MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-11-22 22:40 WIB

Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

<p>Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<p>

VALORAnews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, membentuk Perlindungan...

Optimalisasi Dana Desa, Jokowi: Kurangi Hal yang Bersifat Administratif

AI Mangindo Kayo | Jumat, 03-11-2017 | 23:45 WIB | 102 klik | Nasional
<p>Optimalisasi Dana Desa, Jokowi: Kurangi Hal yang Bersifat Administratif<p>

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang digelar di kantor presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Jumat (3/11/2017). Salah satu poin pembahasan yakni pemanfaatan dana desa secara optimal. (biro pers istana)

VALORAnews - Presiden RI, Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya, untuk menjalankan program dana desa secara swakelola. Salah satunya melalui program padat karya (cash for work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik tanah air yang bersifat jangka pendek.

Dalam rapat terbatas yang digelar di kantor presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Jumat (3/11/2017), Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya, untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung jalannya program tersebut.

"Saya minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa, dikonsolidasikan lagi. Baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar dia.


Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta, pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

"Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan dan sebagainya. Juga perlu pelatihan dan pendampingan, agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.

Tak lupa, presiden berpesan, agar jajarannya segera mengurangi hal-hal yang bersifat administratif sehingga program dana desa maupun padat karya berjalan lebih optimal.

"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ," tegas presiden.

Meski demikian, fungsi pengawasan tidak lepas dari perhatian presiden. Ia meminta agar daerah diberikan pengetahuan dan pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, pedoman pelaksanaan, maupun petunjuk teknis yang jelas dan sederhana guna menjaga kualitas program dana desa.

"Tapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari badan pengawasan yang lain tetap diperkuat," tegas Presiden Joko Widodo.

Terakhir, Presiden pun berharap pemanfaatan dana desa secara swakelola dapat membantu upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

"Dana yang mengalir semakin besar ke daerah/desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan," nilai presiden. (rls)

Komentar