MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2017-12-16 18:53 WIB

Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES

<p>Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menghadiri peluncuran Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu melalui Gerakan Nagari Elok...

11 OPD Ditugaskan Bupati Padangpariaman Berantas BABS

AI Mangindo Kayo | Selasa, 24-10-2017 | 20:53 WIB | 258 klik | Kab. Padang Pariaman
<p>11 OPD Ditugaskan Bupati Padangpariaman Berantas BABS<p>

Kesehatan Setdakab Padangpariaman, mengumpulkan petugas Puskesmas, Sanitarian dan Bidan Desa, Senin (23/10/2017), menyosialisasikan soal BABS. (humas)

VALORAnews - Dinas Kesehatan Setdakab Padangpariaman, mengumpulkan petugas Puskesmas, Sanitarian dan Bidan Desa, Senin (23/10/2017), untuk melakukan verifikasi korong yang warganya masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan yang Sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan akses universal 2019.

Bupati Padangpariaman sendiri, telah menerbitkan Instruksi Bupati No 1 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu mewujudkan lima pilar utama STBM yakni Stop Buang Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga. Selanjutnya, pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

"Instruksi ini diterbitkan untuk menangkal masyarakat terhindar dari penyakit menular berbasis lingkungan seperti diare dan kekurangan gizi hingga menyebabkan stunting dan kematian bayi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Padangpariaman, Aspinuddin.


Dikatakan, hingga tahun 2019 nanti, yang mesti diwujudkan total adalah pilar pertama yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan. Akhir 2017 ini menargetkan, ada 100 korong yang mendeklarasikan diri sebagai Korong yang SBS.

"Tahun ini kita menargetkan 100 korong ODF, untuk itu Dinas Kesehatan beserta jajarannya melakukan verifikasi korong yang sudah tidak buang besar sembarangan lagi," ungkap Aspinuddin.

Dikatakan, persoalan BABS adalah persoalan perilaku. Melarang orang untuk berhenti BABS bukanlah persoalan mudah. Namun, Pemerintah tetap mesti menargetkan masyarakatnya stop BABS. Saat ini Kabupaten Padangpariaman akan menargetkan 100 korong bebas BABS dan akan dideklarasikan diakhir 2017.

"Saat ini Dinkes menugaskan dua hingga tiga bidan desa setiap nagari untuk melakukan verifikasi dan pemicuan kerumah-rumah yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan," terangnya.

"Target ini penting, dengan adanya target kita jelas mau melakukan apa," tambah dia di hadapan para petugas Puskesmas, bidan dan sanitarian.

Mestipun sudah optimistis dengan target, Dinkes menyadari untuk perkara BABS membutuhkan komitmen multipihak. Persoalan perilaku BABS tidak bisa hanya ditangulangi melalui Dinas Kesehatan saja.

Menurut dia, sebenarnya Dinkes perannya lebih besar kepada pemicuan. Peran OPD dan Lapisan masyarakat yang lain, sangat menentukan dalam mencapai kabupaten yang bebas BABS. Untuk itu harapnya, semua pihak hapuskan pikiran bahwa persoalan BABS adalah tanggungjawab Dinkes menjadi pikiran BABS adalah tanggungjawab bersama.

Data yang dihimpun, Padangpariaman memiliki rapor yang belum menggembirakan soal sanitasi dalam data yang ada belum ada nagari yang ODF. Padangpariaman masih memiliki Akses Sanitasi Layak 59,61%, Open Defecation Fee/BABS (OD) sebesar 40,39%. "Saat ini, masih ada 20.690 KK yang masih melakukan BABS," terangnya.

Instruksi bupati tentang Sanitasi Total berbasis masyarakat, ada 11 OPD yang ditugaskan di antaranya Dinkes, DPMD, Dinas PUPR, Disdikbud, Diskominfo, Dinas LHPKP&PP, Dinsos, Bappelitbangda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PolPP, Kemenag, dan Tim Penggerak PKK.

Ditingkat kecamatan ada Camat, Puskesmas, Tim Penggerak PKK se Kecamatan. Dan ditingkat Nagari adalah Walinagari, Wali Korong, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Zainal Abadi, dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yang saat ini focus terhadap isu sanitasi mengatakan, untuk mewujudkan stop BABS, harus memiliki regulasi yang mempercepat Stop BABS.

"Padangpariaman sudah memiliki ini dalam bentuk Instruksi Pelaksanaan STBM. Instruksi ini juga memberikan tanggung jawab kepada beberapa OPD terkait tinggal lagi komitmen OPD terkait untuk melaksanakannya," terang dia.

Kedua, butuh kelembagaan apakah forum atau Pokja. Kelembagaan ini penting untuk melakukan monev, advokasi, dan sinkronisasi. Kemudian, butuh pembiayaan untuk operasional, pemicuan dan lainnya. Yang perlu dimaksimalkan juga adalah pembiayaan melalui kemitraan dengan private sektor, perbankan, hingga dana dana nagari misalnya membuat skema kredit jamban. Bisa juga mendorong pembiayaan dari masyarakat seperti arisan jamban. (rls)

Komentar

Berita Kab. Padang Pariaman