MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2018-10-20 19:04 WIB

Mahyeldi Temukan Aneka Pelanggaran Pasar Raya dan Pantai Padang

<p>Mahyeldi Temukan Aneka Pelanggaran Pasar Raya dan Pantai Padang<p>

VALORAnews - Terciptanya Padang sebagai kota yang aman, nyaman dan tertib, selalu ditekankan Walikota Padang, H Mahyeldi kepada setiap warga di...

Anggota DPRD Sumbar Dapil I Sorot Rendahnya Realisasi Kegiatan Provinsi di Kota Padang

AI Mangindo Kayo | Jumat, 08-12-2017 | 22:29 WIB | 334 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Anggota DPRD Sumbar Dapil I Sorot Rendahnya Realisasi Kegiatan Provinsi di Kota Padang<p>

Sekda Padang, Asnel didampingi Vidal Triza (Asisten II) menjelaskan sejumlah persoalan terkait rendahnya realisasi kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi di tahun anggaran 2017 ini. Penjelasan ini dalam kegiatan reses III anggota DPRD Sumbar yang dipimpin anggota DPRD dari Partai Golkar, Afrizal. (sat kari mudo/valoranews)

VALORAnews - Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar I (Kota Padang), menyayangkan lambannya realisasi kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran mereka di ibu kota provinsi Sumbar ini. Jumlahnya signifikan, sebesar Rp40 miliar dari APBD plus Rp20 miliar dari Pokir 10 anggota DPRD Sumbar dari Dapil 1.

"Masih banyak dana Pokir anggota DPRD Sumbar Dapil 1 yang belum direalisasikan, pada hal dananya sudah dicairkan melalui pemerintah provinsi ke Pemko Padang," jelas pimpinan rombongan 10 orang anggota DPRD Sumbar Dapil I, Afrizal, saat berdialog dengan jajaran Pemko Padang mengisi masa reses (istirahat sidang) III, Jumat ( (8/12/2017).

Hal senada dikatakan Hidayat. Dia juga menyanyangkan lambatnya realisasi dana Pokir yang telah disalurkan ke Pemko Padang. "Kita berharap, realisasi Pokir ini harus ada kepastiannya dan harus selesai di 2017 ini," tegas Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu.


Sementara, Anggota DPRD Sumbar dari PDI Perjuangan, Albert Hendra Lukman, lebih menyoroti permasalahan drainase yang buruk. Sehingga, setiap kali terjadi hujan deras berdurasi 2 jam atau lebih, pasti terjadi banjir atau munculnya danau buatan di sebagian besar kawasan kota.

"Perbaikan drainase yang telah dikerjakan pada 2016 lalu, yang menelan dana R2,8 miliar lebih, hasilnya kurang memuaskan. Untuk kedepan, pekerjaan perbaikan drainase ini seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang profesional, sehingga hasilnya bisa memuaskan," harap Albert yang menyayangkan lemahnya pengontrolan pelaksanaan proyek-proyek fisik di Kota Padang.

Albert juga mengingat Pemko Padang, tentang kawasan Pondok yang memiliki potensi dijadikan kawasan wisata. Di Pondok, terangnya, terdapat bangunan cagar budaya yaitu bangunan tua di sepanjang Batang Harau dan titik lainnya.

"Sejauh ini, kita belum melihat keseriusan Pemko Padang untuk mengelola kawasan Pondok jadi salah satu daerah destinasi wisata unggulan Padang. Saat ini, sudah ada bangunan tua di Pondok itu yang roboh," ungkap Albert.

Untuk merealisasikan kawasan Pondok menjadi salah destinasi wisata di Kota Padang, Albert mengaku, telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sementara, Muhamad Taufik dari Partai Hanura menyoroti buruknya sarana prasarana jalan ke Pasia Nan Tigo. Padahal, daerah itu terdapat aset Pemko Padang.

"Salah satu penyebab masih buruknya akses transportasi ke kawasan Pasia Nan Tigo itu, adalah banyaknya anggaran 2017 yang belum dilaksanakan," tambah Taufik.

Sementara, Apris dari Partai Nasdem meminta Pemko Padang, memeriksa ODP terkait tentang bedah rumah tidak layak huni.

"Saya pernah merealisasikan anggaran untuk membeda rumah sebanyak 22 buah, namun hasilnya tidak memuaskan setelah dicek ke lapangan," ungkap Apris.

"Ketika dia cek di lapangan, si penerima bedah rumah mengaku bahwa petugas hanya membelikan bahan bangunan beserta memberikan upah, namun setelah itu, petugas tidak pernah lagi datang," tambahnya.

"Bahkan saya mendapat aduan, bantuan bedah rumah itu tidak full diberikan. Oleh karena itu, saya meminta Pemko Padang bisa mengusut permasalahan yang diadukan penerima bedah rumah itu," pungkas Apris.

Menanggapi semua permasalahan dan masukan dari anggota DPRD Sumbar Dapil 1, Sekda Padang, Asnel didampingi Vidal Triza (Asisten II) mengucapkan terimakasih atas perhatian para anggota dewan terhadap kemajuan kota Padang melalui dana pokok pikirannya.

"Saat ini, kita terfokus pada penyelesaian jalan Bypass dan alhamdulillah permasalahannya sudah selesai," ungkap Asnel.

Menyangkut buruknya drainase di Kota Padang sehingga menyebabkan banjir ketika terjadi hujan deras, Asnel mengatakan, hal itu disebabkan daerah resapan air semakin menyempit.

"Saat ini, Pemko Padang sedang berusaha keras dalam pekerjaan perbaikan drainase ini. Perbaikan drainase ini sudah kita mulai dari GOR H. Agus Salim, Balaikota lama, Nurul Iman hingga sampai ke Pondok nantinya," terang Asnel.

Asnel melanjutkan, Pemko Padang akan mengevaluasi kinerja dan akan memanggil ODP terkait mengenai kurang terealisasinya dana pokir dari anggota DPRD Sumbar dapil 1.

"Kami mengucapkan terimakasih karena telah menyalurkan dana pokirnya ke pemko Padang, dan pemko berharap anggota DPRD Sumbar selalu memberikan dukungan terhadap kemajuan kota Padang. Karena, hampir semua anggota DPRD Sumbar baik dapil 1 atau dapil lain, bertempat tinggal di Kota Padang ini," tukas Asnel. (skm)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar