MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-12-13 15:32 WIB

OPD Pemko Padang Dilatih Jitu Pasna

<p>OPD Pemko Padang Dilatih Jitu Pasna<p>

VALORAnews - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, kerap kesulitan memetakan kebutuhan korban pascabencana. Kerap, membutuhkan...

Kunjungan ke KWT Mandeh Bukan untuk Mengkriminalisasi

Wabup Pessel Tersangka KLHK, Endre: Komisi VII DPR Kaget

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 07-10-2017 | 18:06 WIB | 990 klik | Kab. Pesisir Selatan
<p>Wabup Pessel Tersangka KLHK, Endre: Komisi VII DPR Kaget<p>

Anggota Komisi VII DPR RI, Endre Saifoel. (istimewa)

VALORAnews - Penetapan status tersangka oleh Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar, sontak jadi perbincangan di tengah masyarakat.

Berita yang viral sejak tayang di media massa ini, langsung memantik beragam pendapat terutama di tengah masyarakat setempat. Ada yang kaget, heran, bingung dan bertanya-tanya terkait penetapan tersangka oleh KLHK RI tadi.

Hal sama juga dirasakan anggota Komisi VII DPR RI, Endre Saifoel. Selaku wakil rakyat, yang Kabupaten Pessel masuk wilayah konstituennya, polititikus Partai Nasdem ini mengaku kaget atas penetapan status tersebut.


"Ya, saya kaget atas keluarnya penetapan status tersangka tersebut," katanya, Sabtu (7/10/2017).

Perasaan kaget ini, terangnya, memiliki beberapa alasan yang jelas. Pertama: dirinya ikut ke lokasi bersama rombongan. Alasan kedua, tujuan awal kunjungan sangat baik, yakni memberikan pemahaman serta mencarikan jalan keluar terbaik, kalau memang terjadi pelanggaran dalam kapasitas tidak terlalu parah.

Diceritakan Endre Saifoel, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersama KLHK RI (Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen KSDA) ke KWBT Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pessel, pada 21 Juli 2017 tersebut, berawal dari kian membiasnya pemberitaan di media massa terkait pengrusakan hutan lindung dan manggrove di sana.

"Kami bersama rombongan, datang memang untuk melihat seberapa parah kerusakan di Mandeh. Apalagi mereka (pihak KLHK RI) itu tahu tentang Mandeh, baru sebatas dari pemberitaan," kata Endre.

Di lokasi, rombongan pun melakukan pengecekan ke titik-titik lokasi yang disebut mengalami kerusakan. Di lokasi memang dijumpai sejumlah pembukaan lahan untuk pembangunan.

Hanya saja, kerusakan yang ditimbulkan dikarenakan aktifitas tadi, dinilai rombongan masih tergolong tidak begitu parah dan masih dapat dicarikan solusi untuk perbaikan kembali. Selaku wakil rakyat, Endre yakin, persoalan lingkungan baik itu hutan lindung dan mangrove, jelas masih awam ditengah masyarakat setempat.

Untuk itulah, Komisi VII DPR RI menggandeng pihak KLHK RI meninjau langsung ke lokasi. Upaya memberikan penjelasan serta pemahaman ke masyarakat, terkait aturan-aturan lingkungan serta kehutanan yang tidak boleh dilanggar.

"Sekali lagi, saya tegaskan, kunjungan Komisi VII DPR RI ke sana hanya untuk mencarikan jalan keluar terbaik, bukan mempersalahkan masyarakat pemilik lahan yang diduga melakukan pelanggaran tadi. Hanya mencarikan solusi, bukan bermaksud mengkriminalisasi masyarakat," tegas Ende Saifoel.

Nah, terangnya, saat ini justru muncul berita di media massa yang justru sangat mengagetkan dirinya. Di mana, disebutkan Wakil Bupati Pessel Rusma Yul Anwar ditetapkan sebagai tersangka penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena, dianggap ikut bertanggungjawab atas kerusakan ekosistem laut dalam pengelolaan lahan di Mandeh.

Perihal status tersangka tersebut, dikeluarkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani. Berita ini jadi viral di sejumlah media masa pada Selasa (3/10/2017).

Untuk ini, ungkap Endre, dalam waktu dekat dirinya bersama anggota Komisi VII DPR RI yang pergi ke lokasi beberapa waktu lalu, bakal mendatangi KLHK RI. Tujuannya, meminta penjelasan terkait persoalan (penetapan tersangka-red) ini.

"Soalnya, tujuan kedatangan terdahulu ke lokasi, hanya untuk membantu mencarikan solusi atas ribut-ribut persoalan lahan di KWBT Mandeh," kata Ende. (tsp)

Komentar

Berita Ranah

Berita Kab. Pesisir Selatan