MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2017-06-27 10:41 WIB

Padang Siapkan Lahan dan Perda Insentif untuk Calon Investor

<p>Padang Siapkan Lahan dan Perda Insentif untuk Calon Investor<p>

VALORAnews - Idul Fitri merupakan momen pulangnya perantau ke kampung halaman. Kedatangan perantau diharapkan akan membawa perubahan bagi kampung. ...

Komisi Kesehatan DPR RI Kunjungi Sumbar karena Banyak Kejadian Luar Biasa

AI Mangindo Kayo | Jumat, 09-06-2017 | 09:03 WIB | 109 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Komisi Kesehatan DPR RI Kunjungi Sumbar karena Banyak Kejadian Luar Biasa<p>

Pimpinan Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meninjau Pasar Alai, kecamatan Padang Barat,6 dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumbar, Jumat (9/6/2017). (vebi rikiyanto/valoranews)

VALORANews - Anggota komisi IX DPR RI, Syuir Syam menilai, Provinsi Sumatera Barat selayaknya memiliki tujuh unit Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, Sumbar hanya memiliki satu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) yang melayani 19 kabupaten/kota.

Hal itu disampaikannya, ketika mengadakan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, dalam rangka pengawasan peredaran makanan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H/2017 M di Padang, Jumat (9/6/2017).

"Idealnya, setiap tiga kabupaten/kota, memiliki satu kantor perwakilan BPOM sehingga setiap mudah mengawasi peredaran obat dan makanan apalagi saat serbuan produk luar semakin gencar. Khusus Kabupaten Mentawai, karena faktor geografis wajib memiliki balai sendiri," paparnya.


Mantan walikota Padangpanjang tersebut meminta pemerintah kabupaten/kota, agar segera mengusulkan daerahnya untuk membangun BPOM beserta fasilitasnya.

"Kalau usulan sudah masuk, kami di Komisi IX akan mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikannya," tambahnya.

Ke-13 anggota komisi IX DPR RI yang diketuai mantan Wagub Jabar, Dede Yusuf, mengadakan tatap muka dan dialog dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, kepala BBPOM Sumbar, Zulkifli dan sejumlah pejabat SKPD.

Pada kesempatan itu, Dede Yusuf menjelaskan, Sumbar dipilih sebagai daerah kunjungan karena masih banyaknya terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan. Selain itu, khusus bulan , Sumbar terkenal dengan keaneka ragaman kuliner (takjil) yang diolah secara rumahan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan edukasi tentang bahan makanan yang mengandung zat berbahaya.

Sementara, Zulkifli melaporkan, pihaknya sebelum Ramadhan bekerjasama dengan lintas sektoral telah turun kelapangan guna melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar.

Zulkifli menambahkan, hal menonjol yang selalu ditemukan adalah penggunaan pengawet (borax) dan pewarna pakaian yang mengandung Rodamin B. Selain itu, juga terdapat kasus ikan yang masuk ke Sumbar yang berasal dari daerah lain yang mengandung formalin.

"BB POM juga telah membuat program pasar sehat yaitu dengan menempatkan tenaga yang telah dilatih di pasar-pasar tradisional guna pengawasan serta mensosialisasikan kepada pedagang bahaya pemakaian borax, pewarna pakaian dan formalin," terang Zulkifli.

Rombongan juga melakukan kunjungan ke Pasar Alai dan berdialog dengan para pedagang.

Dede juga meminta pihak pemerintah khususnya OPD terkait melakukan kerjasama dengan BBPOM dalam melakukan pengawasan.

"BBPOM hanya memiliki wewenang terhadap produk-produk pangan olahan sedangkan seperti temuan ikan yang mengandung formalin, diperlukan tindakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan," pungkasnya. (vri)

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker