MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2017-11-22 22:40 WIB

Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

<p>Padang Bentuk Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat<p>

VALORAnews - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, membentuk Perlindungan...

2 Persen Data Penduduk belum Valid

Penduduk Padang Telah 1 Juta Lebih, Politisi Gregetan

AI Mangindo Kayo | Senin, 13-11-2017 | 18:08 WIB | 123 klik | Kota Padang
<p>Penduduk Padang Telah 1 Juta Lebih, Politisi Gregetan<p>

Sekretaris KPU Padang, Luky Dharma Yuli Putra bersama Sutrisno (Kasubag Teknis dan Hupmas) memimpin sesi diskusi pada Raker dalam rangka penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Padang serta simulasi penghitungan kursi anggota DPRD pada pemilihan serentak 2019, Ahad (12/11/2017). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang per 24 Juni 2017 mencatat, penduduk Kota Padang telah mencapai angka 1,022 juta jiwa. Namun, data kependudukan yang telah bersifat tunggal, baru berada pada angka 883.196 jiwa. Dari 1 juta lebih penduduk itu, 98 persen di antaranya telah dilakukan perekaman data secara elektronik.

"Pasal 7 UU 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menegaskan, data yang boleh dipublish ke publik adalah yang telah terkonsolidasi. Yaitu, data yang sudah ditunggalkan per Juli 2017, sebanyak 883.196 jiwa. Jadi, penduduk Padang yang lebih dari 1 juta jiwa ini belum bisa digunakan untuk kepentingan apapun," terang Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Padang, Maiyulnita, Ahad (12/11/2017).

Hal itu disampaikan Maiyulnita, menanggapi pertanyaan peserta rapat kerja (Raker) dalam rangka penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Padang serta simulasi penghitungan kursi anggota DPRD pada pemilihan serentak 2019, yang digelar KPU Padang. Raker ini berlangsung satu hari dengan menghadirkan anggota DPRD Padang, utusan partai politik, LKAAM Padang, MUI Padang serta stake holder terkait lainnya.


Pertanyaan mengelitik soal kependudukan itu disampaikan utusan Partai Gerindra Padang, Mastilizal Ye. Menurutnya, telah lebih dari 28 tahun, pertambahan penduduk Kota Padang tak kunjung signifikan. Indikasinya, alokasi kursi DPRD Padang tak kunjung bertambah, bertahan di angka 45.

Manjawab tanya itu, Maiyulnita menerangkan, tak terjadinya lonjakan jumlah penduduk ini disebabkan faktor gempa 2009. Kemudian isu gempa diserta tsunami yang akan melanda Padang. Hal ini mengakibatkan banyaknya penduduk bermigrasi ke daerah yang dianggap aman. Selain itu, migrasi penduduk Padang relatif sama antara yang pergi dan yang datang setiap tahunnya.

Perlu Dukungan DPRD

Maiyulnita mengatakan, data penduduk di Kota Padang yang belum valid itu, jumlahnya sekitar 128 ribu lebih. Penyebab belum valid, terangnya, saat melakukan perekaman data kependudukan, ternyata belum memiliki akta kelahiran. Kemudian, belum melakukan perekaman data elektronik sama sekali.

"Jumlah penduduk yang belum terekam datanya secara elektronik dari dua kategori ini, berada pada angka 2 persen dari data yang ada pada database kita," terang Maiyulnita.

Kemudian, ada 140 ribu mahasiswa yang bermukim di Padang dalam rentang waktu 4 sampai 5 tahun. Sesuai UU Kependudukan, jika sudah 1 tahun berdomisili di satu daerah, maka wajib didaftarkan sebagai penduduk di daerah tersebut.

"Permendagri No 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen telah memberi ruang bagi mahasiswa ini didaftarkan sebagai penduduk non permanen. Saat ini Pemko Padang tengah mengajukan Revisi Perda 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke DPRD agar penduduk Padang bisa dikelola dengan baik," terangnya.

"Ada 128 ribu penduduk belum valid. Kemudian, 140 ribu mahasiswa. Jumlah keduanya menjadi sekitar 260 ribu lebih. Jika pendataan ini tuntas, tentu penduduk Padang akan jadi lebih satu juta orang," tambah Maiyulnita.

Untuk terwujudnya pengelolaan penduduk Padang secara lebih baik, Maiyulnita berharap, dukungan anggaran dari DPRD Padang. "Kalau dananya tersedia memadai di APBD Padang 2018 nanti, tentu kita akan menyelesaikan data penduduk yang belum valid itu serta mengejar penduduk wajib KTP lainnya," terangnya.

Mendapat sindiran halus, anggota DPRD Padang, Wismar Panjaitan langsung mengacungkan tangan dalam forum itu. "Saat ini kita di dewan tengah melakukan pembahasan APBD Padang 2018. Kalau ada diajukan, tentu akan kita dukung penuh. Yang terpenting itu sebenarnya bagi kami anggota dewan ini, perintah ketua partai. Kalau sudah diperintahkan, kami tentu akan melaksanakannya," terang Wismar sembari melirik Ketua Partai Demokrat Padang, Januardi Sumka yang juga hadir dalam raker itu.

Pernyataan Wismar ini langsung diiyakan Januardi Sumka. "Partai Demokrat siap mendukung pendataan penduduk ini. Kita akan perintahkan anggota fraksi kita untuk mengawal ini. Kalau tidak bisa untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Padang, tentu wajib dilakukan untuk pemilu serentak 2019 nanti sehingga penduduk Padang berada di angka 1 juta dan anggota dewannya jadi 50 orang," terang Januardi Sumka. (kyo)

Komentar