MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2017-12-17 17:15 WIB

Kemendagri Diminta Seragamkan Lembaga Teknis Daerah Kesbangpol

<p>Kemendagri Diminta Seragamkan Lembaga Teknis Daerah Kesbangpol<p>

VALORAnews - Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Sumatera Barat berakhir, Sabtu (16/12/2017). Dalam rapat koordinasi selama...

Inflasi Jawa dan Sumatera Dipengaruhi Harga Beras dan Cabai

AI Mangindo Kayo | Selasa, 21-11-2017 | 20:39 WIB | 82 klik | Nasional

VALORAnews - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menilai, inflasi jadi penyakit ekonomi apabila tidak dijaga pada level yang rendah dan stabil.

"Pada era Presiden Soekarno langkah penanganannya adalah sanering, penurunan nilai mata uang, pembekuan, devaluasi," kata Iskandar, ketika menjadi pemateri dihadapan 580 wartawan yang mengikuti Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia, di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dikatakan, pada era Presiden Soekarno, inflasi pernah mencapai angka 635 persen pada 1966. Inflasi itu diakibatkan tingginya kebutuhan untuk pembiayaan politik sehingga berdampak pada defisit APBN 1965.


Pada zaman Presiden Soeharto, pada mulanya terjadi krisis moneter yang merambat menjadi krisis multidimensi inflasi naik hingga 77,63 persen pada 1998. Langkah penanganan pada era Presiden Soeharto, adalah meningkatkan suku bunga SBI, mengucurkan BLBI, mengubah sistem nilai tukar, menunda belanja pemerintah, penutupan 16 bank yang sakit dan program pemulihan kepercayaan masyarkat

Perkembangan inflasi nasional saat ini, sambung Iskandar, secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi pada Oktober 2016 mencapai 0,01 persen jika dibandingkan pada bulan sebelumnya (mom) dan 3,58 persen jika dibanding pada 2016 (yoy). Hingga Oktober 2017, inflasi mencapai 2,67 (ytd)

"Inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordianasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga ketersedianan pasokan dan stok," ucap Iskandar.

Dikatakan Iskandar, perkembangan inflasi regional yang rendah terjadi di sejumlah daerah terutama Sumatera dan Jawa. Secara agregat, katanya, inflasi di kedua wilayah tersebut masing-masing tercatat sebesar 0,23 persen dan 0,02 persen.

"Inflasi di Sumatera dan Jawa disebabkan oleh peningkatan harga cabai merah dan beras. Sementara di Kawasan Timur Indonesia secara agregat mencatatkan deflasi 0,30 persen," jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan inflasi menurunkan daya beli masyarkat dan kesenjangan pendapatan melebar.

"Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif, keinginan menabung serta menyebabkan pelaku ekonomi lebih terdorong untuk melakukan investasi jangka pendek," imbuhnya.

Inflasi tinggi, terngnya, menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan berkurangnya daya saing produk nasional.

"Kenaikan harga juga berdampak kepada kemiskinan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,19 persen. Apabila beras naik sebesar 10 persen maka orang miskin akan bertambah 1,2 juta orang," beber Iskandar.

Sementara, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Yoga Affandi mengatakan, sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yakni inflasi dan nilai tukar.

Undang-undang tersebut adalah UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaiman telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2004 dan UU No 6 Tahun 2009.

Disampaikan Yoga, pentingnya pengendalian inflasi karena untuk menjaga kestabilan harga, sehingga daya beli masyarakat tumbuh, dan akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang muaranya kesejahteraan masyarakat.

"Kestabilan nilai ruliah terhadp barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain," tambahnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, upaya-upaya yang harus penting dilakukan untuk menstabilkan laju inflasi adalah pasokan tetap terjaga, memonitor pergerakkan harga, kemudian menjamin distribusi komoditas pokok lancar.

"Memonitor pergerakan harga tujuannya saat terjadi kenaikan bisa langsung disikapi dengan menambah pasokan. Sedangkab distribusi komoditas pokok yang lancar untuk mengantisipasi jika terjadi kelangkaan pangan di pasaran," kata Ganjar, saat menjadi salah seorang pemateri.

Ganjar menjelaskan, di provinsinya, telah diterapkan sistem aplikasi SiHaTi yang berbasis android untuk memantau pergerakan harga komoditas. Aplikasi SihaTi bisa dikontrol langsung.

"Artinya, saat terjadi kenaikan harga di suatu tempat, bisa langsung dilaporkan dan dipantau melalui aplikasi, untuk kemudian diambil tindakan cepat," jelas Ganjar.

Lana Soelistyoningnsih, Pengamat Ekonomi Samuel Sekuritas, menambahkan, siklus ekonomi jangka pendek selalu mengandung tiga indikator utama. Pada siklus melambat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat inflasi menurun dan tingkat pengangguran meningkat.

"Inflasi mempengaruhi daya beli, dan daya beli sebagai proxy kesejahteraan. Daya beli didefinisikan sebagai jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang nominal tertentu," kata Lana. (vri)

Komentar