MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2017-12-16 18:53 WIB

Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES

<p>Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menghadiri peluncuran Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu melalui Gerakan Nagari Elok...

Modal Inti Tak Sampai 6 M, Irfendi: BPR Sebaiknya Digabung

AI Mangindo Kayo | Minggu, 29-10-2017 | 14:17 WIB | 165 klik | Kab. Lima Puluh Kota
<p>Modal Inti Tak Sampai 6 M, Irfendi: BPR Sebaiknya Digabung<p>

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi rapat koordinasi dengan para pimpinan BPR di daerah itu, di ruang kerja bupati, baru-baru ini. (humas)

VALORAnews - Bupati Limapuluh Kota, H Irfendi Arbi mengingatkan pengurus seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah itu, segera memenuhi persyaratan permodalan inti minimumnya. Bagi BPR yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, Irfendi menganjurkan segera mencari solusi terbaik, salah satunya dengan melakukan merger atau penggabungan.

"Sesuai persyaratan pendirian, setiap BPR di daerah ini harus memiliki modal minimal Rp6 miliar. Jika tidak, ke depan lembaga keuangan itu tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan bidang perbankan," ujar Irfendi di hadapan para pimpinan BPR dalam rapat koordinasi di ruang kerja bupati, baru-baru ini.

Agar tidak terlikuidasi, Irfendi menyarankan BPR yang mempunyai modal kecil dari Rp6 miliar, segera mencari solusi terbaik yang salah satunya melakukan penggabungan dengan BPR lain hingga mencapai persyaratan minimal permodalan inti. Kalau BPR yang tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan berlaku, bukan menutup kemungkinan bagi Pemkab Limapuluh Kota untuk menarik kembali modalnya dari BPR bersangkutan.


"Kita tentu tidak mau BPR yang ada di daerah ini terkena likuidasi seperti yang mendera salah satu BPR di salah satu kecamatan beberapa waktu lalu. Bila BPR-nya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan terancam dilikuidasi, tentunya Pemkab Limapuluh Kota akan menarik modalnya dari BPR tersebut," ingat Irfendi.

Irfendi berharap, rapat koordinasi para pimpinan sejumlah BPR dengan pihak Pemkab ini menelorkan solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat banyak. Diakuinya, sebagian BPR di daerah ini sudah memenuhi persyaratan modal minimal, namun sebagian lainnya masih di bawah persyaratan.

"Tujuan kita berdiskusi dalam forum ini adalah untuk mencari jalan terbaik. Jangan sampai perbankan itu colaps dan merugikan pihak bank dan masyarakat seperti terjadi di daerah lain," tutur Irfendi.

Dikatakan, ia optimistis, BPR tersebut mampu keluar dari persoalan dan terhindari dari sanksi. Sebab, para pimpinan dan komisaris BPR itu umumnya orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang perbankan.

"Saya yakin akan ada langkah-langkah agar BPR itu selamat dari ancaman likuidasi. Terkait dengan persoalan ini, kita berharap adanya pembinaan dari Bank Nagari," papar Irfendi.

Rapat itu ikut dihadiri sejumlah kepala OPD, pimpinan BPR Padang Kuniang Situjuah, BPR Tambun Ijuk, BPR Suliki Gunung Mas, BPR Harau dan BPR Taeh Baruah. (rls/kyo)

Komentar

Berita Bisnis

Berita Kab. Lima Puluh Kota