MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-06-21 12:05 WIB

Ingin Birokrasi yang Melayani, Yosrizal: Emzalmi-Desri Orangnya

<p>Ingin Birokrasi yang Melayani, Yosrizal: Emzalmi-Desri Orangnya<p>

VALORAnews - Calon Walikota Padang nomor urut 1, Emzalmi, diyakini Wakil Ketua DPD Partai Golkar Padang, Yosrizal Efendi, mampu mewujudkan tatakelola...

Emzalmi Desri
Mahyeldi Hendri

Nagari Antusias, SMA Cuek

126 Badan Publik Ikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 2017

AI Mangindo Kayo | Rabu, 25-10-2017 | 20:59 WIB | 288 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>126 Badan Publik Ikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 2017<p>

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal (kanan) tengah menyaksikan tim entri dan unduh website badan publik dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik 2017, dua hari lalu. (ppid-kisb)

VALORAnews - Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017 yang menjadi program kerja Komisi Informasi Sumbar terkait kewenangan evaluasi keterbukaan informasi di badan publik, saat ini mulai masuk penilaian kuisioner dan website.

"Kita berpacu dengan waktu, karena anugerah badan publik dirancang awal Desember di Istano Basa Pagaruyung, Tanahdatar," ujar Ketua Panitia Pemeringkatan Badan Publik 2017, Sondri Dt Kayo, Rabu (25/10/2017) di kantor KI Sumbar, Jalan Sawo Purus V, Padang Barat.

Sementara, tim entri data yang juga staf KI Sumbar, Agusliwardi mengatakan, beragam pola pengisian kuisioner. "Padahal panduan sudah kita berikan tapi tetap saja pengisiannya beragam. Ini kadang memakan waktu untuk meng-entri-nya ke sistem penilaian," ujar Agus didampingi Tiwi Utami.


Pada pemeringkatan keterbukan informasi publik di badan publik tahun 2017 terdapat delapan kategori badan publik.

"Tahun 2016 lalu tujuh kategori, tahun ini delapan. Satu kategori adalah badan publik SMA sederajat, tapi sampai tahap penilaian justru yang antusias mengikuti penilaian keterbukaan adalah badan publik nagari. Ini cukup surprise," ujar Sondri.

Dari data di panitia, ada 29 nagari. "Nagari terbanyak mengikuti dari Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan juga ingin berpacu menjadi nagari tertransparan yakni empat nagari," ungkap Tiwi.

Sementara itu, untuk SMA sederajat memang masih minim hanya 11 sekolah mengikuti, itu pun tidak satu pun SMA yang mengikuti. "Yang mengembalikan kuisioner hanya MAN dan SMK saja," ujar Tiwi.

Sedangkan untuk kota dan kabupaten yang ikut 15 daerah. Menurut Agusli, ke-15 daerah itu bersaing untuk menjadi kota atau kabupaten terbaik dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2018.

"Kota dan kabupaten yang tidak mengembalikan kuisioner, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman dan Pasaman Barat," ujar Agusli.

Sementara, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mengembalikan 28 OPD dari 50 OPD di Pemprov Sumbar.

"Hanya tiga biro yang mengembalikan yakni Hukum, Pemerintahan dan Organisasi. Sedangkan Dinas yang tidak mengembalikan Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Dinas ESDM serta Dinas Kelautan," beber Agusli.

Sedangkan kategori badan publik Parpol yang dua kali pemeringkatan keterbukaan informasi publik minim, menurut Agusli, pada 2017 terjadi peningkatan dalam pengembalian kuisioner.

"10 Parpol mengikuti. Dari sepuluh itu, dua Parpol merupakan baru yakni Perindo dan PSI," ujar Agusli.

KI Sumbar dalam dua hari kedepan, kata Sondri, sudah bisa menyelesaikan penilaian kuisioner dan website atau media lain dari badan publik yang ikut penilaian pemeringkatan.

"Total badan publik yang mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun ini mencapai 126 badan publik," ujar Sondri.

"Minggu depan, untuk badan publik masuk nominator akan dilakukan penilaian visitasi yakni uji faktual langsung ke badan publik bersangkutan. Kedatangan tim, tidak ada pemberitahuan, supaya tidak ada rekayasa dalam nilai visitasi ini," ujar Sondri. (rls/vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Alex Indra Lukman mengucapkan selamat hari raya idul fitri

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat

PILKADA KOTA PADANG 2018