MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2018-10-20 20:03 WIB

Nasrul Abit Ajak Masyarakat dan Anak-anak Tak Takut Tinggal di Desa

<p>Nasrul Abit Ajak Masyarakat dan Anak-anak Tak Takut Tinggal di Desa<p>

VALORAnews - Masyarakat dan anak-anak, jangan pernah takut tinggal di desa dan nagari yang ada di Sumatera Barat. Walau Sumatera Barat daerah rawan...

Pemeringkatan Badan Publik 2017, Wagub: Semangat untuk Transparan Belum Dipahami Utuh

AI Mangindo Kayo | Kamis, 28-12-2017 | 17:00 WIB | 293 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Pemeringkatan Badan Publik 2017, Wagub: Semangat untuk Transparan Belum Dipahami Utuh<p>

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit didampingi Refrizal (Anggota DPR RI), Hendra D Keje (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Irfendi Arbi (Bupati Limapuluh Kota), Syamsu Rizal (ketua KI Sumbar), foto bersama dengan penerima anugerah KI Sumbar. Kamis (28/12/2017). (humas)

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengakui, masih banyak badan publik yang belum paham arti penting keterbukaan informasi publik. Ketidakpahaman akan arti penting keterbukaan informasi tersebut, berbanding lurus dengan ketidaktahuan badan publik -khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Setdaprov Sumbar- mengenai fungsi dan wewenang Komisi Informasi.

"Kami akui, bahwa di Sumbar masih ada OPD yang masih belum paham pentingnya Komisi Informasi ini," ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat 2017 yang digelar di auditorium gubernuran, Kamis (28/12/2017) pagi.

Menurut Nasrul Abit, ketidaktahuan tersebut disebabkan salah satunya, usia Komisi Informasi Sumbar yang relatif masih muda dan baru tiga tahun. "Karena baru tiga tahun, tentu perlu kita sosialisasikan terus, agar semua bisa memahami wewenang dan fungsi Komisi Informasi ini," harapnya.


Namun begitu, dia tidak ingin berapologi menggunakan sebab tersebut. Nasrul Abit kemudian menekankan, Pemprov Sumbar telah mengupayakan, agar segala jenis pelayanan yang diberikan dilakukan secara terbuka dan transparan, bahkan hingga unit pemerintahan terendah.

"Sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semua, jelas prosedurnya. Pelayanan perizinan misalnya, SOP-nya sudah jelas, jelas syaratnya, jelas tahapannya, jelas waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanannya. Sudah terbuka dan transparan," terang dia.

Bagaimanapun, Nasrul Abit menyadari, pembinaan lebih lanjut untuk mendorong terwujudnya keterbukaan informasi perlu dilakukan, terutama pada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sekolah Menengah Atas serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) di Sumbar yang ia garisbawahi secara khusus.

Digarisbawahinya PTN/PTS di Sumbar secara khusus oleh Nasrul Abit, menyusul laporan yang disampaikan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal yang menyebutkan, PTN/PTS di Sumbar adalah badan publik dengan jumlah terkecil yang mengembalikan kuisioner yang sebelumnya dikirim untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi lembaga bersangkutan. Dimana, dari 117 kuisioner yang dikirim, hanya 6 kuisioner yang dikembalikan ke KI Sumbar.

"Sedikit sekali, tadi disebutkan Perguruan Tinggi yang membalas laporan KI hanya 0,05%. Tentu bukan ini yang kita kehendaki. Harapan saya, keterbukaan informasi ini jadi satu prioritas kita. Saya harap, bagaimana kita berikan informasi yang sejelas-jelasnya supaya tidak ada lagi dusta di antara kita," sesal Nasrul Abit.

Sebelumnya, Ketua KI Sumbar, Syamsurizal dalam laporannya mengungkapkan komitmen dan itikad badan publik di Sumbar dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi, masih belum meningkat signifikan, walaupun pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik di Sumbar telah diselenggarakan sebanyak 3 kali.

"Ternyata setelah tiga tahun KI hadir, masih banyak yang belum paham apa itu Komisi Informasi dan belum begitu mengetahui kewajiban badan publik sesuai UU KIP," ungkapnya.

Syamsurizal menyebutkan, hal ini diindikasikan dengan masih adanya yang memandang KI sebagai tempat untuk mendapatkan informasi alih-alih sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan UU KIP serta lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

"Persepsinya, KI masih masih tempat untuk minta informasi," ujar Syamsurizal menyayangkan.

Indikasi lainnya, sambung Syamsurizal, dari 370 kuisioner yang disebar ke badan publik di Sumbar, hanya 126 kuisioner yang dikembalikan ke KI Sumbar (34% dari total kuisioner). Rinciannya, 30 dari 45 kuisioner yang dikembalikan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, 15 dari 19 kuisioner yang dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian, 16 dari 37 kuisioner yang dikembalikan oleh instansi vertikal, 9 dari 34 kuisioner yang dikembalikan oleh BUMD/BUMN di Sumbar, 6 dari 117 kuisioner yang dikembalikan oleh PTN/PTS di Sumbar, 10 dari 18 kuisioner dari Partai Politik, 31 dari 70 kuisioner dari Pemerintah Nagari/Desa di Sumbar, dan 11 dari 30 kuisioner dari Sekolah Menengah Atas. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar