MITRA VALORA NEWS

Jumat, 2017-11-24 18:02 WIB

Penerbit Buku Rumahkayu Rilis Literatur Indonesia

<p>Penerbit Buku Rumahkayu Rilis Literatur Indonesia<p>

VALORAnews - Penerbit Buku Rumahkayu, merilis Literatur Indonesia (LINI), Kamis (23/11/2017) di Gubuk Coffee, Jembatan Kalawi, Kelurahan Kalumbuk,...

Staf KPU Sijunjung Raih Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi

AI Mangindo Kayo | Rabu, 16-08-2017 | 18:21 WIB | 211 klik | Kab. Sijunjung
<p>Staf KPU Sijunjung Raih Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi<p>

Sekretaris KPU Sijunjung, Irzal Zamzami menerima sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi untuk Zona Travalina yang diberikan Kepala KPPN, Ahmad Juanda, Rabu (16/8/2017) di Muaro Sijunjung. (humas)

VALORAnews -- Staf KPU Kabupaten Sijunjung, Zona Travalina diberi sertifkat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Sertifikat itu ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

"Sertifikat BNT ini diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung, Ahmad Juanda dalam rangkain acara sosialisasi di KPPN Sijunjung. Saya mewakili penerimaan sertifikat ini," kata Sekretaris KPU Sijunjung, Irzal Zamzami, Rabu (16/8/2017) di Muaro Sijunjung.

Dikatakan Irzal, dari 13 Satker dari 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dhamasraya yang mengajukan syarat, hanya staf KPU Sijunjung yang memiliki kompetensi sebagai bendahara pengeluaran dan berhak menyandang sebutan bendahara negara tersertifikasi.


"Ini tentu membanggakan kita di KPU Sijunjung. Kita punya staf dengan sumber daya manusia yang mumpuni, diakui dan tersertifikasi. Namun sayang, hari ini adalah hari terakhir Zona bekerja di KPU Sijunjung. Besok dan selanjutnya, dia sudah mengabdi di KPU Kabupaten Pasaman," kata Irzal.

Menurut Irzal, sekarang KPU Sijunjung punya keterbatasan jumlah pegawai. Di lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sijunjung, hanya punya 10 Aparatur Negara Sipil (ASN) yang aktif.

Ada tiga staf yang lagi pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu di Universitas Andalas. Idealnya, menurut surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Kabupaten/kota mesti punya 17 ASN. (rls/kyo)

Komentar