MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-11-22 22:40 WIB

Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

<p>Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<p>

VALORAnews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, membentuk Perlindungan...

KPU Padang Wacanakan Penataan Ulang Dapil, Candra: Angka BPPd Berubah

AI Mangindo Kayo | Senin, 13-11-2017 | 13:10 WIB | 76 klik | Kota Padang
<p>KPU Padang Wacanakan Penataan Ulang Dapil, Candra: Angka BPPd Berubah<p>

Ketua KPU Padang, M Sawati (tengah) memberikan kata sambutan pada rapat kerja dalam rangka penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Padang serta simulasi penghitungan kursi anggota DPRD pada pemilihan serentak 2019, Ahad (12/11/2017). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Ketua Divisi Teknis KPU Padang, Candra Eka Putra mengatakan, ada tujuh prinsip utama dalam penataan daerah pemilihan (Dapil) yakni kesataraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah dan kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

"Salah satu faktor penyebab dilakukannya penataan ulang Dapil untuk pemilu 2019 nanti, karena terjadinya perubahan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) per kecamatan di Kota Padang," ungkap Candra dalam rapat kerja dalam rangka penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Padang serta simulasi penghitungan kursi anggota DPRD pada pemilihan serentak 2019, Minggu (12/11/2017).

Untuk pemilu 2019, terang Candra, KPU Padang telah merancang sejumlah varian penataan Dapil. Ada tiga opsi yang telah dirumuskan. Mulai dari Dapil masih seperti pemilu 2014 (lima Dapil) hingga merombak komposisi kecamatan dalam satu Dapil dan menambah jumlah Dapil, dengan tetap memerhatikan tujuh prinsip penataan dapil tersebut.


"Ini semua masih tawaran varian Dapil dari KPU. Jangan cemas dulu dengan persoalan elektabilitas. Karena, usulan ini nantinya akan kita bahas lebih tajam lanjut dalam sebuah pertemuan khusus nantinya jelang tahapan penetapan Dapil pemilu 2019, Februari 2017 nanti," ungkap

Dijelaskan Candra, untuk pemilu 2019 nanti, DPRD Padang masih 45 kursi karena jumlah penduduknya masih direntang 500 ribu sampai 1 juta orang. Sementara, Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan Mendagri per Juli 2017 sebanyak 883.767 orang.

"Dengan data ini, kita bisa menentukan Angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk berdasarkan DAK2 dengan alokasi kursi. Sehingga, menghasilkan angka 19.639 (pembulatan ke bawah-red)," ungkap Candra dalam pemaparan yang dipandu Mahyudin (Ketua Divisi Keuangan KPU Padang).

Rapat kerja ini dihadiri perwakilan partai politik di tingkat Kota Padang, unsur LKAAM, MUI, Pemko Padang, Panwaslu Padang dan pihak terkait lainnya. Usulan dalam rapat kerja ini, nantinya akan dibawa ke rapat koordinasi nasional dengan KPU RI di Palembang, 14-15 November 2017.

Kesetaraan suara ini terkait dengan prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lainnya. Kemudian, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional berkaitan dengan prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan Dapil (6-12 kursi). UU 7 Tahun 2017 menetapkan, alokasi kursi per Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Azas proporsional berkaitan dengan prinsip yang memerhatikan keseimbangan alokasi kursi antar Dapil. Integritas wilayah adalah prinsip yang memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah dengan memerhatikan kondisi geografis dan saran penghubung.

Azas coterminus adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil provinsi), kohesivitas menjelaskan prinsip yang memerhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Terakhir, kesinambungan berkaitan dengan penataan Dapil yang memerhatikan komposisi Dapil pada pemilu sebelumnya.

Ditambahkan Mahyudin, pedoman dalam penataan dapil pemilu 2019 ini nantinya, adalah DAK Kota Padang per Desember 2017 ini. Pembahasan saat ini, terang Mahyudin, mengacu pada DAK2 yang disampikan Mendagri ke KPU RI per Juli 2017.

Dalam sesi tanya jawab, utusan Partai Bulan Bintang, Zulkifli Azis menegaskan, sepanjang KPU menyusun penatan Dapil sesuai dengan peraturan, dirinya menganggap tak ada persoalan. "Penataan Dapil ini hanya bermasalah bagi caleg. Perlu saya tegaskan, kita bukan tengah memilih pengurus kerapatan adat. Kita memilih keterwakilan masyarakat dalam pemilu. Jadi, persoalan kohesivitas jadi tak relevan di kontestasi pemilu," tegasnya.

Sementara, Abduh, perwakilan dari PKS berharap, pendataan pemilih harusnya bisa mengakomodir mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Padang. "Ada ratusan ribu mahasiswa yang berdomisili di Kota Padang. Rata-rata, mereka akan menetap di Kota Padang selama 4 sampai 5 tahun. Sesuai dengan UU Kependudukan, seharusnya mereka telah tercatat sebagai penduduk Kota Padang," terang Abduh.

Perwakilan PKB, Syafrizal Koto merasa khawatir dengan varian usulan penataan Dapil yang disampaikan KPU. Terutama, alokasi per Dapil yang lebih kecil dari 8 kursi. "Kita tahu diri juga sebagai partai yang tidak berada di daerah basis. Kalau alokasi kursi per Dapil kecil, tentu peluang keterpilihan caleg kami jadi lebih kecil," terangnya. (rls/kyo)

Komentar