MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-07-19 13:29 WIB

Pendiri Mustika Ratu Puji Limapuluh kota

<p>Pendiri Mustika Ratu Puji Limapuluh kota<p>

VALORAnews - Hj BRA Mooryati Soedibyo mengapresiasi keelokan alam dan keramahtamahan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Ia berharap, seluruh...

Pengesahan Revisi Perda KTR Dipending, Mahesa: Yang Ada Itu Menerima atau Menolak

AI Mangindo Kayo | Jumat, 29-12-2017 | 20:40 WIB | 225 klik | Kota Padang
<p>Pengesahan Revisi Perda KTR Dipending, Mahesa: Yang Ada Itu Menerima atau Menolak<p>

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Padang, Budiman dt Malano Garang membacakan pendapat akhir fraksinya terkait pengesahan revisi Perda No 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Rabu (27/12/2017). (humas)

VALORAnews - DPRD Padang menunda persetujuan revisi Perda No 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Rabu (27/12/2017). Tujuh dari 9 fraksi yang ada di lembaga legislatif itu, menyatakan penolakan.

"Sesuai rapat pimpinan dengan ketua-ketua fraksi, pengesahan Revisi Perda 24/2012 ini kita pending," ujar Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti usai mencabut skors sidang, Rabu siang.

Tujuh fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Perjuangan Bangsa, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. Sedangkan fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.


Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Padang, Manyeldi dan dipimpin Elly Thrisyanti didampingi Wayu Iramana Putra dan Muhidi selaku Wakil Ketua DPRD Padang, sempat dihujani interupsi.

Namun, bahasa di-pending tersebut dipersoalkan anggota Fraksi PPP, Maidestal Hari Mahesa. Sebab, kata Mahesa, kata di-pending tidak ada dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

"Bahasa pending itu tidak ada dalam Peraturan Tatib sepanjang hemat saya. Setelah tahapan loby, yang ada itu adalah ditolak atau diterima Ranperda ini," terang anggota dewan Padang tiga periode ini.

Esa menegaskan, sejak dirinya jadi wakil rakyat, baru kali ini mendengar istilah pending. Karena ia menyakini tidak ada istilah pending di dalam tatib maupun dalam tata beracara sidang DPRD yang mengatakan pending rapat paripurna pandangan akhir fraksi.

"Makanya saya tadi bersikeras meminta ke ketua DPRD dan pimpinan DPRD, untuk membacakan pasal yang menyatakan pending. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjawab," pungkas Esa.

Sementara, Emnu Azamri dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan, jika pengesahan ditunda, maka hasil kerja Pansus akan sia-sia. Ia meminta hasil kerja Pansus II dihargai.

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kota Padang yang menangani KTR, Helmi Moesim mengatakan, pembahasan di Pansus II sudah dilalui sesuai mekanisme. Perbedaan terjadi pada pendapat akhir fraksi.

"Di Pansus II sudah ada perwakilan fraksi. Kami berharap ada keputusan di rapat paripurna tersebut, namun hal itu tidak tercapai. Saya kecewa," ujarnya. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Alex Indra Lukman mengucapkan selamat hari raya idul fitri

Komentar

PILKADA KOTA PADANG 2018