MITRA VALORA NEWS

Jumat, 2018-05-25 17:21 WIB

Amnasmen Terpilih Kembali jadi Ketua KPU Sumbar

<p>Amnasmen Terpilih Kembali jadi Ketua KPU Sumbar<p>

VALORAnews - Amnasmen terpilih kembali sebagai Ketua KPU Sumbar periode 2018-2023. Selain itu, Amnasmen yang jadi ketua untuk periode kedua kalinya...

Tiga Daerah di Sumbar masih Berstatus Daerah Tertinggal

AI Mangindo Kayo | Senin, 12-02-2018 | 19:26 WIB | 213 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Tiga Daerah di Sumbar masih Berstatus Daerah Tertinggal<p>

Wagub Sumbar, Nasrul Abit berdialog dengan kepala daerah di tiga kabupaten di Sumbar bersama Kementrian Desa, jelang Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal, di Bukittinggi, Senin (12/2/2018). (humas)

VALORAnews -- Tiga daerah di Sumatera Barat yakni Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai, pada 2019 nanti sudah lepas dari kategori daerah tertinggal. Data Kementerian Desa, rentang waktu 2015-2019, masih ada 80 daerah tertinggal di Indonesia.

"Kita akan kejar, agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal dengan kerja dan kerja sehingga kita berhasil," ujar Wagub Sumbar, Nasrul Abit dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal, di Bukittinggi, Senin (12/2/2018).

Kepala daerah di tiga kabupaten tersebut, juga diundang dalam rapat koordinasi itu. Rapat ini sekaligus tindak lanjut dari rekomendasi rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota, pekan lalu.


Hadiri dalam kesempatan tersebut, Bupati Mentawai, Yuddas Sabagalet, Muzni Zakaria (Bupati Solok Selatan) dan Syahiran (Bupati Pasaman Barat), utusan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta OPD terkait di lingkungan masing-masing daerah.

"Kita ingin tuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal, sehingga bisa keluar dari status itu di 2019," tegasnya.

Ditegaskan Nasrul Abit, pemerintah provinsi peduli dan perhatian serta mendukung setiap kabupaten untuk keluar dari kategori daerah tertinggal. Namun, semua itu tentu butuh prioritas penganggaran. "Tadi ada usulan Bappeda, agar ada perlakuan khusus untuk tiga kabupaten ini sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Yang kemiskinannya lebih tinggi, ya dapat bantuan lebih besar," ungkap Nasrul Abit.

"Jadi, kami bedah satu-satu masalahnya. Namun, yang pertama yang harus diprioritaskan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan ini tentu akan buka daerah terisolir," terangnya.

Kedua, diprioritaskan ekonomi yang cepat bergerak. "Kalau masalah harapan hidup, rata-rata pendidikan, kan akan lama untuk mengejarnya. Jadi, kita bahasa yang mana, yang kira-kira bisa melompat lebih cepat," harap Nasrul Abit.

Sementara, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal menyampaikan, target sasaran mulai dari desa, kabupaten daerah tertinggal dan Kemendes terintegrasi.

"Target RPJMN, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas tahun 2018. Kalau hanya andalkan Rp5,2 triliun dari ribuan triliun APBN perubahan, saya rasa kekuatan kita adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa berikan data yang valid. Karena, data kami dari Susenas dan Kemenkeu," terangnya.

Begitu juga dengan kemiskinan. "Tugas kita, 15,5 persen bisa kita capai di 2019. Untuk turunkan satu digit saja, energinya berapa, kita sudah ada hitungannya. Masalahnya, kita butuh koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke atas dan sebaliknya,' tegas Rafdinal.

"Saat ini, setelah kami berikan penjelasan teknis, Pak Wagub tadi sudah arahkan. Pak Bupati jangan di sini saja, OPD kabupaten harus koordinasi dengan OPD provinsi dan satukan data," harap dia.

Ada 27 indikator daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal 'penyakitnya' beda-beda. "Kami meminta masing kabupaten tertinggal, fokus pada penyakit masing-masing," harap dia. (rls/vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Provinsi Sumatera Barat