MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-11-22 22:40 WIB

Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

<p>Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<p>

VALORAnews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, membentuk Perlindungan...

Walhi dan PBHI Siap Dampingi Petani Pangian Gugat Pemerintah

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 14-10-2017 | 19:40 WIB | 263 klik | Kab. Tanah Datar
<p>Walhi dan PBHI Siap Dampingi Petani Pangian Gugat Pemerintah<p>

Petani Pangian, Lintau, Tanahdatar, bersama aktivis PBHI dan Walhi Sumbar, di areal sawah mereka yang telah jadi semak belukar akibat ketiadaan aliran air. Mengeringnya sawah ini diakibatkan pengerjaan proyek irigasi Batang Sinamar sejak 2015 lalu. (istimewa)

VALORAnews - Puluhan petani yang jadi korban dampak proyek irigasi Batang Sinamar di Nagari Pangian, berkumpul di sawah merka yang sudah semak belukar, Sabtu (14/10/2017). Di kesempatan itu, petani Pangian, mendeklarasikan Perjuangan Petani sejaligus mengadakan kegiatan Duka Pangan dengan tema 'Haruskah Petani Memakan Rumput?'

Kordinator Petani Korban Proyek Irigasi Batang Sinamar, Almusteqi mengatakan, sejak proyek irigasi itu melintasi nagari mereka pada 2015 silam, sumber air sawah (irigasi) tertimbun tanah galian proyek. Akibatnya, puluhan hektar sawah jadi semak belukar.

"Kami tidak bisa menanam padi lagi. Sudah masuk tahun ketiga, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas derita kami ini," terang Almusteqi.


Untuk itu, terangnya, didampingi para pemuda, PBHI dan Walhi Sumatera Barat, kami berkumpul di momen menyambut Hari Pangan Dunia untuk menyatakan akan berjuang menuntut keadilan. "Kami meminta pemerintah untuk menjawab pertanyaan, haruskah kami memakan rumput? Pemerintah berada dipihak petani atau akan membela pelaksana proyek yang telah mematikan usaha kami para petani," tegasnya jelang Hari Pangan Dunia yang jatuh pada 16 Oktober 2017.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pangian, Arfianto Dt Tan Kayo menyebut, masalah pangan telah jadi masalah krusial bagi masyarakat Pangian sejak beberapa tahun terakhir. Telah banyak upaya yang dilakukan masyarakat dan pemuda. Laporan secara lisan hingga melayangkan surat ke pemerintah dan pihak pelaksana proyek, telah sering dilakukan.

Namun, aspirasi masyarakat seakan dianggap angin lalu. Begitu juga dengan pelaksana proyek, setelah mengakibatkan rusaknya irigasi masyarakat, mereka seperti enggan bertanggungjawab. Sementara itu, masyarakat semakin kesulitan.

"Bagi masyarakat Pangian, bertani adalah sumber kehidupan atau mata pencarian yang utama. Kami sangat kecewa, proyek yang disebut-sebut untuk pengairan areal pertanian, justru memiskinkan dan menyulitkan petani," terang Arfianto.

Setelah tidak ada respon yang baik dari pemerintah dan pelaksana proyek, terang dia, akhirnya petani dan pemuda mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. "Untuk itu, kami meminta pendampingan dari PBHI dan Walhi Sumatera Barat," terangnya.

Ketua PBHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto menyampaikan, lembaganya bersama Walhi Sumbar hadir untuk membantu perjuangan hak-hak petani di Pangian. "Tim kami menemukan, kuat dugaan proyek irigasi Batang Sinamar yang melewati kawasan Bukit di Jorong Koto Gadang, Nagari Pangian tidak berpedoman dan/atau tidak sesuai dengan perencanaan teknis yang baik," terang dia.

Saat ini, terang Wengki, tanah bekas galian proyek tersebut menimbun irigasi Banda Sampik yang telah dipergunakan masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Kondisi ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat petani. Sawah petani dan kolam ikan jadi kering dan tidak dapat dimanfaatkan.

"Setidaknya pada tahap awal, kami telah mengidentifikasi ada sekitar 30 petani dari 8 suku yang terdampak langsung oleh Proyek Irigasi Batang Sinamar. Korban terdiri dari suku Melayu, Onai, Baju Bolang, Mandaihiling, Pangian Kociak, Pitopang, Chaniago dan Tapi Air," terang Wengki.

Pada sisi lain, kinerja pihak pengawas proyek juga patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin proyek irigasi berskala nasional, bisa menimbulkan kerusakan irigasi masyarakat lokal, dan kerusakan itu telah berlangsung sejak 2015 lalu dan hingga kini belum ada perbaikan.

"Perbuatan demikian dapat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam aspek pidana maupun perdata. Kami akan menelaah kasus ini secara mendalam, untuk menentukan langkah-langkah hukum yang tepat. Kami juga berharap, Pemerintah Daerah serius melihat dan menyelesaikan persoalan ini," tegas Wengki.

Pangan (padi-beras) merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan masyarakat untuk tidak terbelit masalah pangan.

Selain itu, Khalid Khalilullah dari Walhi Sumatera Barat menyebut, untuk membantu perjuangan petani Pangian, Walhi Sumbar telah menyiapkan tim khusus dan pada hari ini Walhi memberikan pendidikan hukum kritis bersama PBHI Sumatera Barat.

"Pendidikan menjadi penting, agar masyarakat memahami hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Kesadaran akan hak dan semangat perjuangan petani melawan kejahatan korporasi menjadi kado terindah sekaligus tugas bagi Walhi yang berulang tahun ke-37 (15 oktober 1980-15 oktober 2017) dan Ulang Tahun Walhi Sumbar yang ke 16 (16 Oktober 1996-16 Oktober 2017).

"Walhi akan terus bersama Petani berjuang menyelesaikan masalah pangan di Nagari Pangian, selama ini pemerintah telah lalai merespon kasus yang telah berdampak serius bagi petani yang telah berjuang sejak tahun 2015 lalu. Semoga Pemerintah menyadari dan segera mengambil langkah-langkah cepat demi selesainya persoalan tersebut," harap Khalid. (rls/vri)

Komentar