MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2018-01-20 16:59 WIB

Coklit Pemilihan Serentak 2018, Yusrin: 13 Elemen Data Pemilih Dicocokan dengan KK dan KTP

<p>Coklit Pemilihan Serentak 2018, Yusrin: 13 Elemen Data Pemilih Dicocokan dengan KK dan KTP<p>

VALORAnews - Sebanyak 1.704 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kota Padang, Sabtu (20/1/2018), bergerak serentak mendata 634.197 warga yang...

Pemerintah Serahkan DP4 ke KPU, Arief: Seluruh Data Sudah Terintegrasi

AI Mangindo Kayo | Jumat, 15-12-2017 | 19:29 WIB | 92 klik | Nasional
<p>Pemerintah Serahkan DP4 ke KPU, Arief: Seluruh Data Sudah Terintegrasi<p>

Ketua KPU RI, Arief Budiman menandatangani berkas DP4 dari Kemendagri dan Kemenlu RI, Jumat (15/12/2017) di Jakarta. (humas)

VALORAnews - KPU RI menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jumat (15/12/2017) di Jakarta.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kemendagri dan Kemenlu terkait data pemilih untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Melalui dukungan kedua lembaga tersebut, data pemilih semakin tahun semakin baik, dan problemnya semakin sedikit.

"Kalau dulu masing-masing lembaga punya data sendiri-sendiri, baik KPU, BPS, maupun Kemendagri, dan datanya berbeda-beda. Sekarang, sistem sudah terintegrasi, bahkan KPU sudah diberi akses untuk bisa masuk ke server Kemendagri, sehingga realtime perubahan data bisa dilakukan," tutur Arief.


Kemendagri dan Kemenlu sekarang juga saling mengakses, tambah Arief, sehingga data penduduk WNI di luar negeri bisa jauh lebih baik. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik juga, karena data kependudukan di luar negeri yang bermasalah sering dijadikan konflik.

Data kependudukan di luar negeri itu besar dan tersebar di banyak negara, pada pemilu 2019 nanti ada 132 perwakilan titik pemilu di luar negeri.

"Selisihnya juga semakin baik. Pada Pemilu 2014, ada data 10 juta dianggap bermasalah, akhirnya turun menjadi 10 juta, turun lagi menjadi 2 juta, hingga pada Pilkada 2017 selisih hanya 1 jutaan atau 1,2 persen. Data sempurna itu sulit, karena ada yang meninggal, menjadi anggota TNI Polri. Namun target selisih di bawah setengah persen," jelas Arief.

Arief juga mengungkapkan, tidak semua negara bisa diakses dengan mudah, terutama urusan logistik, baik yang dikirim dari Indonesia, maupun kembali untuk rekapnya. Ini terkait dengan public trust, sedikit ada kesalaham, ini bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu.

Namun, Arief optimistis, Pemilu 2019 bisa semakin baik, partisipasi meningkat dan tercatat dalam data riil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan DP4 ini bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh kemendagri. Dinas kependudukan juga terus aktif melakukan perekaman, harapannya pemilih pemula sudah mempunyai KTP elektronik pada saat Pemilu 2019.

"DP4 ini dibutuhkan untuk Pemilu 2019, dan DAK2 dibutuhkan untuk dapil DPRD kabupaten/kota, DAK2 ini telah diserahkan pada tanggal 27 November 2017. Data pemilih dari pusat ini akan diteruskan ke kabupaten/kota hingga PPS untuk dimutakhirkan dengan kondisi nyata di lapangan, hingga nanti menjadi DPT," papar Hadi yang hadir mewakili Mendagri.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menlu, Abdurrahman Mohammad Fachir menyatakan, akan berusaha memastikan aspirasi WNI di luar negeri dapat tersalurkan dalam pemilu 2019. Kemenlu bekerjasama dengan Kemendagri, Imigrasi, dan BNPTKI, sehingga akhir tahun ini ditargetkan data base luar negeri bisa terintegrasi.

"Data WNI di luar negeri akan diintegrasikan dengan aplikasi online dengan aplikasi lembaga lain. Kemenlu akan melakukan berbagai upaya bersama semua perwakilan di luar negeri untuk mendukung tahapan Pemilu 2019," pungkas Abdurrahman. (rls/vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar