MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-11-22 22:40 WIB

Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

<p>Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<p>

VALORAnews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, membentuk Perlindungan...

Bapemperda DPRD Palembang Telisik Perda Tambahan Penghasilan DPRD Padang

AI Mangindo Kayo | Rabu, 25-10-2017 | 22:17 WIB | 196 klik | Nasional
<p>Bapemperda DPRD Palembang Telisik Perda Tambahan Penghasilan DPRD Padang<p>

Anggota Bapem Perda DPRD Palembang, Sumsel, Rabu (25/10/2017) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Padang terkait tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 serta penyusunan Prolegda 2018 serta masalah lainnya. (humas)

VALORAnews -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, telisik penerapan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPRD Kota Padang.

"Revisi Tata Tertib DPRD Padang yang akan mengakomodir Perwako tentang turunan PP No 18 Tahun 2017 telah selesai dibahas dan tengah proses administrasi di Biro Hukum Setdaprov Sumatera Barat," ungkap Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Padang, Yuska Libra Fortunan saat menerima Kunjugan Kerja (Kunker) Bapemperda DPRD Palembang, Rabu (25/10/2017).

Kunjungan ini dipimpin Ketua Bapemperda, Misoba dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain menggali informasi terkait PP 18/2017, rombongan juga menelisik rancangan program legislasi daerah (Prolegda) untuk tahun anggaran 2018.


"Prolegda yang dibutuhkan di tahun anggaran 2018 nanti, apakah disiapkan anggaran melalui OPD terkait," tanya Mulyadi, salah seorang anggota Bapemperda DPRD Palembang dalam sesi tanya jawab.

Anggota lain bernama Fauzi menanyakan Perda tentang Budaya dan Tanggap Bencana. "Apakah perda melalui OPD sudah diparipurnakan," tanya dia.

"Pembahasan rancangan perda ada diatur limit waktunya oleh Badan Musyawarah (Bamus). Untuk pembahasan Pansus, apakah ada penambahan waktu untuk konsultasi ke pemerintahan pusat," tanya Fauzi.

Atas pertanyaan itu, Yopi Krislopa dari Bagian Hukum Setdako Padang mengungkapkan, Pemko Padang membentuk tim teknis dari Kanwil Kemenkumham untuk membahas ranangan Prolegda. Tim ini bertugas menyusun naskah akademis dan dianggarkan sebesar Rp50 juta per itemnya.

"Kalau revisi Perda tidak perlu naskah akademis, cukup dengan penjelasan saja," ungkap Yopi.

Di kesemaptan itu, Yopi mengungkapkan, Padang sedang menyusun Ranperda inisiatif tentang Cagar Budaya. "Kalau soal Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup sudah ada perdanya. Ada perda yang menarik yang kita punya yakni tentang Perda Minuman Beralkohol," ungkap Yopi.

Terkait penambahan waktu pembahasan Ranperda, Yuska Libra Fortunan mengatakan, konsekuwensi dengan adanya penambahan waktu, maka pembahasan pada sore atau malam. "Pansus ada sampai 3 kali dilakukan penambahan waktu untuk konsultasi sesuai substansi lalu diparipurnakan guna pengambilan keputusan seperti Perda RTRW. Semua itu juga mengikuti anggaran yang tersedia," ungkap Yuska Libra Fortunan.

Sementara, anggota Bapemperda DPRD Palembang, Nurhalia, sempat menanyakan penutupan kantor Go-Jek. Hal ini dijawab Yopi dengan mengataka, "Mengacu peraturan Menhub, Go-Jek dan sejenis sudah legal. Padang akan menyiapkan beberapa peraturan terhadap transportasi berbasis daring (online) ini."

Ditegaskan Yopi, Pemko Padang bertindak sesuai Permendagri dalam membahas Ranperda. Namun, dia menyarankan, sebaiknya ada kajian naskah akademis atas setiap ranperda yang diusulkan untuk dibahas. "Kalau revisi perda cukup dengan penjelasan saja. Jika ada amanat peraturan lebih tinggi, maka disesuaikan dengan kesediaan anggaran," ujar Yopi. (rls/kyo)

Komentar