MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2017-08-22 20:32 WIB

Izin Usaha Pengusaha Kecil Masih Minim

<p>Izin Usaha Pengusaha Kecil Masih Minim<p>

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang berupaya mendorong seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada agar segera mengurus Izin Usaha Mikro Kecil...

Empat Permintaan Daniel Dipenuhi, Satu Tak Diberikan, Arfitriati: PDAM Mesti Buat Surat Pernyataan

AI Mangindo Kayo | Jumat, 11-08-2017 | 18:35 WIB | 136 klik | Kota Padang
<p>Empat Permintaan Daniel Dipenuhi, Satu Tak Diberikan, Arfitriati: PDAM Mesti Buat Surat Pernyataan<p>

Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Afitriati didampingi anggota majelis, Adrian dan Yurnaldi, saat pembacaan putusan sidang yang dimohonkan Daniel St Makmur terhadap termohon, PDAM Padang, Jumat (11/8/2017). (istimewa)

VALORAnews - Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi antara pemohon Danil St Makmur dengan termohon PDAM Padang, di Komisi informasi (KI) Sumbar, ketok palu, Jumat (11/8/2017). Dari lima permohonan informasi, empat permohonan sudah diberikan saat persidangan.

"Satu permohonan sampai putusan, tidak kunjung diberikan," ujar Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Arfitriati.

Empat permohonan informasi yang dipenuhi termohon yaitu MoU PDAM dengan Bank Bukopin terkait Payment Point Online Bank (PPOB), surat perjanjian PDAM dengan pihak ketiga pengelola PPOB, berapa upah pungut dibayarkan PDAM ke Bukopin dan sejak kapan PPOB diberlakukan PDAM Kota Padang.


Sedangkan satu permohonan informasi terkait MoU PDAM dengan Bank Bukopin sebelum Payment Point Online Bank, PDAM bersikukuh mengatakan tidak ditemukan lagi.

"Majelis Komisioner KI Sumbar menyatakan, pernyataan itu tidak bisa diterima, PDAM diperintahkan membuat surat pernyataan dokumen hilang dan memberikan kepada para pihak 14 hari kerja sejak putusan," ujar Arfitriati didampingi anggota Majelis Komisioner Yurnaldi dan Adrian Tuswandi.

Pada persidangan marathon dan menjadi sidang terpanjang sejak KI Sumbar berada, PDAM termasuk lembaga yang antusias memenuhi panggilan sidang.

Bahkan, PDAM sangat merespon terkait soal permohonan informasi publik yang diajukan pemohon Danil St Makmur. Terbukti, dalam persidangan, PDAM memberikan semua permohonan informasi termasuk soal perjanjian sebelum PPOB.

"Dokumen itu tidak dtemui lagi soalnya sejak gempa bumi 2009 kantor hancur, arsip dan surat surat banyak tidak dijumpai," ujar Hendra pada persidangan sebelumnya.

Menurut Adrian, termohon sudah menunjukan itikad baik terkait pemenuhan permohonan informasi termohon.

"Tapi, tetap harus ada surat perrnyataan kalau dokumen itu tidak dijumpai lagi, dan ini sudah menjadi keputusan majelis," ujar Adrian.

Sedangkan terkait layanan PPOB, Majelis Komisioner menilai sudah menjadi keharusan dan PDAM juga menunjukan keterbukaan informasi publiknya.

"Mulai perjanjian MoU sampai dengan pihak ketiga dipenuhi termohon, apalagi soal pelayanan publik, PDAM dinyatakan clear and clean oleh Ombudsmand RI perwakilan Sumbar," ujar Adrian.

Atas putusan itu, Arfitriati menjelaskan para pihak berdasarkan Pasal 60 Perki 13 Tahun 2013 bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang dalam 14 hari kerja.

"Jika para pihak tidak menempuh keberatan maka putusan KI berkekuatan hukum tetap, dan tidak dilaksanakan pemohon bisa mengajukan penetapan ke pengadilan setempat berdasarkan Perma RI No 2 Tahun 2011," ujar Arfitriati. (rls/kyo)

Komentar

Berita Kota Padang

situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker