangan, apa yang disampaikan Saksi Ahli seharusnya tidak dilihat sebagai solusi, tapi sikap termohon untuk memenuhi hak informasi publik," ujar Arfitriati sembari menskors sidang minggu depan. (rls/kyo)

Komentar

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker