MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2017-12-17 17:15 WIB

Kemendagri Diminta Seragamkan Lembaga Teknis Daerah Kesbangpol

<p>Kemendagri Diminta Seragamkan Lembaga Teknis Daerah Kesbangpol<p>

VALORAnews - Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Sumatera Barat berakhir, Sabtu (16/12/2017). Dalam rapat koordinasi selama...

Aneka Aspirasi Disampaikan Warga

45 Anggota DRPD Padang Ambil Kegiatan Reses III

AI Mangindo Kayo | Selasa, 28-11-2017 | 12:00 WIB | 80 klik | Kota Padang
<p>45 Anggota DRPD Padang Ambil Kegiatan Reses III<p>

Anggota DPRD Padang, Osman Ayub berdialog dengan konstituennya saat mengisi masa reses III tahun anggaran 2017, Jumat (24/11/2107). Pada masa sidang ketiga ini, ke-45 anggota DPRD Padang mengisi masa reses ini. (istimewa)

VALORAnews - Berbagai persoalan dikeluhkan masyarakat pada 45 anggota DPRD Padang yang mengisi masa reses (istirahat sidang) III tahun anggaran 2017. Mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, banjir, Narkoba, penataan pedagang di kawasan objek wisata dan lainnya.

Hal itu terungkap saat reses anggota DPRD Padang dari daerah pemilihan Padang V yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo, Osman Ayub, Faisal Nasir dan Maidestal Hari Mahesa.

"Anak saya ada empat orang yang masih berusia sekolah. Dengan ekonomi yang pas-pasan, sulit bagi saya untuk menyekolahkan anak. Sementara, bantuan pendidikan yang dijanjikan pemerintah, BSM, sangat sulit saya dapatkan," keluh Marni, warga Gurun Laweh dalam sesi dialog bersama anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Osman Ayub.


Marni juga mengungkapkan, yang memperoleh bantuan pendidikan BSM itu berasal dari keluarga kategori mampu. Bahkan dengan bangganya mengatakan, mendapatkan bantuan itu yang secara ekonomi bukan hak mereka. Artinya, pihak kelurahan meloloskan para keluarga mampu mendapatkan hak keluarga miskin.

"Tolong berikan datanya ke kantor Lurah Gurun Laweh Senin depan, kalau memang datanya valid," harap Lurah Gurun Laweh, Syahrial menanggapi informasi warga di kegiatan reses itu. Hal ini didukung Osman Ayub.

Di kesempatan itu, Osman Ayub menekankan, pungutan di sekolah sudah tidak dibolehkan lagi. Kecuali, orang tua murid bersepakat untuk memberikan sumbangan pada sekolah. "SD dan SMP yang jadi kewenangan Pemko Padang, tidak dibenarkan melakukan pungutan ke orang tua murid," tegas Osman, anggota DPRD Padang dua periode ini.

Di kesempatan itu, warga juga mengeluhkan pendistribusian bantuan beras bagi warga miskin dari Baznas Padang yang tak merata. Kemudian, jalan yang berubah jadi 'anak sungai' setiap kali hujan lebat mengguyur kota Padang.

Soal banjir ini, juga dikeluhkan warga RT 06 dan 07, RW I, Kelurahan Surau Gadang, kecamatan Nanggalo pada anggota DPRD Padang dari Fraksi PAN, Faisal Nasir. "Komplek kami ini dikelilingi salah satu hamparan sawah terluas di Kota Padang. Setiap kali hujan, air dari sawah merengsek masuk komplek perumahan hingga menjadikan jalan seperti anak sungai," ungkap Ketua RT 07, Husni Jamal ke Faisal Nasir saat sesi dialog.

"Usai air menyusut, persoalan baru datang. Sampah plastik berserakan dari sisa genangan air. Sudah malu pula saya terus mengajak warga gotong-royong membersihkan sampah kiriman ini," tambah Husni Jamal diamini Joni Irwandi (ketua RT 06). Dua RT ini berada pada Komplek Indah Pratama dan Permata Surau Gadang.

Menanggapi keluhan warga itu, Faisal Nasir yang merupakan putra kelahiran Surau Gadang, berjanji akan mengalokasikan sejumlah anggaran dari pokok pikirannya di 2019 nanti. "Untuk 2018, tak memungkinkan lagi karena ada mekanisme penyusuran anggaran yang telah selesai dilakukan. Ingatkan saya lagi di bulan Juni atau Juli 2018, agar bisa dialokasikan anggaran di tahun anggaran 2019," tukas Faisal.

Sedangkan Maidestal Hari Mahesa, anggota DPRD Padang dari Fraksi PPP, menampung aspirasi pedagang di kawasan tepi laut arah ke LP Muaro. Pedagang yang semula berjualan di pinggir pantai, sekarang telah disatukan ke Pujasera yang berlokasi di bekas kantor Dinas Pariwisata Padang di Jl Samudera.

"Kami seperti orang buangan. Kami disusun seperti sarden di Pujasera. Fasilitas juga tidak memadai seperti tidak ada sarana MCK, tempat shalat, fasilitas pendukung tak ada serta tata letak yang semrawut," ungkap salah seorang pedagang Pujasera, Awal, ke Maidestal Hari Mahesa.

"Kami disusun seperti ikan sarden pada kawasan Pujasera ini yang minim fasilitas dan minim pembeli," tambah Awal.

"Aspirasi ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi ke Badan Anggaran sehingga terakomodir dalam APBD 2018. Aspirasi yang disampaikan ini akan kami jadikan pandangan akhir Fraksi PPP pada Rapat Paripurna tentang APBD 2018 nanti," terang Maidestal.

Selain berdialog dengan pedagang, Maidestal juga meninjau sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Nanggalo yang melayani warga dari tiga kelurahan di kecamatan Nanggalo. "Fasilitas di Puskesmas Nanggalo ini masih terbatas termasuk 22 unit Posyandu yang ada di daerah itu," terang Maidestal.

"Kondisi ini akan saya sampaikan pada walikota dalam forum paripurna. Semoga pimpinan kota memperhatikan aspirasi warganya," harap anggota DPRD Padang tiga periode itu.

Nanggalo Tertinggi Kasus Narkoba

Kecamatan Nanggalo, tercatat sebagai daerah dengan kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) paling banyak di Kota Padang. Data itu ditemukan Osman Ayub saat berdialog dengan personel Polsek Nanggalo, akhir pekan kemarin.

"Saya mengimbau warga terutama ninik-mamak, untuk saling menjaga dan mengingatkan anak kemenakan, agar tidak terjerumus ke dalam masalah narkoba yang bisa mengancam kehidupan masa depan," ujar Osman Ayub.

Seluruh Dewan Ambil Reses

Sekretaris DPRD Padang, Syahrul mengungakapkan, 45 orang anggota dewan mengambil dana reses pada masa sidang III ini. Hal ini bertambah signifikan jika dibandingkan masa sidang II yang hanya diambil 26 orang anggota dewan.

"Untuk melakukan kegiatan reses tersebut, masing-masing anggota dewan dibekali dana reses sebesar Rp14 juta. Tidak ada perbedaan antara pimpinan dan anggota dewan," terang Syahrul didampingi Kabag Humas Ermanto.

Dikatakan Syahrul, total anggaran untuk reses masa sidang III ini, sebesar Rp600 juta lebih. Dalam setahun anggaran, disiapkan dana Rp1,8 miliar untuk reses anggota dewan ke daerah pemilihannya masing-masing.

Ditegaskan Syahrul, dalam pelaksanaan kegiatan reses ini, tidak ada anggaran transportasi bagi masyarakat yang datang pada kegiatan reses anggota dewan.

"Jumlah masyarakat yang ikut reses menimal 400 orang. Konsumsi mereka ditanggung, jika ada kelebihan anggaran maka harus dipulangkan ke kas daerah," tegasnya sembari menyebut, reses masa sidang ketiga 2017 ini dilakukan pada 19-21 November 2017. (adv)

Komentar